Oleh : Faizal Assegaf
Kritikus
Ketika sebagian kalangan ngemis putusan MK, kelompok progresif memilih membentuk Partai Negoro. Gerakan konsolidasi menjauh dari drama Mahkamah Konstitusi.
Dua perspektif itu hadir di arus dinamika pasca Pilpres 2024. Berbeda cara merespon realitas politik bernegara yang makin amburadul. Tak salah untuk beradu nasib di MK. Tapi pilihan itu tak digubris aktivis Partai Negoro.
Sebab jauh sebelum Pilpres digelar, berkali-kali kelompok oposisi kritis telah menegaskan MK tidak bisa dipercaya. Isinya hanya para pelawak. Situasi itu dimanfaatkan oleh Megawati, Hasto dan elite PDIP menjebak oposisi.
Sebaliknya, kelompok progresif lebih fokus dan intensif melakukan kajian Partai Negoro (Nasional Gotong Royong) sebagai wadah perjuangan. Mengingat, seluruh elite partai di DPR semakin bobrok, hipokrit dan khianat.
Janji Hak Angket yang mesti digulirkan oleh PDIP, Nasdem, PKS dan PKB, terbukti cuma omong kosong. Keempat partai justru berakrobat di teras MK sebagai panggung siasat licik untuk memuluskan kompromi di balik layar.
Rakyat berkali-kali dihardik oleh segala rupa janji dan harapan palsu. Rangkaian manuver politik super licik didesain untuk memperbudak rakyat secara tidak manusiawi. Rakyat menjadi korban permainan politik jahat elite partai.
Demokrasi telah menjadi teater politik paling brutal dalam lakon: Megawati, Hasto dan Jokowi. PDIP sebagai sponsor utama kekuasaan Jokowi, tengah memainkan politik tipu-tipu untuk berganti topeng dan mencuci-tangan.
Melalui jalur MK, Hasto dan Megawati serta elite PDIP lincah menggiring opini. Seolah membela rakyat melawan dinasti Jokowi. Padahal semua itu hanya modus agar menyumbat desakan rakyat yang menuntut Hak Angket di DPR.
Celakanya, Nasdem, PKS dan PKB yang mengklaim pro gerakan perubahan, justru asyik menari dalam agenda PDIP. Walhasil ikut menyumbat saluran Hak Angket. Tak heran, sandiwara di MK berujung menipu rakyat.
Partai Negoro ogah dijebak dusta elite partai…!
