Pontianak, PBSN – Lama-lama saya ini jadi penulis specialis korupsi kali ya. Tiap hari ada saja koruptor, bedebah pengkhianat rakyat diperkenalkan ke publik. Yang terbaru ni, wak. Indra Iskandar, Kepala Batu, eh salah, Sekjend DPR RI. Yok, kita kenalan dengan saudara ente setanah air ni.
Tepuk tangan untuk Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom. Gile bener ni gelar. Ia sosok teladan yang sempat menjadi panutan dalam birokrasi tanah air! Karier cemerlang, pendidikan mentereng, dan pengalaman segudang menjadikannya seperti berlian di antara bebatuan karang. Siapa yang bisa menandingi sepak terjang seorang Indra Iskandar? Sarjana Teknik Sipil dari ISTN, Magister Ilmu Administrasi dari UI, Doktor Manajemen Bisnis dari IPB, dan Magister Ilmu Komunikasi dari Unpad, kombo maut yang membuat CV beliau seolah bisa memantulkan cahaya matahari ke seluruh penjuru negeri!
Sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI sejak 2018, Indra telah menjadi pilar kepercayaan dan simbol integritas di lingkungan parlemen. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, beliau kerap memberikan pidato penuh motivasi tentang tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Benar-benar tokoh yang layak dijadikan panutan. Kita harus berterima kasih karena beliau telah menunjukkan kepada kita bahwa jalan menuju kesuksesan adalah dengan kerja keras, kejujuran, dan tentu saja, koneksi yang tepat.
Namun, ternyata di balik keindahan itu, terselip lubang hitam yang menghisap seluruh kredibilitas yang telah dibangun selama ini. Kabar penetapan Indra Iskandar sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK ibarat tamparan keras di wajah rakyat Indonesia yang sudah lelah melihat parade pejabat yang “bermain cantik” dengan uang negara. Mungkin kita semua terlalu naif, berpikir bahwa seseorang dengan sederet gelar akademis dan jabatan tinggi otomatis memiliki integritas tinggi. Ternyata, yang tinggi hanyalah angka di rekening bank dan markup harga proyek pengadaan furnitur rumah jabatan!
KPK mencatat kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai ratusan miliar rupiah. Ya, ratusan miliar! Angka yang bahkan sulit dibayangkan oleh rakyat jelata yang setiap hari berjuang mencari sesuap nasi, korban PHK, guru honorer, kuli panggul, guru ngaji di tengah kenaikan harga sembako. Tapi untuk Indra dan kawan-kawannya? Ah, itu mungkin hanya setara dengan satu set meja makan mewah impor dari Italia atau sepasang sofa kulit buaya Afrika yang menghiasi ruang tamu rumah dinas.
Modusnya? Klise, tapi tetap efektif! Markup harga, trik lama yang tetap ampuh untuk mengalirkan dana proyek ke kantong pribadi. Harga barang yang seharusnya cukup untuk membeli satu sofa standar, mendadak melambung seolah-olah barang itu terbuat dari bulu unicorn dan berlian asli. Vendor yang terlibat? Jangan khawatir, mereka pasti adalah “rekan bisnis terpercaya” yang kebetulan mendapat “keberuntungan” memenangkan tender.
Paling menyedihkan, bukan hanya Indra seorang diri yang menikmati hasil rampokan ini. Ada enam tersangka lainnya yang ikut berpesta pora dalam proyek ini. Nama-nama seperti Hiphi Hidupati, Tanti Nugroho, Juanda Hasurungan Sidabutar, Kibun Roni, Andrias Catur Prasetya, dan Edwin Budiman kini ikut masuk dalam daftar orang-orang yang siap menyandang gelar “Alumni Lapas KPK.”
Masih ingat pidato Indra Iskandar saat pembukaan masa sidang DPR tahun lalu? Beliau dengan lantang menyerukan pentingnya transparansi dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Andai saja beliau menghayati sendiri kalimat yang diucapkannya…
Sekarang, sang Sekjen yang dulu berdiri gagah di podium dengan jas rapi dan dasi mahal itu, mungkin sedang kebingungan mencari pengacara terbaik untuk menyelamatkan dirinya dari jerat hukum. Tapi kita semua tahu bagaimana ceritanya akan berakhir, bukan? Dalam skenario khas ala Indonesia, kemungkinan besar kita akan menyaksikan adegan klise, Indra Iskandar keluar dari ruang sidang dengan senyum tipis, mengacungkan jempol, dan berkata dengan penuh percaya diri, “Saya menghormati proses hukum.”
Setelah itu? Jangan kaget kalau beberapa tahun lagi kita melihat nama Indra Iskandar, muncul kembali, mungkin sebagai komisaris di BUMN atau sebagai “konsultan independen” untuk proyek pengadaan barang lainnya. Karena, seperti yang kita tahu, di negeri ini, korupsi bukanlah dosa besar, itu hanya “kesalahan administrasi yang perlu dievaluasi.”
Di saat rakyat semakin sulit mencari pekerjaan, biaya pendidikan terus meroket, dan pelayanan publik semakin memprihatinkan, para pejabat ini justru sibuk memperkaya diri sendiri. Indra Iskandar adalah simbol dari penyakit kronis yang telah menjangkiti birokrasi kita selama bertahun-tahun. Seolah-olah menjadi pejabat itu bukan lagi soal pengabdian, tapi soal kesempatan — kesempatan untuk menguras uang negara dengan gaya yang elegan dan “tidak kentara.”
Tapi jangan khawatir, Indra mungkin akan berkata bahwa semua ini hanyalah “kesalahpahaman.” Jika nanti beliau akhirnya benar-benar masuk penjara, kita bisa berharap untuk melihatnya menjalani “masa tahanan” dengan fasilitas yang lebih mewah dari rumah orang biasa. Keadilan memang punya standar yang berbeda untuk orang-orang seperti Indra Iskandar.
So, mari kita nikmati pertunjukan ini, drama korupsi edisi terbaru dengan aktor utama seorang pejabat yang dulu dielu-elukan sebagai simbol integritas, kini menjadi simbol dari kerusakan moral birokrasi. Selamat menikmati, Indonesia!
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
