Jakarta – Begawan ekonomi Rizal Ramli mengatakan penyebab masuknya Indonesia dalam G-20 adalah karena memiliki PDB (GDP) urutan terbesar ke-16 di dunia dengan nilai sekira USD1,29 Triliun.
Namun kata dia, dengan keberadaan Indonesia dalam G-20 tidak menjadikannya sebagai negara maju (kaya) yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi.
Meskipun demikian kata dia supaya terkesan hebat, pejabat-pejabat Indonesia menggelembungkan peringkat kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menggunakan indikator-indikator ekonomi yang sumir.
Alhasil terang dia, dengan indikator PPP (Power Purchasing Parity) Indonesia berhasil dimark-up menjadi peringkat 7 dunia.
“Benar Indonesia masuk G-20 karena PDB (GDP) pada urutan ke 16 dengan nilai sekitar USD1,29 Trilliun (2022). Dengan ukuran PPP (Power Purchasing Parity) ranking RI naik jadi no.7. Tapi hitungan PP (daya beli) itu sumir, tidak lazim dan banyak kelemahan! Pejabat doyan pakai PPP supaya kelihatan hebat,” ujar RR, Senin (14/11/22),
Padahal menurut Mantan Tim Panel Ekonomi PBB ini, pada tahun 2021, Indonesia yang GDP/Capitanya USD3.856 masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia yang GDP/Capitanya masing-masing USD11.371 dan USD7.233.
“Kita juga tertinggal dari Malaysia $11.371 dan Thailand $7.233 dalam GDP/capita di 2021,” ujarnya lagi.
Mantan Menko Perekonomian ini pun menyebut bahwa indikator yang paling tepat untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah dengan menggunakan Human Development Index (Index Pembangunan Manusia) yang dikeluarkan oleh PBB.
Ironisnya peringkat yang didasarkan pada tingkat nutrisi, kesehatan, pendidikan, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya itu, rangking Indonesia tercatat pada urutan ke 19 di keanggotaannya G-20.
“Indikator paling relevan & valid tentang tingkat kesejahteraan rakyat adalah Human Development Index (Index Pembangunan Manusia). Dikeluarkan UNDP – PBB. Index itu mencerminkan tingkat nutrisi, kesehatan, pendidikan, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya. Ranking RI no 19 di G20,” jelas RR.
Untuk itu, RR mengingatkan pejabat Indonesia untuk lebih jujur mengungkapkan kondisi ekonomi yang sebenarnya supaya diagnosa tepat sehingga bisa dicari jalan terobosan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan kejayaan Indonesia.
“Lebih baik ungkapkan apa adanya, supaya diagnosa kita tepat sehingga bisa dicari jalan terobosan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan kejayaan Indonesia,” harapnya.
(Red)
