Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno buka suara terkait kelanjutan bantuan langsung tunai (BLT) untuk UMKM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di 2023 khususnya untuk sektor Parekraf.
Menteri Sandi menyampaikan UMKM yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih membutuhkan bantuan tersebut, khususnya di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
“BLT sangat diterima masyarakat dan mendapat tanggapan positif. Saya diingatkan oleh pelaku parekraf, bantuan seperti itu sangat ditunggu oleh UMKM,” kata Sandiaga dalam Weekly Press Brief Kemenparekraf, seperti dikutip Bisnis, Senin (2/1/23).
Sandiaga khawatir, bila nantinya BLT atau BPUM tersebut ditiadakan pada 2023, maka akan mengganggu pemulihan sektor UMKM yang juga terdampak selama pandemi Covid-19.
Apabila nantinya BLT UMKM terpaksa ditiadakan, Sandiaga meminta untuk stakeholders terkait memperhitungkan dengan cermat dampak yang ditimbulkan.
“Saya melihat bahwa momen kebangkitan kita ini masih awal dan harus betul-betul dihitung jika seandainya BLT tersebut dicabut. Saya khawatirnya akan mengakibatkan sektor parekraf dan UMKM bisa terganggu kebangkitannya,” ujarnya lagi.
Dirinya berharap apa pun keputusannya nanti terkait ada atau tidaknya BLT UMKM atau BPUM, dapat disosialisasikan dengan baik dan tidak menimbulkan kekecewaan sehingga UMKM dapat akselerasi naik kelas.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, telah memberikan sinyal tidak ada BPUM di 2023 dengan dalih UMKM telah cukup pulih dari pandemi Covid-19.
“Per hari ini pemerintah melihat UMKM sudah cukup pulih, survive, program hibah BPUM tidak diperlukan lagi,” kata Teten kepada awak media di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (26/12/22).
Namun, Teten mengungkapkan pihaknya tetap akan melakukan kajian terhadap UMKM dan mempertimbangkan adanya bantuan tersebut di 2023.
“Nanti kami coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa lakukan adjustment terhadap program dan pembiayaan,” jelas Teten.
(Red/Sumber)
