Jakarta, PBSN – Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, apa indikatornya? Pertama, rupiah melemah yakni tembus di atas Rp 18.000 untuk USD $1.
Kedua, IHSG terus turun selama enam bulan berturut-turut. Berada di bawah Rp 6.000 dan ini baru terjadi dalam sejarah.
Ketiga, banyak perusahaan melakukan PHK. Sehingga, pemerintah terpaksa harus membuat Satgas PHK.
Keempat, angka pengangguran dan tingkat kemisikinan otomatis naik. Ini mengakibatkan deflasi (lemahnya daya beli) yang berkepanjangan.
Kelima, karena PHK dan angka kemiskinan naik, maka tingkat kriminalitas juga naik. Keadaan ini mendorong aparat mewacanakan satgas begal di Jakarta.
Memang betul bahwa orang desa tidak butuh dolar. Tetapi, akibat dolar naik, bahan baku juga ikut naik.
Bahan baku naik, modal produksi juga ikut naik. Kalau modal produksi naik, harga-harga di toko naik juga.
Harga barang naik mengakibatkan daya beli masyarakat turun. Kalau jumlah pembelinya terus turun, maka produksi juga ikut turun dan ini mengakibatkan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi.
Efisiensi perusahaan melahirkan kebijakan PHK. Dan, PHK menyebabkan bertambahnya angka pengangguran.
Serta, pengangguran menaikkan angka kemiskinan. Begitulah siklus ekonominya.
Keadaan ini sebagian karena warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Sebagian lagi dipicu oleh situsi global, terutama perang US-Iran yang memanas lagi dan mengancam krisis energi.
Lalu, sebagian lainnya disebabkan oleh performen kebijakan pemerintah saat ini yang belum menunjukkan kemampuannya mengatasi masalah warisan dan kekinian. Sebaliknya, kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), kecurigaan publik terhadap Koperasi Merah Putih (KMP), pemangkasan terhadap dana Transfer Ke Daerah (TKD) dan struktur kolegialisme pemerintahan membuat kepercayaan publik terus tergerus.
Ancaman krisis ekonomi dan menipisnya kepercayaan publik berpotensi menciptakan kerentanan yang dapat berakibat fatal secara politik terhadap Prabowo. Di sisi lain, ada setidaknya empat kekuatan di luar istana yang berkepentingan jika Prabowo tidak lanjut periode kedua.
Empat kekuatan itu adalah pertama, Jokowi dan Geng Solonya. Geng Solo itu PSI, Gibran yang sedang duduk di kursi wapres, pendukung Jokowi yang masih ada di Polri dan TNI, juga sebagian taipan yang ikut besar bersama kekuasaan Jokowi selama dua periode.
Selain basis massa Jokowi yang masih cukup kuat, terutama di wilayah “kaum abangan”. kedua, Megawati dan PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan terbesar jumlah kursinya di DPR RI.
Megawati menegaskan, posisi PDIP sebagai partai penyeimbang, setelah disentil oleh Jazilul Fawaid, ketua Fraksi PKB. PDIP mempunyai kader bernama Puan Maharani yang saat ini menjadi ketua DPR RI.
Posisi yang sangat strategis jika ada situasi bangsa yang tidak kondusif. Meski, ada rumor yang beredar, Puan tersandera.
dalam situasi dharurat, penyanderaan terhadap Puan, jika itu ada, tidak akan berlaku lagi. Ketiga, ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan partai Demokratnya.
Publik membaca ada ambisi SBY untuk menjadikan anaknya presiden, atau minimal wakil presiden. Ini naluri wajar seorang ayah politisi.
Sebagaimana juga Jokowi yang ingin anak-anak dan menantunya sukses di dunia politik. Keempat, Anies Baswedan yang elektabilitasnya terus membuntuti Prabowo.
Ingat Prabowo, ingat Anies. Begitu publik mempersepsi.
Anies telah diposisikan publik menjadi tokoh oposisi paling kuat. Bahasa sederhananya, Anies adalah ikon oposisi untuk Prabowo.
Di belakang Anies ada sejumlah tokoh besar, partai yang potensial memberi dukungan. Juga, basis massa yang cukup militan.
Keempat kekuatan di atas, Jokowi dan Geng Solonya, Megawati dan PDIP-nya, SBY-AHY dan partai Demokratnya serta Anies Baswedan dan barisan pendukungnya yang militan tidak akan terakomodasi kepentingan politiknya selama presidennya adalah Prabowo.
Apa artinya? Kepentingan politik keempat kekuatan ini akan mendapatkan area kompetisinya jika Prabowo tidak mencalonkan lagi di 2029.
Nah, keempat kekuatan ini kompak menginginkan Prabowo tidak nyapres di pilpres 2029. Kenapa? Karena, tidak ada titik temu kepentingan politik mereka di Prabowo.
Kecuali, jika Prabowo ambil cawapresnya adalah Gibran. Maka, tiga kekuatan lainnya akan secara militan melakukan perlawanan.
Begitu juga jika Prabowo ambil cawapresnya salah satu dari AHY, Puan Maharani atau Anies Baswedan. Maka, tiga kekuatan lainnya akan memberikan perlawanan yang boleh jadi sangat sengit.
Di tengah semakin menipisnya kepercayaan publik dan elektabilitas Prabowo yang semakin menurun, empat kelompok kekuatan di luar istana akan menjadi ancaman yang semakin serius. Prabowo mempunyai peluang menaikkan kekuatan politiknya hanya melalui sektor ekonomi.
Jika IHSG membaik, rupiah menguat, lapangan kerja semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai enam persen, daya beli masyarakat naik, dan indikator-indikator ekonomi lainnya semakin baik, maka dukungan rakyat kepada Prabowo akan menguat dan perlawanan politik di luar istana akan dengan sendirinya melemah. Berlaku juga hukum sebaliknya.
Ini semua bergantung kebijakan Prabowo ke depan. Dan juga bagaimana kemampuan Prabowo mengawal proses teknis kebijakan itu di lapangan. Ini yang akan menentukan nasib politik Prabowo: apakah akan sampai 2029 dan mencalonkan lagi untuk periode ke-2, atau justru ada petaka di tengah jalan.
Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)
