Jakarta, PBSN – Said Iqbal, pemimpin buruh, penasihat khusus Presiden, kembali menunjukkan jurus andalannya. Sosok yang dijuluki netizen “penjilat tingkat dewa” ini memang bukan orang baru dalam dunia pernyataan spektakuler. Dulu ia sempat membuat publik ternganga ketika memuji IQ Prabowo setara Albert Einstein.
Belum cukup sampai di situ, ia juga pernah mengatakan Prabowo sanggup membaca 50 buku dalam sehari. Entah bukunya benar-benar dibaca, dipeluk, atau sekadar dihitung sampulnya, biarlah imajinasi publik yang bekerja.
Kini, ketika ancaman PHK massal menghantui ribuan pekerja dan masyarakat mulai menagih janji 19 juta lapangan kerja. Said Iqbal kembali naik panggung. Bukannya menjelaskan bagaimana lapangan kerja itu akan diwujudkan, ia justru bermanuver bak bajaj masuk jalan tol. Dengan santainya ia berkata, “19 juta lapangan kerja itu janjinya Gibran, bukan Prabowo. Lagian tak logis.”
Kalimat itu langsung menyebar ke mana-mana. Netizen pun serempak mengelus dada sambil tertawa. Sebab saat kampanye dulu, Prabowo dan Gibran tampil sebagai satu paket. Poster berdua, panggung berdua, pidato berdua, minta dipilih juga berdua. Rasanya seperti membeli nasi goreng komplit. Masa setelah kenyang, tiba-tiba ada bilang kerupuknya bukan tanggung jawab penjual, melainkan tukang parkir.
Padahal persoalan yang sedang dihadapi buruh bukanlah perkara kecil. Industri otomotif Jepang dikabarkan berpotensi memindahkan produksinya ke Vietnam. Dampaknya diperkirakan bisa mengancam sekitar 7.000 pekerja. Belum selesai menghitung angka itu, sektor keramik dan granit ikut megap-megap akibat mahalnya harga gas industri. Potensi pekerja yang terdampak bahkan mencapai sekitar 55.000 orang.
Di Jawa Barat dan Jawa Timur, banyak pekerja mulai akrab dengan istilah suspend bergantian. Kedengarannya memang lebih halus dari PHK, tetapi bagi buruh hasil akhirnya tetap sama. Penghasilan terganggu, cicilan tetap berjalan. Sementara kebutuhan rumah tangga tidak mengenal kata “ditunda”. Mengganti nama memang mudah, tetapi isi dompet tetap tidak bisa diajak kompromi.
Pemerintah sendiri telah membentuk Satgas Mitigasi PHK melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Satgas ini disebut akan melakukan langkah mitigasi, bahkan dapat mengambil alih perusahaan bangkrut untuk melindungi pekerja. Gagasannya terdengar menjanjikan. Namun bagi buruh, yang lebih penting bukan panjangnya nama satgas, melainkan seberapa cepat pekerjaan mereka benar-benar bisa diselamatkan.
Sementara itu, data menunjukkan sejak Januari hingga Mei 2026 sudah sekitar 23.470 pekerja mengalami PHK. Angka tersebut bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan ribuan keluarga yang sedang memikirkan bagaimana membayar kontrakan, uang sekolah anak, hingga kebutuhan dapur bulan depan.
Di tengah situasi itulah, Said Iqbal justru sibuk membedah kepemilikan janji politik. Menurutnya, janji 19 juta lapangan kerja adalah milik Gibran, bukan Prabowo. Pernyataan itu tentu memancing berbagai reaksi. Sebagian menerima penjelasannya, sebagian lain mempertanyakan apakah dalam sebuah pasangan calon, publik memang memisahkan tanggung jawab berdasarkan siapa pertama kali mengucapkan janji.
Begitulah panggung politik di negeri MBG. Ketika buruh sedang cemas memikirkan masa depan pekerjaannya, para elite justru sibuk memainkan pertandingan lempar-lemparan narasi. Hari ini janji dipilah-pilah, besok mungkin tanggung jawab juga diberi label kepemilikan. Yang tersisa bagi rakyat hanyalah senyum tipis bercampur geleng kepala. Sebab di negeri ini, kadang pertunjukan paling menghibur bukan datang dari panggung komedi, melainkan dari para politisi yang tanpa sadar sedang mempertontonkan sandiwara mereka sendiri.
Rosadi Jamani
