Jakarta, PBSN – Ada kalanya rakyat bertanya-tanya: untuk apa gedung megah dengan kubah menjulang itu dibangun? Katanya untuk merancang masa depan bangsa, merumuskan hukum, dan menjaga martabat negara. Tapi belakangan, bangunan yang dibiayai triliunan rupiah itu justru lebih mirip panggung hajatan: musik mengalun, kursi penuh undangan, dan—yang paling menonjol—para “wakil rakyat” berjoget dengan riang gembira.
Joget itu mungkin hanya dianggap selingan. Spontanitas. Hiburan ringan setelah sidang tahunan yang penuh formalitas. Tapi di mata publik, yang terjadi bukan sekadar gerak badan. Itu adalah simbol. Sebuah tari di atas luka. Sebuah koreografi ketidakpekaan yang disiarkan langsung ke jutaan pasang mata.
Bayangkan, di luar gedung itu, rakyat masih bergulat dengan harga beras, cicilan motor, dan listrik yang tiap bulan menggerus isi dompet. Sementara di dalam gedung, politisi yang gajinya bisa menembus angka Rp 100 juta per bulan menari luwes seolah negeri ini baik-baik saja. Ironi itu begitu telanjang hingga tak perlu diperbesar dengan kamera televisi; cukup direkam ponsel, lalu dilempar ke media sosial—dan jadilah pesta cibiran nasional.
Joget Sebagai Bahasa Kekuasaan
Joget dalam konteks ini bukan sekadar goyangan pinggul. Ia adalah metafora tentang relasi kuasa: elit yang bisa tertawa di saat rakyat menggigit bibir menahan lapar. Joget itu seperti berkata, “Kami kebal kritik. Kami punya kursi, kami punya tunjangan, dan kami punya imunitas.”
Rakyat, mau marah seperti apa pun, hanya bisa menonton dari layar ponsel. Bahkan, mungkin tanpa sadar ikut menyumbang rating, karena dalam era politik hari ini, popularitas lebih penting daripada integritas. Joget yang viral kadang justru menjadi bahan bakar elektabilitas.
Dari Sidang Menjadi Sirkus
Ada yang bilang politik itu seni mengelola persepsi. Jika benar, maka aksi joget ini adalah mahakarya satir yang dipentaskan oleh para elit sendiri. Sidang tahunan yang mestinya jadi forum terhormat berubah menjadi sirkus. Para legislator jadi penari, rakyat jadi penonton, dan negara—sayangnya—jadi bahan tertawaan.
Tak perlu badut profesional, karena badut-badut politik selalu tersedia. Mereka yang seharusnya serius mengawasi anggaran justru asyik berjoget di sela pengumuman tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan. Bukankah itu sebuah koreografi yang sempurna? Joget plus tunjangan: kombinasi komedi-tragedi yang sulit ditulis ulang bahkan oleh sastrawan satir sekalipun.
Tunjangan: Irama Latar yang Lebih Bising
Joget hanyalah visual. Nada latarnya lebih getir: tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Angka yang bagi banyak orang setara dengan harga rumah sederhana di pinggiran kota, tapi di Senayan dianggap sekadar “masuk akal.”
Sementara rakyat antre minyak goreng dan berhemat kuota internet, para wakilnya justru berdebat soal standar kenyamanan tempat tinggal. Joget di atas panggung hanyalah pemanis, semacam iklan interlude sebelum babak baru drama kebijakan tunjangan.
Epilog: Joget di Negeri yang Serius
Barangkali kita terlalu serius melihat ini semua. Bukankah politik di negeri ini memang sudah lama diperlakukan sebagai panggung hiburan? Dari janji kampanye yang mirip sinetron, debat yang menyerupai reality show, hingga kebijakan yang tampil bak parodi. Joget hanyalah klimaks kecil dari naskah panjang bernama demokrasi setengah hati.
Namun satu hal pasti: ketika anggota DPR berjoget, rakyat hanya bisa menggertakkan gigi. Karena di balik setiap langkah kaki yang mereka goyangkan, ada ironi yang makin keras berdendang: bahwa di negeri ini, penderitaan rakyat seringkali tak lebih penting daripada tepuk tangan sesama elit.
-MG-
