Jakarta, PBSN – Luar biasa upaya counter narasi dilakukan barisan pendukung Sri Mulyani. Pemicunya gara-gara narasi “Guru adalah Beban Negara” Siang malam mereka berperang untuk meluruskan narasi itu. Mari kita ungkap counter narasi fans Ratu Pajak sambil seruput kopi tanpa gula, wak!
Bayangkan sebuah panggung besar. Lampu sorot menyorot tokoh utama, Sri Mulyani. Di tangan kirinya ada APBN setebal kitab kuning, di tangan kanannya ada mikrofon yang disetel ke mode “deepfake.” Lalu dari panggung terdengarlah petikan kalimat, “Banyak yang mengatakan, ‘Oh, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya kecil.’ Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara: apakah semuanya ditanggung APBN atau ada partisipasi masyarakat.” Tepuk tangan penonton… lalu tiba-tiba dari belakang panggung, muncul rombongan netizen dengan kostum gladiator membawa spanduk bertuliskan, “Guru adalah Beban Negara.” Begitu viralnya, sehingga publik lupa apakah kalimat itu benar-benar diucapkan atau hanya diucapkan oleh algoritma kegelapan.
Di sinilah kita melihat keajaiban baru abad ini, counter narasi. Seolah-olah semua penggemar Sri Mulyani sedang berperang dengan misi tunggal, membuktikan bahwa yang viral itu hoaks, palsu, editan, deepfake, hasil AI, atau mungkin pesan WhatsApp grup alumni yang tersesat. Mereka berteriak, “Itu tidak benar! Bu Menkeu tidak pernah mengucapkan kalimat itu!” Seakan-akan dengan klarifikasi ini, para guru honorer yang gajinya Rp500 ribu sebulan akan tiba-tiba berubah jadi Rp50 juta sebulan. Seakan-akan dengan mengatakan “hoaks”, perut guru honorer langsung kenyang, cicilan motor langsung lunas, dan anak mereka bisa langsung kuliah di Harvard.
Lucunya, klarifikasi ini malah seperti seminar motivasi berbayar yang membosankan. Kalimatnya benar, tetapi intinya tetap menusuk. Sebab apa? Sebab objek pidatonya jelas, guru dan dosen. Publik tidak bodoh, mereka paham betul siapa yang sedang disinggung. Tapi fans club Sri Mulyani buru-buru menutup dengan spanduk besar bertuliskan: “Hoaks Besar! Jangan Percaya!” Padahal di balik spanduk itu masih terdengar suara lirih, “gaji guru kecil, ditanggung APBN, atau masyarakat ikut nombok?”
Ini seperti menyaksikan drama Yunani klasik yang gagal. Para dewa Olympus sedang rapat, lalu Zeus berkata, “Apakah manusia harus diberi gaji atau biarkan mereka bekerja karena panggilan jiwa?” Lalu Hermes menyela, “Yang penting jangan sebut beban negara, nanti FYP di Tiktok.” Lalu, Hera menambahkan, “Kalau anggota DPR naik gajinya Rp50 juta, plus uang bensin Rp7 juta, itu bukan beban negara, itu investasi demokrasi!” Semua tertawa kecuali para guru di bumi yang masih membawa kapur tulis, sambil menambal dinding kelas bocor dengan kardus mie instan.
Ironinya makin absurd ketika kita buka data. Gaji guru honorer ada yang cuma Rp300 ribu sebulan. Rata-rata guru honorer digaji Rp1 juta, dan mayoritas guru non-ASN menerima di bawah Rp2 juta. Bandingkan dengan DPR. Gaji pokok Rp16 juta, kenaikan gaji Rp50 juta, uang bensin Rp7 juta, total take-home bisa menyentuh Rp80 juta. Jadi kalau guru disebut “tantangan keuangan negara”, maka DPR boleh disebut “tantangan iman rakyat.” Beda level, beda orbit, beda alam semesta.
Semakin nyesek di dada, saat Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. Acara khidmat sudah selesai, Presiden Prabowo sudah pidato, pimpinan lembaga negara sudah duduk. Eh, kamera menangkap anggota DPR berjoget di kursi masing-masing, diiringi musik dari taruna Akpol, Akmil, dan Akademi Intelijen. Wakil Ketua DPR Adies Kadir buru-buru bilang: “Ini tradisi tahunan, bentuk sukacita HUT RI, tidak mengganggu jalannya acara.” Publik pun terbelah. Ada yang bilang lucu, ada yang bilang memalukan, ada juga yang fokus pada ekspresi datar Gibran yang viral jadi meme. Lalu rakyat membandingkan, guru honorer dengan gaji Rp1 juta per bulan harus menahan lapar, sementara wakil rakyat bisa joget dengan gaji Rp80 juta plus bensin Rp7 juta. Jika ini bukan satire kehidupan, entah apa lagi.
Fans Sri Mulyani lalu sibuk klarifikasi, “Itu hoaks, itu deepfake!” Oke, mungkin hoaks. Tapi gaji Rp300 ribu itu nyata, slip gaji Rp1 juta itu nyata, cicilan motor yang macet itu nyata. Yang tidak nyata hanyalah logika bahwa klarifikasi bisa membuat guru tiba-tiba sejahtera.
Seakan-akan, publik ini anak TK yang bisa diam dengan permen klarifikasi. Tapi sayang, para guru ini bukan anak TK. Mereka justru yang mengajar anak TK dengan gaji yang tak cukup buat beli mainan edukatif. Ketika fans Sri Mulyani menutup kasus ini dengan label “hoaks”, para guru hanya bisa geleng kepala, “hoaks boleh, tapi gaji kami tetap nyata rendahnya.”
Inilah filsafat absurd dari negeri bernama Indonesia. Kata bisa diputar, video bisa diedit, narasi bisa dibantah, tapi realitas di kelas tetap keras kepala. Spidol tetap habis, papan tulis tetap retak, gaji tetap secukupnya untuk bertahan hidup, bahkan kadang tidak cukup. Sementara di Senayan, kursi empuk DPR tetap empuk, uang bensin tetap mengalir, dan joget tetap bergoyang.
Jika ada yang masih percaya bahwa klarifikasi fans Sri Mulyani bisa meredam kekecewaan para guru, itu sama saja seperti percaya bahwa penghapus papan tulis bisa menghapus angka di slip gaji. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Bu. Kalimat boleh disebut hoaks, tapi rasa kecewa itu otentik, murni, dan abadi, seperti kapur tulis putih yang menempel di ujung jari para guru sampai mereka pensiun.
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
