Jakarta, PBSN – Mencermati konflik yang belakangan ini tengah terjadi di tubuh PBNU, terdapat tiga langkah strategis.
Implementasi solusi harus dilakukan secara berurutan dan terencana:
Fase Pertama: Karantina Etika dan Islah Awal
Fase ini bertujuan untuk menstabilkan organisasi dan meredakan ketegangan.
Forum Musyawarah Sesepuh (Masyayikh) harus mengambil alih fungsi mediator tunggal. Para elite PBNU yang berkonflik wajib memenuhi seruan untuk menahan diri, menghentikan perang pernyataan publik, dan kembali ke forum musyawarah internal yang tertutup. Kepatuhan ini adalah prasyarat etis yang menunjukkan kesediaan elite mengutamakan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan faksional.
Fase Kedua : Legitimasi Konstitusional
Setelah suasana kultural kondusif, Syuriyah PBNU, didukung oleh Rapat Pleno dan rekomendasi Konferensi Besar (Konbes), harus secara kolektif menginisiasi proses pengajuan Muktamar Luar Biasa (MLB). MLB adalah mekanisme tertinggi yang menyediakan landasan legal dan politik terkuat untuk menyelesaikan krisis kepemimpinan yang telah menyentuh keberadaan jam’iyah. Proses ini harus transparan dan dipimpin oleh Syuriyah untuk menjamin integritas konstitusional.
Fase Ketiga : Konsolidasi Struktural
Agenda MLB tidak boleh terbatas pada pemilihan kepemimpinan semata. MLB harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan struktural secara mendalam. Prioritas utama adalah mengesahkan resolusi permanen berupa Peraturan Perkumpulan tentang Tata Kelola Keuangan dan Aset (GIG) yang memuat klausul wajib audit independen, transparansi finansial, dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan. Dengan memperkuat basis ekonomi kelembagaan PBNU, organisasi akan menjadi mandiri dari intervensi politik, dan dapat sepenuhnya fokus kembali pada tugas utamanya dalam mengurus umat. Reformasi struktural ini akan memastikan bahwa sengketa politik dan ekonomi yang berakar pada Muktamar 2021 tidak terulang kembali.
Oleh : Drs Taufik CH, SH. MH
Advokat Nahdliyyin Senior &
Sekjen DPP HIMANU
