Jakarta, PBSN – Menyoroti konflik di kawasan Timur Tengah yang berlarut-larut, diperkirakan berdampak pada perekonomian Indonesia secara signifikan. Ketua Dewan Pakar DPP Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri menegaskan pemerintah untuk sangat berhati-hati dalam merancang kebijakan mitigasi.
Ia menyebut, salah satu yang patut untuk ditinjau ulang adalah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Mera Putih (KDMP) yang menyedot anggaran ratusan triliun rupiah.
“Bayangan suram akan mengganggu kita, jika perang itu tidak segera berakhir dan harga minyak mentah (Crued Oil) tidak turun ke harga sebelum perang,” kata Prof Didin, Kamis (2/4/2026).
Ia menyatakan kebijakan pemerintah, termasuk yang direkomendasikan Menteri Keuangan kepada Presiden yakni APBN digunakan sebagai tameng atas dampak perang Timur Tengah, adalah langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi semua dampak pada ekonomi lokal.
Didin menyampaikan pemerintah sejauh ini sudah menanggung sekitar Rp 204 triliun untuk menambal subsidi. Sebab, rata-rata setiap kenaikan 1 dolar AS akan ada peningkatan subsidi senilai 6,8 dolar per barel. Sementara di APBN bahwa harga yang ditetapkan adalah sekitar 70 dolar per barel.
“Ini yang jadi persoalan kalau berkepanjangan, penggunaan APBN sebagai antisipasi atas kenaikan harga akibat perang itu. Kalau saat ini mungkin masih bisa dimaklumi (tolerable) dengan tambahan subsisi sebesar Rp 204 Triliun itu,” ujarnya.
Kalau direview dari eskalasi perang, lanjutnya, secara geopolitik telah menimbulkan kejutan secara tidak terduga. Iran berhasil menghancurkan seluruh pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dan meluluh-lantahkan Israel.
“Ini membuat Trump dan Netanyahu frustrasi dan sekarang mengancam akan mengirimkan pasukan darat, lewat marinir dan pasukan udara elitnya. Akhirnya dia terus memaksa Perang itu terjadi dengan tujuan untuk menguasai minyak Iran, seperti yang dilakukan AS di Venezuela,” jelas Didin.
Ia menyebutnya sebagai karakter kolonialisme Trump yang sudah dieksplisitkan, walaupun telah ditentang, bukan hanya oleh Iran tetapi juga negara-negara Eropa dan juga masyarakat dunia. Termasuk masyarakat AS, khususnya demonstrasi Nokings pada 28 Maret lalu, di mana sebanyak 8 juta orang yang memenuhi kota-kota di AS. Apalagi, Trump telah menyyatakan, setelah mengambil alih minyak Iran, dia akan menyerang Kuba. Dengan demikian, bisa diduga bahwa Perang Timteng akan berlangsung lama dan panjang.
“Saya membayangkan harga minyak akan menuju 150 dan bahkan bisa mencapai 200 dolar AS per barel. Lalu dibuat kebijakan APBN untuk menyerap (absorb) akibat perkembangan eksternal itu. Jika itu terjadi maka kebijakan itu patut dipertanyakan. Seharusnya, seperti pendapat para ekonom lain, sebaiknya, Prabowo berbesar hati untuk menetapkan efisiensi itu, yaitu meninjau kembali program MBG dan KDMP. Kebijakan itu menghamburkan APBN dengan jumlah yang sangat besar, yaitu sebesar sekitar Rp585 triliun dengan rincian yaitu Rp335 triliun untuk MBG dan Rp 250 triliun untuk KDMP,” tegas dia.
Padahal, anggaran ratusan triliun itu bisa dihemat dengan kebijakan refocusing. Di mana MBG setidak-tidaknya dipangkas sampai 50 persen dan KDMP ditunda. Hal ini dapat dilakukan untuk menghadapi membengkaknya subsidi akibat kenaikan harga migas sebagai dampak Perang Timteng.
“Refocusing itu sangat mendesak demi menyelamatkan ekonomi bangsa. Jika harga mencapai 150 dolar per barel maka subsidi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 544 triliun yang merupakan hasil 80 dolar dikali 6,8 triliun. Masalah akan semakin mengerikan jika harga minyak mencapai 200 dolar per barel. Subsidi akan tembus Rp 900 triliun,” ujarnya.
Belum lagi, beban akan meningkat dengan adanya proyeksi penambahan utang luar negeri ke arah Rp 13.000 Triliun. Prof Didin menekankan, bahwa beban tersebut akan mengurangi manuver APBN, karena tidak banyak yang bisa diperbuat.
“Utang sebesar itu membutuh alokasi cicilan bunga dan pokok yang mencapai 1.650 triliun. Dengan porsi APBN 2026 yang sebesar Rp 3.842 Triliun maka kewajiban bayar utang mencapai sekitar 43 persen. Ini jelas kewajiban yang sangat besar yang akan memukul ekonomi nasional seperti yang dituangkan dalam APBN. Ini akan menyulitkan pemerintah sendiri,” ujarnya lagi.
Selain, beban bertambah dengan adanya credit rating yang sudah dikritik oleh Moody’s, dan Standard and Poor’s (S&P), yang menyatakan bahwa manajemen tata kelola APBN Indonesia buruk.
“Ini bisa jadi sentimen, akan membuat kurs rupiah tertekan, bisa jadi akan mencapai Rp 17.000 per dolar AS , atau 18 ribu bahkan tidak mustahil bisa tembus 20 ribu,” kata Didin.
Ia menyatakan kombinasi lonjakan kurs yang gila-gilaan dengan subsidi yang menyentuh angka Rp 900 triliun dapat diindikasikan sebagai lampu merah bagi ekonomi nasional. Tidak mungkin lagi APBN sebagai penjamin perekonomian nasional jika perang berkecamuk lama yang misalnya mencapai 6 bulan atau setahun.
“Jika itu terjadi maka kiamatlah perekonomian nasional. Kalau Prabowo tetap ngotot laksanakan MBG dan KDMP maka defisit APBN bisa mencapai 6 persen seperti sewaktu covid. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi terhadap nasib rakyat jika bayangan dan mimpi buruk itu menjadi nyata,” pungkas dia.
