PBSNIndonesia – Jakarta, Keresahan rakyat yang memperlihatkan kebencian kepada tingkah-laku anggota DPR sebenarnya adalah masalah kesenjangan ekonomi antara rakyat dengan anggota DPR. Rakyat yang merupakan pemilik sah kedaulatan negara mendapatkan diri mereka teralienasi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran mereka sangat rendah dibandingkan dengan apa yang diterima oleh wakil rakyat di Senayan.
Pengamat ekonomi yang juga Gurubesar ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Prof. Didin S Damanhuri pada Senin, 1 September 2025, menyatakan perlu tindakan Presiden Prabowo Subianto untuk meredam kerusuhan dan penjarahan yang terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya dalam kerusuhan besar pada 25 sampai 30 Agustus 2025.
Kalau hanya dua hal tersebut yang dilakukan Presiden. Pertama, memerintahkan aparat keamanan untuk bertindak tegas kepada perusuh dan penjarah. Kedua, meminta pimpinan DPR dan para Ketua Umum partai untuk mengendalikan para anggotanya sehingga tidak membuat suasana semakin runyam, rumit dan sulit untuk diatasi, tidak menyelesaikan masalah yang rakyat tuntut.
Menurut peneliti senior dari The Institute Development Economic and Finance (Indef) dan Ketua Dewan Pakar Asprindo tersebut, yang dilakukan Presiden itu cuma respon sesaat jangka pendek dan tidak memberikan solusi atas kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat. Seharusnya adalah solusi jangka panjang yang diperlukan yaitu memperkenalkan konsep dan jalan peta (road map) untuk memberikan solusi menyelesaikan ketimpangan ekonomi yang semakin hari semakin lebar saja.
Dalam pandangannya, inti Pidato Presiden setelah ketemu Pimpinan Parpol dan Lembaga Tinggi Negara, adalah merespon persoalan jangka pendek dari keresahan masyarakat berupa penghilangan tunjangan dan moratorium Kunjungan Kerja (Kunker) ke luar negeri serta menindak para anggota DPR yang bermasalah. Juga perintah menindak pendemo yang menjarah dan merusak sarana publik.
“Namun kita belum mendengar respon Presiden tentang substansi utama ketidakpuasan masyarakat, yakni soal ketimpangan pendapatan yang jomplang yang disimbulkan oleh penghasilan 580 anggota DPR sebesar Rp.230 juta/bulan dengan sekitar 125 juta rakyat yg berpenghasilan Rp1 juta/bulan (kemiskinan extrem versi Bank Dunia) atau 23,8 juta berpenghasilan Rp.625.000 (versi BPS),” tegasnya.
Demo besar mahasiswa tanggal 25 dan buruh tanggal 28 Agustus yang kemudian dipicu oleh gugurnya sopir ojol yang digilas Rantis Brimob hingga tewas, membuat kemarahan massa meledak dengan pembakaran markas Brimob, gedung DPRD di berbagai daerah serta penjarahan ruma-rumah anggota DPR yang dianggap menunjukan arogansi seperti Syahroni, Naffa Urbach, Eko Patrio dan Uya Kuya.
Respon cepat Presiden
Kita mendukung respon cepat Presiden itu. Setelah mengunjungi keluarga Affan dia memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk bertindak tegas kepada para perusuh dan penjarah. Dia pun bertemu dengan pimpinan DPR dan para Ketua Umum Partai yang ada anggotanya di DPR. Namun semua itu dirasakan belum menjawab substansi utama masalah masyarakat, yaitu soal ketimpangan ekonomi.
Masalah lain adalah terminologi menonaktifkan anggota-anggota DPR yang bermasalah malah menimbulkan dugaan bahwa yang bersangkutan bisa diaktifkan kembali, kalau tidak diPAWkan. Lebih jauh, tekannya, para anggota DPR yang dinonaktifkan tersebut, sebenarnya hanya simbol ketidakadilan dari perilaku korup para Politisi, para Birokrat dan petinggi BUMN. Juga para penguasa kapital besar yang hanya mmburu rente sumber daya alam dan finansial dengan berkolusi dengan para penguasa.
Korbannya adalah rakyat yang hidupnya pas-pasan sekitar 125 juta dan 23,8 juta yang menurut Presiden Prabowo, bisa jadi belum merdeka, karena hanya bisa makan 1X sehari atau tidak jarang malah hanya makan 1X dalam 2 hari.
Untuk mnjawab sustansi masalah utama berupa ketimpangan ekonomi tersebut, Presiden perlu berdialog dengan kalangan akademisi, aktivis pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga think tank yang konsen akan masalah ketimpangan ekonomi, masalah sosial, penegakan hukum dan korupsi dan kaitannya juga dengan masalah politik dan Demokrasi.
Persoalannya sangat kompleks. Tidak hanya menyangkut dengan persoalan teknis semata misalnya sekadar dengan Bansos dan pemberdayaan UMKM. Diperlukan diskusi dan tukar pikiran yang lama dan mendalam sehingga masalah kesenjahteraan dan kemakmuran rakyat dibedah dan dicari solusi jangka panjang dan menyeluruh.
“Begitu juga dengan DPR. Kalau ingin kembali menciptakan trust public, bisa melakukan Dialog Terbuka dengan berbagai Kelompok Masyarakat dan difollow-up sungguh-sungguh. Bukan hanya ingin sekadar menyiram air sesaat dari panasnya ketidakpuasan rakyat,” demikian Didin S Damanhuri.
Sumber/dea
