Jakarta, PBSN – Di republik ini, hukum kadang terdengar seperti orkestra. Ada nada minor bernama “keamanan nasional”, ada harmoni palsu bernama “prosedur sesuai SOP”, dan ada suara sumbang dari aktivis yang dituduh memprovokasi. Di panggung utama, nama Delpedro Marhaen—Direktur Eksekutif Lokataru Foundation—mendadak jadi soloist dalam konser politik yang entah disusun siapa, tapi jelas dimainkan dengan dramatis.
Polisi bilang, “Kami punya bukti unggahan media sosial yang menghasut anarkis, melibatkan pelajar dan anak-anak.” Ah, indah sekali kalimat itu. Seperti partitur klasik yang penuh moralitas: anak-anak, masa depan bangsa, jangan sampai tercemar hasutan. Tapi publik menunggu: mana notasinya? Mana bukti digital yang katanya gemilang itu? Sejauh ini, yang ditampilkan hanya judul lagunya, tanpa melodi.
Di sisi lain, Lokataru menyanyikan balada lama: “Ini kriminalisasi. Kami hanya mendampingi korban demo, bukan menghasut.” Lagu yang familiar, sering dinyanyikan dalam konser demokrasi sejak Orde Baru. Namun, problemnya: adakah nada-nada advokasi mereka yang ambigu? Misalnya, lirik yang bisa ditafsir ganda: advokasi hukum di telinga aktivis, tapi provokasi di telinga aparat. Kalau begitu, apakah Lokataru sekadar bermain blues, atau tanpa sadar menciptakan irama rock yang dianggap terlalu gaduh?
Mari kita analisis partitur ini. Polisi membangun logika seperti ini: ada kerusuhan → ada anak ikut serta → pasti ada penghasut → Delpedro. Itu logika post hoc, ibarat mengatakan: hujan turun setelah ayam berkokok, berarti ayamlah penyebab hujan. Sederhana, menghibur, tapi dangkal.
Sebaliknya, Lokataru memegang irama demokrasi: kami mendampingi, bukan menghasut. Tapi apa cukup hanya berkata “bukan kami”? Kalau ada rekaman suara yang ambigu, apakah publik masih percaya bahwa nada mereka murni advokasi? Di sini, argumen Lokataru terdengar seperti improvisasi jazz: indah, tapi rawan disalahpahami.
Namun, di luar notasi hukum, ada simfoni politik yang lebih besar. Pemerintahan baru ingin menunjukkan wibawa: keras pada kerusuhan, tegas pada aktivis yang dianggap provokator. Pesannya jelas: “Kami bisa menjaga ketertiban, bahkan jika harus menekan kritik.” Sebuah overture yang menenangkan bagi mereka yang takut chaos, tapi mengerikan bagi mereka yang masih percaya kebebasan sipil.
Lokataru pun memainkan kontra-melodi: “Ini ancaman demokrasi. Kriminalisasi aktivis adalah bentuk represi.” Lagu yang dirancang untuk membangkitkan solidaritas sipil, trending di media sosial, dengan tagar bernada geram. Di mata publik yang resah, mereka tampil sebagai pahlawan saxophone: lirih tapi menusuk.
Akhirnya, pertanyaan bukan lagi soal siapa benar siapa salah, tapi: siapa yang menguasai panggung? Polisi bisa terus menunda bukti sambil memainkan nada “prosedur sah”. Lokataru bisa terus berteriak “represi” sambil memainkan irama “solidaritas”. Di tengahnya, publik jadi penonton yang bingung: apakah ini konser simfoni negara atau sekadar opera sabun politik?
Delpedro kini bukan hanya tersangka; ia adalah simbol. Bagi aparat, simbol ancaman stabilitas. Bagi aktivis, simbol represi. Dan bagi kita semua, ia adalah nada fals dalam orkestra demokrasi yang semakin sering dimainkan oleh tangan kekuasaan.
-MG-
