Jakarta – Tokoh Bangsa Rizal Ramli mengatakan buah reformasi yang mengakhiri kekuasan 32 tahun orde baru mengalami pembalikan (deformasi) sejak era pemerintahan Joko Widodo tahun 2014.
“Sejak Jokowi 2014, terjadi pembalikan reformasi atau “Deformasi”,” cuit Rizal Ramli melalui akun Twitternya @RamliRizal, Kamis (11/5/23).
Menurut RR sapaan akrabnya, di era Jokowi terjadi kemerosotan demokrasi, pelemahan KPK, pembungkaman suara kritis melalui penerapan UU ITE, vulgar dan masifnya praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), monopoli ekonomi oleh oligarki, naiknya angka kemiskinan hingga 40 %, KUHAP baru yang otoriter hingga utang yang ugal-ugalan.
“Demokrasi merosot, UU ITE main tangkap, pelemahan KPK, KKN vulgar &masif, ekonomi untuk oligarki, 40% orang miskin, KUHAP baru otoriter, utang ugal2an,” ujarnya lagi.
RR juga menyebut di era pemerintahannya, Jokowi bahkan membangun dinasti bisnis dan politiknya.
Selain itu kata RR, di era Jokowi yang terjadi lumpuhnya fungsi kontrol DPR, maraknya pelanggaran etika hukum dan merajalelanya buzzer dan survey perusak demokrasi.
“Jkw bangun dinasti bisnis & politik, jinakkan DPR (dgn kooptasi Ketum2 Partai) shg fungsi kontrol DPR lumpuh, Ketua MK ipar Jkw berubah jadi “Mahkamah Keluarga” – pelanggaran etika hukum dan conflict-of-interest, buzzeRP & SurveyRP perusak demokrasi. Demokrasi “Sure-Pay,” bebernya.
Padahal ungkap dia, selama empat tahun pasca reformasi hasil perjuangan mahasiswa dan aktifis pro demokrasi, Indonesia mengalami masa emas (honeymoon) demokrasi.
Hal itu kata dia ditandai dengan terwujudnya kebebasan pers, kritisnya DPR, desentralisasi kekuasaan, pulihnya ekonomi dan rendahnya indeks gini ratio.
“32 tahun, Pak Harto akhirnya jatuh 21 Mei 1998, hasil perjuangan mahasiswa & aktifis2 pro demokrasi. Setelah itu, 4 tahun (1998-2001) tetjadi masa emas (honeymoon) demokrasi era Habibie dan Gus Dur, pers bebas, DPR kritis, desentralisasi, ekonomi pulih dari -13% jadi +4%, gini index terendah,” imbuhnya.
Ekonom senior ini menambahkan masa emas demokrasi tersebut juga dilanjutkan oleh presiden Megawati dan SBY.
“SBY dan Mega melanjutkan stabilisasi demokrasi & penguatan KPK,” tandasnya.
(Red)
