Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meragukan komitmen Presiden Jokowi untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Pasalnya kata dia, hal serupa pernah dilakukan Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yang menolak dicalonkan menjadi Presiden RI.
“Mungkin Pernyataan penolakan Jokowi ini sangat mengembirakan publik. Untuk sekian kali, Jokowi menolak Jabatan untuk 3 periode ini.
Tapi harus dicermati pula, sejarah Ketika Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, pernah menyatakan bahwa dibandingkan maju pada pemilihan presiden 2014 dia lebih memilih mengurusi masalah Jakarta khususnya banjir dan macet,” ujar Khadafi dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (1/4/22).
Namun kata Khadafi, ternyata Jokowi saat itu bersedia dicalonkan untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2014.
“Tetapi, ternyata lidah tak pernah punya tulang. Pernyataan Jokowi tinggal pernyataan. Jokowi lupa atas pernyataannya sendiri, ikut pemilihan Presiden pada tahun 2014,” ujarnya lagi.
Untuk itu dia mengingatkan agar publik tidak mempercayai pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
“Kalau begitu, pernyataan Jokowi tentang penolakan 3 periode jangan dipercaya begitu saja atau ditelan mentah-mentah sehingga yakin banget bahwa Jokowi tidak akan mau atau maju untuk 3 periode selanjutnya.
Yang jelas, penolakan Presiden Jokowi ini, masih basa basi, belum serius. Atau bisa dikatakan Masih “lamis”, lain dibibir, lain dihati untuk menolak 3 periode jabatan Presiden,” terangnya.
Menurut dia, keseriusan Presiden Jokowi dapat dibuktikan dengan memberikan sanksi kepada menteri yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.
“Jika Presiden Jokowi ingin dianggap serius pernyataannya atas penolakan 3 periode, maka Jokowi harus memberikan sanksi kepada menteri menteri yang bikin gaduh yang menebarkan wacana jabatan presiden 3 periode tersebut,” imbuhnya.
Pasalnya jelas Khadafi, dengan memberikan sanksi atau mencopot Menteri yang mewacanakan hal itu, menjadi sabda kebenaran bahwa Jokowi hanya ingin dua periode saja sesuai dengan amanat konstitusi.
Dengan memberikan sanksi atau mencopot Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, maka pernyataan Jokowi akan menjadi sabda kebenaran, dan Jokowi tulus hanya dengan 2 periode saja untuk jabatan Presiden,” pungkasnya.
(Beby)
