Jakarta, PBSN – Aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini, 25 Agustus 2025, di depan Gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta, digerakkan ribuan peserta dari berbagai organisasi. Aksi yang dimulai pada pukul 10.00 WIB, diharapkan menarik perhatian publik dan media terhadap tuntutan yang diusung massa demonstran.
Terkait aksi ini Analis Geopolitik Hendrajit angkat bicara yang disampaikan kepada awak media.
“Saya perlu ingatkan kawan-kawan di DPR bahwa sekarang bussiness is not as usual again. Jadi bukan karena Prabowo. Prabowo pun tunduk pada hukum sejarah baru ini. Segala hal yang mustahil sekarang bisa saja jadi kenyataan,” kata Hendrajit dikutip PBSN, Senin ( 25/8/2025).
“Maka menyikapi adanya demo 25 Agustus ini pun para anggota dewan harus menanggapinya dengan kepekaan dan rasa nurani yang tinggi. Jangan pakai kata kata yang melecehkan rakyat yang malah jadi provokator,” imbuhnya.
Diingatkan Hendrajit pernyataan Ketua DPR Puan Maharani sudah cukup representatif. DPR akan buka pintu lebar lebar untuk menerima aspirasi publik. Itu kalimat pas. Tidak usah ditambah-tambahi oleh anggota-anggota dewan lainnya dengan frase kata frase kata yang menyulut kemarahan rakyat yang belakangan lagi suntuk kepada DPR.
“Kesan saya, sepertinya ada anggota dewan dari circle tertentu yang khawatir jika aspirasi publik melalui gerakan ekstra parlementer bersenyawa dengan para anggota dewan yang berpandangan progresif bakal mendorong terciptanya tatanan nasional baru,” ungkapnya.
“Oleh sebab khawatir, mereka membelokkan isu seakan demo aspirasi publik seakan ada rencana demo membubarkan DPR,” jelas Hendrajit.
Diketahui, Partisipasi massa terdiri dari berbagai aliansi, termasuk Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia dengan perkiraan 500 orang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI yang merencanakan 100 orang. Selain itu, BEM Nusantara dari Pengurus Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sekitar 300 orang, serta pengurus SERIKAT Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga direncanakan ikut serta.
Mobilisasi massa dilakukan melalui saluran komunikasi modern, termasuk platform X dan pesan berantai WhatsApp. Ajakan aksi disebarkan melalui akun-akun dengan ribuan pengikut memperluas jangkauan seruan untuk hadir.
Tuntutan utama demonstran
Tuntutan yang diusung oleh para demonstran dalam aksi ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu seruan utama adalah untuk membubarkan DPR. Tuntutan ini bukan hanya sekedar petisi, melainkan merupakan pernyataan kolektif tentang frustasi terhadap perwakilan yang dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, demonstran juga menuntut penghapusan gaji dan tunjangan DPR. Permintaan ini merupakan protes terhadap anggaran negara yang dianggap tidak proporsional, dimana alokasi untuk anggota DPR dinilai lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Tuntutan lain yang disampaikan adalah agar Rancangan Undang-undang Perampasan Aset segera disahkan. Para demonstran berpandangan bahwa pengesahan undang-undang ini sangat penting dalam memberantas korupsi dan mengembalikan aset-aset negara yang hilang akibat tindakan koruptif.
Analisis dampak sosial dari aksi
Dampak sosial dari aksi unjuk rasa ini dapat mempengaruhi opini publik seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ketidakpuasan terhadap lembaga legislatif. Media massa dan sosial akan memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi terkait alasan dan tuntutan demonstran. Sebuah demonstrasi yang terorganisir dengan baik dapat meningkatkan simpati dan dukungan publik terhadap gerakan tersebut.
Respons dari pemerintah dan DPR kemungkinan besar akan menentukan langkah selanjutnya. Keterbukaan dalam menjawab tuntutan demonstran dan keinginan untuk berdialog dapat meredakan ketegangan, sedangkan respons yang dianggap tidak memadai justru berpotensi memicu aksi lebih besar di masa depan.
Adanya kemungkinan perubahan kebijakan akibat demo ini tidak bisa diabaikan. Selama beberapa bulan terakhir, kritik terhadap DPR semakin meningkat, dan aksi seperti ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk memaksa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.
Aksi serupa di Indonesia
Sejarah aksi massa di Indonesia menunjukkan bahwa banyak demonstrasi telah dilakukan untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pemerintah dan institusi legislatif. Aksi-aksi sebelumnya sering kali berkaitan dengan isu-isu sosial, seperti penegakan hak asasi manusia, reformasi kebijakan, dan perbaikan ekonomi.
Perbandingan tuntutan dalam aksi-aksi terdahulu menunjukkan pola yang sama, yaitu keinginan rakyat untuk reformasi. Tuntutan penghapusan atau perubahan lembaga legislative sering muncul ketika masyarakat merasa tidak terwakili dengan baik.
Evolusi cara demonstrasi juga menjadi faktor penting. Di era digital ini, demonstrasi tidak hanya terbatas pada aksi fisik, tetapi juga dapat dilakukan secara virtual. Mobilisasi melalui media sosial memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat, bahkan dari lokasi yang jauh dari pusat aksi, menunjukkan betapa siginifikan perubahan yang terjadi dalam cara masyarakat mengekspresikan pendapat.
Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, aksi unjuk rasa hari ini menjadi satu lagi bab dalam kisah panjang perjuangan masyarakat Indonesia dalam menuntut keadilan dan transparansi dari lembaga-lembaga pemerintah. BHS
