Foto Ai hanya ilustrasi
Jakarta, PBSN – Terus terang, kalau soal koruptor, narasi saya agak kasar. Gedek bawaannya. Apalagi kalau Pilkada mau menonaktifkan rakyat memilih, bawaannya mau war. “Bagus beramok aja kita yok!” kata budak Pontianak.
Kemarin negeri ini seperti disambar petir dua kali di siang bolong. KPK tidak sekadar beraksi, ia menggelar pertunjukan kolosal. Satu hari, dua kepala daerah, dua rompi oranye, dua tikus got gorong-gorong diseret ke Jakarta. Wali Kota Madiun dan Bupati Pati. Bukan maling ayam, bukan calo KTP, tapi pejabat hasil pesta demokrasi bernama Pilkada. Rakyat bersorak, netizen bertepuk tangan, timeline penuh makian bercampur tawa pahit. Tulisan saya viral. Tapi di balik euforia itu, ada bau lain yang lebih menyengat dari got tempat tikus-tikus ini berasal, bau skenario.
Karena selalu begini polanya. Saat korupsi meledak beruntun, elite tak pernah bertanya kenapa pengawasan rapuh, kenapa partai menjual tiket pencalonan, kenapa ongkos politik dibiarkan liar. Tidak. Yang disalahkan justru rakyat. “Lihat, Pilkada mahal,” kata mereka. “Lihat, kepala daerah korup,” kata mereka lagi. Seolah-olah korupsi itu efek samping memilih, bukan akibat keserakahan. Seolah-olah solusinya bukan membersihkan sistem, tapi mengamputasi hak pilih.
Narasi itu kini dirapikan dengan bahasa konstitusi. Ketua MPR Ahmad Muzani tampil sebagai guru besar dadakan. Ia mengatakan, UUD 1945 membuka peluang pilkada dipilih DPRD. Sah, konstitusional, bisa dikaji. Kalimatnya halus, tapi efeknya seperti membuka pintu kandang singa. Sebab kita tahu, wacana di republik ini jarang berhenti di “kajian”. Ia biasanya berakhir di palu sidang.
Lalu muncul Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pemadam kebakaran. Katanya, tidak ada revisi UU Pilkada dalam Prolegnas 2026. Kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Pernyataan ini terdengar menenangkan, tapi politik Indonesia mengajarkan satu hal, hari ini dibantah, besok dibahas diam-diam, lusa diketok tengah malam saat rakyat lagi ngorok.
Data publik justru menampar keras wacana ini. Survei LSI Denny JA Januari 2026 menunjukkan 66,1 persen responden menolak pilkada via DPRD. Yang setuju hanya 28,6 persen. Penolakan paling keras datang dari Generasi Z, mencapai 84 persen. Litbang Kompas Desember 2025 bahkan lebih telak: 77,3 persen rakyat ingin pilkada langsung, hanya 5,6 persen yang memilih lewat DPRD. Ini bukan suara minor, ini teriakan mayoritas. Tapi sejak kapan teriakan rakyat benar-benar membuat elite tuli?
Alasan efisiensi anggaran terus diulang seperti mantra. Pilkada mahal, kata mereka. Maka kepala daerah korup, katanya lagi. Logika ini sesat tapi berguna. Ia menghapus peran partai sebagai pedagang tiket kekuasaan. Ia menutupi fakta, korupsi justru lebih subur di ruang tertutup, di meja rapat DPRD, di balik lobi senyap yang tak pernah disiarkan langsung. Mereka ingin kita percaya, demokrasi itu boros, sementara transaksi elite itu hemat.
Isu pertemuan para ketua umum partai di rumah Bahlil Lahadalia menambah bumbu kecurigaan. Golkar, PAN, PKB, Gerindra disebut-sebut hadir. Katanya membahas efisiensi, katanya belum ada kesepakatan. Tapi politik tidak bergerak dengan pengumuman resmi. Ia bergerak dengan isyarat, dengan anggukan, dengan kesepahaman tak tertulis.
Maka OTT dua kepala daerah dalam sehari ini patut dibaca lebih dari sekadar penegakan hukum. Ia bisa menjadi amunisi narasi, lihat, pilkada langsung gagal. Padahal yang gagal bukan sistem memilihnya, tapi moral yang dibiarkan busuk. Jika hari ini kita tepuk tangan tanpa waspada, besok bisa jadi hak pilih kita yang diangkut, diseret, dan dikurung. Demokrasi tak mati karena kudeta. Ia mati karena rakyatnya terlalu lelah untuk curiga.
Maaf ya kalau kata-kata saya kasar. Saya sudah kehabisan kata-kata untuk menggambarkan betapa bobroknya moral pejabat. Serakah telah merasuki mereka. Sorry about it.
Rosadi Jamani (Jurnalis)
