Bolmut, PBSN – Dari 14 ekor gerombolan yang diamankan KPK, cuma beliau ini saja jadi tersangka. Tuduhannya pemerasan dan grativikasi. Koruptor kelas elit ya begini, merasnya santun. Beda dengan preman pungli di kawasan Alun-alun Kidul (Alkid), Yogyakarta itu. Yok kita kenalan dengan sang bupati Bolmut.
Di tepi Laut Sulawesi yang biru mengkilap, lahirlah makhluk legendaris bernama Sirajudin Lasena. Bukan manusia biasa. Ini versi premium Bolmut. Anak ke delapan dari sembilan bersaudara, dibesarkan di rumah imam besar harum doa dan kayu jati. Dari SD Negeri 4 Boroko atapnya bocor, ia merayap ke SMEA Palu, STIE, UGM, lalu UNG sampai gelar doktornya mengkilap bagai pelat nomor mobil dinas baru.
Disertasinya tentang “Strategi Meningkatkan PAD”? Wah, itu bukan skripsi. Itu wahyu. Organisasinya? Jangan ditanya. Sejak bau kencur sudah jadi Ketua Bidang BEM STIE, Ketua Umum BPM, pengurus HMI. Lalu naik kelas, Ketua DPD KNPI Bolmut, Majelis Pertimbangan BKPRMI, Presidium KAHMI, Ketua PTMSI Cabang Bolmut 2022–2024, sampai Ketua KONI Bolmut 2024–2029. Kalau ada organisasi belum ia pimpin, mungkin cuma Organisasi Anti Korupsi Internasional. “Ndak mungkin, jo..”
Kariernya naik lebih cepat dari harga cabai. Kepala Seksi Anggaran → Kepala BPKD → Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi (tempat orang baca buku kejujuran) → Pj Bupati → Bupati 2025–2030. Dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo sendiri. Langit Bolmut meledak konfeti. Rakyat berteriak, “Akhirnya ada yang pintar, bersih, dan ketua segala organisasi!”
Harta? Cuma Rp1,2 miliar. Satu Suzuki Baleno, satu sepeda gunung, empat bidang tanah nilainya kalah sama sepetak tanah di Menteng. “Bupati termiskin di Sulawesi Utara!” kata orang. Menyentuh. Rendah hati. Hampir kudus.
Lalu Senin 21 September 2026, langit tiba-tiba berubah oranye. Oranye rompi tahanan KPK.
Ternyata sang pangeran yang disertasinya tentang PAD dan pernah memimpin KNPI sampai KONI itu ternyata ahli juga meningkatkan PAD pribadi. Caranya? Mematok fee 10 persen dari setiap proyek. Empat persen buat Kadis PUPR. Satu persen buat Pokja. Sisanya? Masuk kantong yang sudah terbiasa bawa opini WTP. Total gratifikasi sejak masa Pj sampai sekarang? Rp11,14 miliar. Hampir sepuluh kali lipat harta yang dilaporkan di LHKPN. Hebat. Seolah LHKPN itu cuma draf, yang asli disimpan di koper kamar hotel Jakarta.
Puncak kejeniusannya? Proyek jalan diatur di atas selembar kertas HVS. Ya, HVS. Kertas yang biasanya dipakai anak SD nulis puisi “Aku Cinta Kejujuran”. Di situ nama-nama vendor sudah ditulis rapi sebelum lelang dimulai. Lelang? Cuma formalitas. Seperti pernikahan yang mempelainya sudah dijodohkan sejak dalam kandungan.
Sekarang dia duduk di Rutan Gedung Merah Putih. Rompi oranye-nya kontras sekali dengan toga doktor dan semua jabatan organisasi yang pernah ia sandang. Dari “Strategi Meningkatkan PAD” jadi “Strategi Meningkatkan Fee”. Dari tujuh kali WTP jadi satu kali OTT. Dari dilantik di Istana jadi digiring dengan tangan terborgol.
So, kenalkan sekali lagi, inilah Sirajudin Lasena. Bupati Bolmut baru saja jadi tersangka. Pahlawan lokal memimpin hampir semua organisasi. Tapi, lebih suka main kertas HVS dari main fair. Dokter administrasi publik tesisnya PAD, praktiknya “PAD + 10%”. Mantan Ketua KNPI, KAHMI, PTMSI, dan KONI yang kini akrab dengan warna oranye.
Kalau ngana masih kagum pada pejabat “hanya” punya harta Rp1,2 miliar sambil menerima gratifikasi Rp11 miliar, silakan terus kagum. Karena di negeri ini, orang seperti dia tidak pernah benar-benar jatuh. Mereka cuma pindah kamar. Dari kantor bupati ke rutan. Lalu suatu hari mungkin kembali lagi dengan gelar baru, “Sudah bertobat” atau “hanya korban sistem”.
Selamat datang di Bolmut. Lautnya biru. Bukitnya hijau. Organisasinya banyak. Bupatinya… oranye.
Rosadi Jamani
