Oleh: Saiful Huda Ems.
Lawyer dan Pengamat Politik, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar di berbagai media massa online nasional dan daerah.
Jika Jokowi hebat dan pengaruhnya besar, tentunya PSI akan jadi partai pemenang, karena PSI memajang fotonya Jokowi di baliho-baliho kampanyenya di seluruh penjuru Nusantara. Namun karena Jokowi sudah tak memiliki pengaruh apapun selain guyuran Bansos dan BLT nya, maka suara PSI jeblok dan tidak bisa lolos ke Senayan.
Jokowi rupanya sangat faham dengan keadaan itu, makanya Jokowi melakukan berbagai kecurangan demi kecurangan sejak awal proses PEMILU. Aparatur negara dipaksanya untuk mengikuti arahannya, Kepala-Kepala Dinas dan Kepala-Kepala Desa dikerahkan untuk mendukung Paslon Capres yang didukungnya.
PSI yang suaranya jeblok dan tidak lolos ke Senayan, diusahakan masuk ke Senayan meski dengan suaranya yang sangat minim. Partai GOLKAR dipush untuk menjadi besar suaranya mengalahkan GERINDRA dan kalau bisa mengalahkan PDIP, atau sekurang-kurangnya nyaris menyamai suara PDIP.
Kenapa PSI harus diloloskan ke Senayan? Itu agar Jokowi tak kehilangan muka, karena PSI selalu mencitrakan diri sebagai partainya Jokowi. Selain itu juga agar anaknya Jokowi (Kaesang Pangarep) yang jadi Ketum PSI bisa punya kendaraan politik untuk nantinya jadi Cagub DKI Jakarta.
Terus kenapa Partai GOLKAR harus dipush agar suaranya lebih besar dari Partai GERINDRA dan sekurang-kurangnya nyaris menyamai suara PDIP? Itu karena Jokowi ingin menjadikan Partai GOLKAR sebagai kendaraan politik barunya setelah ia berkhianat pada PDIP dan sudah tidak punya pengaruh lagi di PDIP.
Partai GERINDRA juga dibuat suaranya lebih rendah dari Partai GOLKAR, ini agar nantinya jika Prabowo sudah resmi menjadi Presiden, Prabowo tidak sewenang-wenang pada Jokowi dan putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka, sebab Jokowi sudah punya kendaraan politik baru dan suaranya lebih besar dari Partai GERINDRA yakni Partai GOLKAR.
Budiman Sudjatmiko yang berada di kubu Prabowo, secara tak sadar mengatakan bahwa Prabowo nantinya yang akan mengendalikan pemerintahan, dan bukannya Jokowi. Pernyataan ini sekilas memang benar dan normal, sebab bagaimanapun setelah Jokowi tak lagi menjadi presiden, maka Prabowolah yang akan menggantikannya.
Namun pernyataan Budiman yang seperti itu, dimana KPU belum juga memutuskan secara resmi siapa Capres-Cawapres yang menjadi pemenang, maka pernyataan Budiman itu bisa dianggap sebagai bentuk ungkapan keraguan dan kegelisahan dari kubu Prabowo, yang khawatir nantinya Prabowo akan dikendalikan oleh Jokowi setelah Jokowi tak lagi menjadi presiden.
Jokowipun tentunya sangat bisa menangkap sinyal-sinyal pembangkangan Prabowo dan kubunya itu pada Jokowi di masa depan, karenanya Jokowi nampaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasinya untuk mencegah agar semua itu tidak terjadi, dimana kelak Jokowi setelah tak lagi menjadi presiden, Jokowi akan terhina dan dianggap sebagai orang biasa yang suaranya tak perlu didengar dan diperhitungkan.
Langkah-langkah antisipasi Jokowi ya itu tadi, mempush suara Partai GOLKAR dan berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkan PSI ke Senayan meski dengan suaranya yang sangat minim. Bagi Jokowi yang penting jangan PPP namun harus PSI yang bisa masuk ke Senayan. Sebab kalau PPP yang masuk ke Senayan, dan bukannya PSI, maka posisi Jokowi nantinya akan terancam.
Kecurangan-kecurangan terstruktur, sistematis dan masif ini akan terbongkar dan terbuktikan, manakala kubu Pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak bersatu, untuk membawa persoalan ini ke Lembaga Politik, yakni DPR melalui mekanisme pengajuan Hak Angket.
Melalui mekanisme pengajuan Hak Angket, DPR bisa melakukan penyelidikan dengan memanggil Presiden, KPU, BAWASLU dll.nya untuk dimintai penjelasan dan pertanggung jawaban tentang penyelenggaraan PEMILU 2024 yang penuh kecurangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak Angket ini merupakan pintu masuk untuk terjadinya pemakzulan Presiden.
Jokowi sadar betul bahwa kekuatan partai politik pendukungnya di Parlemen, yakni GOLKAR, GERINDRA, DEMOKRAT dan PAN masih kalah jauh dibanding kekuatan partai politik pendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, yakni PDIP, PPP, NASDEM, PKB dan PKS.
Karenanya Jokowi terus menerus berusaha melakukan lobi-lobi politik tingkat tingginya untuk mencegah terselenggaranya Hak Angket itu. Diantaranya Jokowi mengangkat Bocil (AHY) putranya SBY untuk jadi menteri, yang sebelumnya intensif memberikan kritik dengan gencar pada Jokowi.
Jika ditotal Partai Politik pendukung Jokowi maupun Prabowo di Parlemen hanya 261 dari 575 kursi di parlemen, yang sama artinya hanya didukung 45 % kursi di parlemen. Sedangkan Partai Politik pendukung Ganjar dan Anies jika ditotal mencapai 55 % atau 314 kursi di Parlemen, yang berarti posisi Jokowi dan Prabowo berada dalam ancaman politik yang sangat serius.
Kalau keadaan politik nasional sudah sedemikian adanya, maka hanya ada satu kata untuk Jokowi selain MENYERAH dan segera tinggalkan panggung kekuasaan, sebelum nantinya pergerakan politik ini semakin membesar dan menghancurkan segalanya.
Harus diingat, musuh Jokowi kali ini bukan hanya Partai-Partai Politik yang ia curangi, namun juga kelompok-kelompok ekstrem baru yang akan tumbuh menjamur di tengah masyarakat, berkat stimulus Presiden Jokowi yang menciptakan ketidak adilan dan pemiskinan. Segala kebutuhan pokok hidup masyarakat harganya kian meroket, sedangkan Jokowi di istana malah lebih sibuk bagi-bagi jabatan.
Ibu Megawati dan Pak Jusuf Kalla sedang mengagendakan pertemuan khusus, jika kemudian para menteri dari PDIP, NASDEM dan PKB ditarik dari Kabinet, maka Rezim Jokowi akan guncang. Rakyat yang lapar akan menyatu dengan pergerakan Civitas Akademika dan Mahasiswa di jalanan, jika sudah demikian tunggu apalagi selain tergulingnya Rezim Jokowi?…(SHE).
#paslon
#capres
#rezim
#mahasiswa
#presiden
#jokowi
#civitasakademika
#golkar
#pdip
#gerindra
#prabowo
#gibran
#kepaladesa
#kepaladinas
#megawati
#jusufkalla
#pemakzulan
#presiden
#pkb
#nasdem
#ppp
#partai
#politik
