Jakarta, PBSN – Ekonomi Kedaulatan Nasional tidak akan ditolak hanya oleh mereka yang secara ideologis percaya pada pasar bebas. Ia juga akan dilawan oleh mereka yang menikmati kekacauan, mendapat rente dari ketergantungan, hidup dari impor, diuntungkan oleh fragmentasi, atau takut kehilangan posisi dalam rantai nilai lama. Karena itu, musuh EKN tidak selalu datang dengan wajah ideolog. Kadang ia datang sebagai konsultan, pedagang besar, bankir, pejabat, aktivis, diplomat, investor, akademisi, bahkan nasionalis palsu.
EKN adalah upaya menjadikan negara sebagai pengarah ekonomi nasional. Negara tidak lagi sekadar menjaga inflasi, membangun jalan, mengundang investor, dan membiarkan pasar menentukan arah. Negara harus memilih sektor strategis, mengonsolidasikan rantai pasok, memperkuat industri pengolahan, mengamankan pangan dan energi, serta memastikan sumber daya alam tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Dalam dunia yang makin terfragmentasi, paradigma seperti ini bukan penyimpangan. OECD mencatat bahwa isu ketahanan rantai pasok, keamanan ekonomi, energi, dan teknologi telah mendorong banyak negara kembali memakai kebijakan industri dan strategi ekonomi nasional.
Tetapi justru karena EKN menyentuh struktur kekuasaan ekonomi, ia pasti menimbulkan perlawanan. Setiap perubahan paradigma selalu menciptakan pihak yang kehilangan. Pada masa ketika negara hanya menjadi regulator pasif, banyak aktor bisa bergerak bebas: mengimpor barang, mengekspor bahan mentah, mengambil margin dari lisensi, menguasai distribusi, mengatur pasokan, memainkan izin, menekan petani, atau menggantungkan industri nasional pada teknologi asing. Ketika negara datang untuk mengatur ulang semuanya, mereka akan menyebutnya intervensi. Mereka akan berkata pasar terganggu. Mereka akan berkata investor takut. Padahal sering kali yang terganggu bukan pasar, melainkan kenyamanan lama.
Musuh pertama EKN adalah liberalisme ekonomi yang telah menjadi kebiasaan berpikir elite. Ini bukan liberalisme sebagai teori yang jernih, melainkan liberalisme sebagai refleks otomatis: negara jangan terlalu ikut campur, pasar lebih tahu, swasta lebih efisien, investasi asing harus diberi kemudahan, dan proteksi selalu buruk. Pandangan ini kuat karena tampak modern. Ia memakai istilah efisiensi, kompetisi, keterbukaan, good governance, dan reformasi pasar. Tetapi ia sering lupa bahwa negara-negara yang sekarang maju tidak tumbuh hanya dengan resep pasar bebas. Jepang, Korea, Singapura, China, bahkan Amerika Serikat dan Eropa, semuanya memakai berbagai bentuk kebijakan industri, subsidi, proteksi strategis, belanja riset, dan koordinasi negara.
Itulah sebabnya kebijakan industri kini kembali menjadi arus utama. UNCTAD mencatat bahwa lebih dari 100 negara mengadopsi strategi pembangunan industri dalam beberapa tahun terakhir, termasuk strategi untuk masuk ke rantai nilai global, membangun ekonomi pengetahuan, dan mengejar sektor-sektor strategis baru. IMF juga mengakui bahwa kebijakan industri kembali menguat di banyak negara, meskipun lembaga itu tetap memperingatkan risiko salah alokasi, pemborosan fiskal, dan penangkapan kebijakan oleh kepentingan khusus. Dengan kata lain, perdebatan hari ini bukan lagi negara boleh hadir atau tidak. Perdebatannya adalah bagaimana negara hadir tanpa menjadi bodoh, boros, dan korup.
Musuh kedua adalah kapitalisme komprador, yaitu kelompok ekonomi yang hidup dari ketergantungan Indonesia pada barang, modal, teknologi, dan pasar luar negeri. Kelompok ini tidak selalu anti-Indonesia. Mereka bisa memakai bahasa nasionalisme. Tetapi struktur kepentingannya terikat pada peran Indonesia sebagai pasar, pemasok bahan mentah, atau tempat produksi berupah rendah. Mereka tidak berkepentingan agar Indonesia membangun kemampuan teknologi sendiri. Mereka lebih suka Indonesia menjadi simpul distribusi daripada pusat produksi. Lebih suka menjadi agen merek luar negeri daripada membangun merek nasional. Lebih suka impor pangan daripada membenahi rantai produksi petani. Lebih suka ekspor bijih daripada membangun ekosistem industri.
Dalam sektor sumber daya alam, musuh ini sangat kuat. Selama puluhan tahun, kekayaan alam Indonesia menciptakan para pemenang besar dari ekspor komoditas. Mereka terbiasa dengan logika sederhana: gali, angkut, jual. Dalam EKN, logika itu harus diubah: gali, olah, kuasai teknologi, bangun industri turunan, perluas lapangan kerja, perkuat posisi tawar nasional. Perubahan ini mengganggu mereka yang selama ini menikmati margin cepat dari ekonomi ekstraktif. Mereka akan menyerang hilirisasi. Mereka akan menyebutnya tidak efisien. Mereka akan membesar-besarkan risiko investor pergi. Kritik semacam itu perlu didengar, tetapi tidak boleh diterima begitu saja, karena sering kali yang mereka bela bukan efisiensi nasional, melainkan margin lama.
Musuh ketiga adalah oligarki domestik yang menunggangi negara. Ini musuh paling berbahaya karena ia bisa menyamar sebagai pendukung EKN. Ia tidak menolak negara kuat. Ia justru menginginkan negara kuat, asalkan kekuatan negara itu bisa dipakai untuk memberi konsesi, proyek, proteksi, kredit murah, monopoli, dan fasilitas kepada kelompoknya. Di tangan oligarki, EKN bisa berubah menjadi “kapitalisme kroni nasional”. Bahasa yang dipakai tetap kedaulatan. Benderanya tetap merah putih. Tetapi praktiknya adalah pemindahan rente dari pasar bebas ke lingkaran kekuasaan.
Di sinilah EKN harus membedakan diri secara keras dari etatisme korup. Negara boleh memilih sektor strategis, tetapi tidak boleh memilih pemenang berdasarkan kedekatan politik. Negara boleh memberi subsidi, tetapi harus berbasis kinerja. Negara boleh melindungi industri bayi, tetapi bayi itu harus tumbuh; tidak boleh terus-menerus disusui APBN. Korea Selatan memberi pelajaran penting: negara membantu chaebol, tetapi juga menuntut ekspor, produktivitas, dan kemampuan bersaing. Jika EKN hanya memberi perlindungan tanpa disiplin, ia akan menciptakan perusahaan manja, pejabat kaya, dan rakyat tetap miskin.
Musuh keempat adalah birokrasi rente. Banyak orang membayangkan musuh EKN hanya pengusaha besar. Padahal birokrasi yang buruk bisa membunuh EKN dari dalam. EKN membutuhkan negara yang mampu mengoordinasikan sektor, mengintegrasikan data, mengukur kinerja, mengawasi subsidi, menghukum penyimpangan, dan memperbaiki kebijakan secara cepat. Jika birokrasi masih lamban, terpecah, ego-sektoral, dan mudah dibeli, EKN akan menjadi mesin izin baru. Setiap kebijakan strategis akan melahirkan meja baru, tanda tangan baru, kuota baru, rekomendasi baru, dan biaya informal baru.
Inilah paradoks negara berkembang. Mereka membutuhkan negara yang kuat untuk mengejar ketertinggalan, tetapi sering kali negara itu sendiri belum cukup kuat, bersih, dan cerdas. Karena itu, EKN tidak bisa dimulai hanya dengan slogan “negara harus hadir”. Pertanyaannya: negara yang mana? Negara yang mampu membaca masa depan, atau negara yang sibuk membagi proyek? Negara yang mampu mendisiplinkan modal, atau negara yang didisiplinkan pemodal? Negara yang membangun kapasitas rakyat, atau negara yang memperluas kewenangan pejabat?
Musuh kelima adalah fragmentasi sosial-ekonomi. Indonesia bukan hanya menghadapi masalah modal dan teknologi, tetapi juga masalah ketercerai-beraian. Petani kecil berjalan sendiri. Nelayan kecil berjalan sendiri. UMKM berjalan sendiri. Koperasi banyak yang lemah. Industri kecil sulit masuk rantai pasok besar. Data tidak terhubung. Pembiayaan tidak sampai. Logistik mahal. Pasar dikuasai pedagang besar. Dalam keadaan seperti ini, pasar bebas hanya akan memperkuat aktor yang sudah terintegrasi. Yang kecil tetap kecil, yang terpisah tetap terpisah, yang lemah tetap menjadi pemasok murah.
EKN membutuhkan arsitektur koordinasi. Negara harus membantu membangun kelembagaan ekonomi yang mampu menggabungkan produksi, pembiayaan, teknologi, distribusi, dan pasar. Koperasi modern, BUMN strategis, platform digital nasional, bank pembangunan, badan logistik, badan ekspor, dan konsolidator rantai pasok bisa menjadi instrumen. Tetapi semua itu hanya berhasil bila tidak jatuh menjadi birokrasi baru. Tujuannya bukan membesarkan lembaga, melainkan memperpendek jarak antara produsen kecil dan nilai tambah besar.
Musuh keenam adalah konsumerisme kelas menengah. Ini musuh yang jarang dibahas, tetapi penting. EKN menuntut kesabaran nasional. Industrialisasi membutuhkan waktu. Produk lokal awalnya mungkin belum sebaik produk impor. Hilirisasi membutuhkan investasi besar. Transformasi pangan membutuhkan perubahan pola konsumsi. Tetapi kelas menengah perkotaan sering lebih mudah menjadi konsumen global daripada warga negara produktif. Mereka menuntut barang murah, cepat, bermerek, dan tersedia. Bila produk impor lebih murah, mereka menyebut industri nasional tidak efisien. Bila negara melindungi produk lokal, mereka menyebutnya kemunduran.
Padahal tidak ada negara industri yang lahir dari masyarakat yang hanya ingin menjadi konsumen. Industrialisasi membutuhkan semacam disiplin sosial: kebanggaan memakai produk sendiri, kesediaan memberi waktu kepada industri nasional, dan tuntutan keras agar produk nasional terus membaik. Jepang dan Korea tidak hanya membangun pabrik. Mereka membangun etos nasional. China tidak hanya membangun kapasitas produksi. Ia membangun ambisi peradaban. Singapura tidak hanya membangun pelabuhan dan perusahaan negara. Ia membangun disiplin administratif dan orientasi mutu. EKN Indonesia juga membutuhkan perubahan kebudayaan ekonomi: dari bangsa pembeli menjadi bangsa pembuat.
Musuh ketujuh adalah media dan ruang publik yang dangkal. Paradigma seperti EKN mudah disalahpahami jika ruang publik hanya bekerja dengan potongan video, slogan pendek, dan kecurigaan instan. Setiap intervensi negara akan segera disebut otoritarian. Setiap hilirisasi disebut proyek oligarki. Setiap proteksi disebut anti-pasar. Setiap BUMN disebut sarang korupsi. Kritik seperti itu perlu, karena negara memang bisa menyimpang. Tetapi bila kritik berhenti pada sinisme, ruang publik tidak membantu memperbaiki EKN. Ia hanya menolak tanpa menawarkan rancangan.
Yang dibutuhkan adalah kritik yang lebih tinggi derajatnya: bukan menolak negara hadir, tetapi menuntut negara hadir dengan desain yang benar. Bukan menolak hilirisasi, tetapi menuntut audit nilai tambah, transfer teknologi, dampak lingkungan, dan distribusi manfaat. Bukan menolak BUMN, tetapi menuntut tata kelola, transparansi, dan disiplin korporasi. Bukan menolak badan ekspor atau badan logistik, tetapi menuntut agar badan itu tidak menjadi kartel negara.
Musuh kedelapan adalah investor yang hanya mencari stabilitas tanpa transformasi. Tidak semua investor asing buruk. Banyak investasi asing membawa teknologi, manajemen, pasar, dan lapangan kerja. Tetapi ada jenis investor yang hanya menginginkan negara berkembang tetap dalam posisi murah: upah murah, tanah murah, izin mudah, pajak ringan, bahan mentah tersedia, dan aturan lingkungan longgar. Bagi investor seperti ini, EKN mengganggu. Mereka tidak suka kewajiban transfer teknologi. Tidak suka kandungan lokal. Tidak suka hilirisasi. Tidak suka regulasi lingkungan. Tidak suka kewajiban kemitraan dengan pelaku nasional. Mereka akan berkata iklim investasi memburuk.
EKN tidak boleh anti-investor. Tetapi EKN harus berani membedakan investor produktif dan investor ekstraktif. Investor produktif membantu Indonesia naik kelas. Investor ekstraktif membuat Indonesia sibuk tetapi tidak berdaulat. Investor produktif membawa teknologi. Investor ekstraktif membawa kontrak. Investor produktif membangun industri. Investor ekstraktif hanya mengambil margin dari sumber daya. Dalam EKN, investasi asing tetap diperlukan, tetapi harus masuk ke dalam peta transformasi nasional, bukan menggambar peta sendiri.
Musuh kesembilan adalah rezim perdagangan global yang tidak sepenuhnya netral. Secara formal, dunia berbicara tentang perdagangan bebas. Secara nyata, negara-negara besar memakai subsidi, standar teknis, kontrol teknologi, tarif, sanksi, pembatasan ekspor, dan aturan investasi untuk melindungi kepentingannya. OECD menyebut keamanan ekonomi kini semakin terkait dengan kerentanan rantai pasok, energi, teknologi, dan distribusi keuntungan dalam rantai nilai global. Ini berarti negara berkembang tidak bergerak di lapangan datar. Mereka naik tangga ketika negara lain menarik tangga itu.
China memahami hal ini melalui Made in China 2025. Program itu menargetkan sektor-sektor teknologi tinggi dan mengandalkan peran kuat BUMN serta dukungan negara. MERICS mencatat bahwa BUMN China tetap memainkan peran sangat besar dalam industri strategis seperti telekomunikasi, perkapalan, penerbangan, dan kereta cepat. Amerika dan Eropa kemudian merespons dengan kebijakan industrinya sendiri. Maka ketika Indonesia ingin mengolah nikel, mengatur ekspor bahan mentah, atau membangun industri baterai, ia tidak masuk ke ruang kosong. Ia masuk ke medan perebutan global.
Musuh kesepuluh adalah geopolitik sanksi dan blok ekonomi. Dunia bergerak dari globalisasi terbuka menuju globalisasi yang curiga. Perang dagang Amerika-China, perang Rusia-Ukraina, ketegangan Taiwan, konflik Laut China Selatan, krisis Timur Tengah, dan persaingan mineral kritis membuat ekonomi tidak bisa lagi dibaca hanya sebagai perdagangan. Ekonomi telah menjadi instrumen kekuasaan. Teknologi bisa dibatasi. Akses pasar bisa ditutup. Sistem pembayaran bisa dijadikan senjata. Cadangan devisa bisa dibekukan. Perusahaan bisa dipaksa memilih blok.
Dalam dunia seperti ini, EKN bukan pilihan ideologis semata. Ia menjadi strategi bertahan. Negara yang tidak memiliki pangan, energi, teknologi, industri dasar, dan kendali atas sumber daya strategis akan mudah ditekan. Rusia memperlihatkan satu sisi pelajaran: kontrol atas energi dan sumber daya membuat negara itu tetap memiliki daya tawar meski menghadapi tekanan besar. Tetapi Rusia juga memperlihatkan risiko lain: bila ekonomi terlalu bergantung pada sektor ekstraktif dan tidak cukup terdiversifikasi, kedaulatan berubah menjadi ketahanan defensif, bukan kemajuan produktif.
Musuh kesebelas adalah jebakan lingkungan. EKN bisa gagal bila pembangunan kedaulatan dilakukan dengan merusak basis ekologis bangsa. Hilirisasi nikel, sawit, batu bara, pangan skala besar, bendungan, kawasan industri, dan proyek energi semuanya membawa risiko lingkungan. Jika negara hanya mengejar nilai tambah ekonomi tanpa menghitung biaya ekologis, EKN akan kehilangan legitimasi sosial. Ia akan terlihat sebagai wajah baru ekstraktivisme. Kedaulatan nasional tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kedaulatan rakyat atas air, tanah, udara, hutan, dan kesehatan.
Di sinilah EKN harus berbeda dari developmentalism lama. Negara pembangunan abad ke-20 sering menempatkan lingkungan sebagai korban. Negara pembangunan abad ke-21 tidak bisa begitu. Kedaulatan ekonomi harus mencakup kedaulatan ekologis. Mineral strategis boleh diolah, tetapi limbahnya harus dikendalikan. Sawit boleh menjadi kekuatan ekonomi, tetapi deforestasi harus dihentikan. Industri boleh tumbuh, tetapi energi bersih harus diperkuat. Pangan harus diamankan, tetapi petani dan tanah tidak boleh dihancurkan oleh monokultur besar.
Musuh kedua belas adalah rakyat yang tidak dilibatkan. Paradigma negara kuat sering gagal karena mengira rakyat cukup menjadi penerima manfaat. Padahal EKN hanya akan kokoh bila rakyat menjadi pelaku. Petani harus masuk rantai nilai, bukan hanya menjadi objek bantuan. Nelayan harus masuk sistem logistik, bukan hanya menerima subsidi solar. UMKM harus masuk pembiayaan dan pasar, bukan hanya ikut pelatihan. Buruh harus naik keterampilan, bukan hanya ditekan upahnya demi daya saing. Koperasi harus menjadi institusi ekonomi modern, bukan sekadar badan hukum yang hidup di spanduk.
Jika rakyat tidak dilibatkan, EKN akan menjadi proyek elite. Ia bisa menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi tidak menghasilkan rasa memiliki. Ia bisa membangun industri, tetapi memperlebar jarak sosial. Ia bisa memperkuat negara, tetapi melemahkan demokrasi. Pada titik itu, EKN akan diserang bukan hanya oleh liberal, investor asing, atau oligarki, tetapi oleh rakyatnya sendiri. Dan bila itu terjadi, kesalahannya bukan pada rakyat. Kesalahannya pada negara yang memakai nama kedaulatan tetapi tidak membagi kedaulatan itu ke dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.
Musuh terakhir EKN adalah kesombongan negara. Ini musuh paling halus. Ketika negara mulai merasa paling tahu, paling benar, paling berhak mengatur, dan paling mampu menentukan masa depan, EKN berubah menjadi dogma. Padahal kebijakan industri yang sehat selalu membutuhkan pembelajaran. Negara harus berani mencoba, tetapi juga berani mengakui salah. Negara harus punya visi, tetapi juga harus membuka data. Negara harus kuat, tetapi harus bisa dikoreksi. Negara harus memimpin, tetapi tidak boleh tuli.
IMF memperingatkan bahwa kebijakan industri dapat menimbulkan salah alokasi sumber daya, beban fiskal, konflik dagang, dan penangkapan kebijakan oleh kepentingan khusus bila tidak dirancang dengan hati-hati. Kritik ini tidak perlu ditolak. Justru kritik itu harus dimasukkan ke dalam desain EKN. Sebab EKN yang baik bukan EKN yang bebas dari kritik, melainkan EKN yang memiliki mekanisme koreksi diri.
Maka musuh-musuh EKN sesungguhnya dapat diringkas dalam satu kalimat: semua kekuatan yang membuat negara gagal menjadi pengarah transformasi nasional. Ada yang datang dari pasar global. Ada yang datang dari oligarki domestik. Ada yang datang dari birokrasi. Ada yang datang dari budaya konsumtif. Ada yang datang dari geopolitik. Ada yang datang dari ruang publik yang dangkal. Ada pula yang datang dari negara itu sendiri.
Karena itu, membangun EKN bukan hanya soal membentuk badan baru, memperkuat BUMN, melarang ekspor bahan mentah, atau menyusun rencana industri. Semua itu penting, tetapi belum cukup. EKN membutuhkan negara yang cerdas, pasar yang produktif, rakyat yang terorganisir, modal yang disiplin, birokrasi yang bersih, lingkungan yang dijaga, dan ruang publik yang mampu berpikir panjang.
EKN akan menang bila ia mampu membuktikan bahwa negara kuat tidak sama dengan negara sewenang-wenang. Bahwa kedaulatan ekonomi tidak sama dengan proteksi bagi kroni. Bahwa hilirisasi tidak sama dengan ekstraktivisme baru. Bahwa investasi asing tidak harus ditolak, tetapi harus dinegosiasikan. Bahwa pasar tidak harus dimusuhi, tetapi harus diarahkan. Bahwa rakyat tidak cukup diberi bantuan, tetapi harus diberi tempat dalam produksi.
Musuh EKN banyak. Tetapi musuh terbesarnya bukan liberalisme, bukan asing, bukan oligarki, bukan pasar global. Musuh terbesarnya adalah kegagalan EKN menjaga kemurnian tujuannya sendiri. Bila ia berubah menjadi proyek rente, ia akan kalah bahkan sebelum diserang. Bila ia berubah menjadi alat kekuasaan, ia akan ditolak bahkan oleh mereka yang membutuhkan kedaulatan. Tetapi bila ia mampu menjadi jalan untuk membuat bangsa ini lebih produktif, lebih adil, lebih mandiri, dan lebih tahan menghadapi dunia yang keras, maka EKN bukan sekadar paradigma ekonomi. Ia menjadi proyek kebangsaan.
Oleh : Radhar Tribaskoro
Ketua Kajian Ilmiah Forum Tanah Air (FTA)
