Ankara – Penandatanganan nota kesepahaman antara Turki dan Libya terkait pengelolaan hidrokarbon di perairan Lybia pada Senin (3/10/22) lalu telah membuat Yunani dan Mesir meradang.
Yunani dan Mesir secara gamblang menuding bahwa kerjasama tersebut adalah ilegal.
Juru Bicara Pemerintah Yunani Ioannis Oikonomou mengatakan bahwa MoU tersebut melanggar kedaulatan negaranya.
“Memorandum of Understanding Turki-Libya di bidang hidrokarbon, Ini bukan pertama kalinya Turki mencoba menjadikannya sebagai fait accompli,
Turki melanggar hak kedaulatan negara lain. Negara kami dan sekutu kami tidak akan mengizinkannya,” tagas Oikonomou.
Senada dengan itu Menteri Luar Negeri Yunani Niko Dendias mengatakan MoU tersebut adalah ilegal dan harus batal demi hukum.
“Kami senang melihat UE, AS, Jerman, dan Mesir mengutuk praktik Turki. Baik ‘Memorandum of Understanding on Cooperation’ sebelumnya dan baru yang ditandatangani antara pemerintah Tripoli dan Turki adalah ilegal, batal demi hukum,” ujar Dendias.
Sementara itu Pemimpin Oposisi Utama di Yunani Aleksis Tsipras mengatakan bahwa Uni Eropa seharusnya tidak membuat standar ganda terhadap tindakan ilegal Turki.
“Eropa seharusnya tidak membuat standar ganda terhadap tindakan ilegal Turki. Uni Eropa tidak dapat mengabaikan pelanggaran hak kedaulatan negara Uni Eropa dengan memorandum Turki-Libya ilegal,” ujarnya.
Untuk itu Ketua Partai Syriza itu menghimbau Uni Eropa agar memberikan sanksi terhadap Turki.
Sedangkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Ahmed Abu Zeid mengatakan bahwa Turki dan Libya tidak memiliki kewenangan menandatangani MoU tersebut.
“(Memorandum of Understanding Turki-Libya di bidang hidrokarbon) Pemerintah Persatuan Nasional, yang mandatnya telah berakhir, tidak memiliki wewenang untuk menandatangani perjanjian internasional atau nota kesepahaman,” jelasnya.
(Red)
