Jakarta – Anggota DPR RI, drh Slamet mengkritik keras program ketahanan pangan yang digaungkan oleh pemerintah selama ini.
Politisi PKS itu menganggap pidato presiden soal ketahanan pangan hanya sekedar pemanis dan tipu-tipu di tengah permasalahan bangsa yang semakin rumit.
Dia bahkan menuding, Presiden Jokowi beserta jajarannya tidak serius dalam visi ketahanan pangan.
Menurutnya hal itu dibuktikan dalam nota keuangan tahun 2023 yang masih memasukkan food estate sebagai salah satu pilar ketahanan pangan padahal fakta di lapangan kegiatan tersebut hanya menghambur-hamburkan uang negara tanpa hasil yang bisa diukur.
Baru-baru ini viral sebuah video dokumenter yang menunjukkan lokasi food estate untuk menanam singkong justru tidak terurus dan hanya menyisakan tanaman yang kerdil dan hutan yang sudah gundul.
Di sisi yang lain, Slamet juga mengkritisi anggaran ketahanan pangan yang jumlahnya 95 triliun, namun setelah dihitung yang terkait dengan kementerian kelautan dan kementerian pertanian sebagai kementerian dan lembaga yang diamanahi untuk mengurus ketahanan pangan hanya mendapatkan porsi 20 persen dari total anggaran ketahanan pangan tersebut.
“Pertanyaannya kemana sisa anggaran yang lainnya? Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya apalagi dalam jumlah yang sangat besar tersebut. Anggaran yang besar tersebut harus betul-betul digunakan tepat sasaran serta harus dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya petani dan nelayan,” kata Slamet, seperti dikutip saluransatu.com, Rabu (31/8/22).
Politisi senior PKS ini juga mencatat sejumlah permasalahan pangan di Indonesia.
Ia menunjukkan data tahun 2020-2021 peringkat keamanan pangan indonesia merosot 12 peringkat begitu juga dengan skor indeks kelaparan global indonesia yang mendekati kondisi kelaparan kronis.
“Tentu saja ini menjadi perhatian serius pemerintah apalagi saat ini rencana pencabutan subsisi BBM akan terus menekan kemampuan petani dan nelayan sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional,” imbuhnya.
Dia juga mengatakan bahwa rencana kenaikan BBM juga mencederai nilai kemerdekaan yang pemerintah desain sendiri yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat karena akan menyebabkan jutaan petani dan nelayan kesulitan untuk melakukan aktifitasnnya akibat biaya operasionalnya membengkak.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk membatalkan pencabutan BBM bersubsi dan terus menjaga ketersediaan pasokannya khususnya bagi entitas kecil seperti petani dan nelayan.
(Red/Sumber)
