Jakarta, PBSN – Ada satu komentar netizen bikin otak saya mendadak muter seperti kipas angin level lima. Bunyinya sederhana, tetapi efeknya lebih berbahaya dari minum Koptagul sebelum tidur. “Untuk meningkatkan APBN, janganlah selalu pajak. Jangan pakai tentara segala nguber wajib pajak. Gencarkan saja pemberantasan korupsi. Aset sitaan koruptor itulah yang jadi sumber utama APBN.”
Saya berhenti mengunyah kerupuk, lalu seruput Koptagul. Lho… kok masuk akal?
Nuan bayangkan sebentar. Selama ini rakyat rasanya seperti ayam petelur. Setiap pagi ditanya, “Mana telurnya?” Pajak ini, pajak itu, retribusi sana, iuran sini. Belum selesai napas, sudah muncul aturan baru yang wajahnya ramah tetapi dompet mendadak berkeringat.
Sementara itu, di sudut lain republik, ada spesies endemik bernama koruptor. Spesies ini memiliki kemampuan supranatural. Gaji puluhan juta, hartanya em-eman. Rumahnya lebih banyak dari warung kopi. Mobilnya berjejer seperti dealer. Jam tangannya harganya cukup buat membangun satu puskesmas. Rekeningnya bercabang-cabang seperti akar pohon beringin yang sudah minum pupuk super.
Netizen itu lalu memberi resep yang terdengar seperti teori ekonomi dari planet sebelah.
“Sudah. Sita saja semuanya.” Bukan separuh. Bukan sebagian. Semuanya. Rumah. Mobil. Jet pribadi kalau ada. Helikopter. Kapal. Kebun. Apartemen. Gudang. Lemari. Brankas. Kalau brankasnya masih ngotot tidak mau dibuka, sita juga gemboknya sekalian. Sampai yang tersisa benar-benar cuma celana kolor.
Kalimat terakhir ini memang terdengar kejam. Namun dalam dunia satire, kolor mendadak berubah menjadi simbol terakhir dari hak asasi seorang koruptor. Engkok bayangkan operasi penyitaan dilakukan dengan semangat lomba tujuh belasan.
“Pak, itu kandang ayam milik tersangka.”
“Sita.”
“Itu kolam ikan.”
“Sita.”
“Itu dispenser.”
“Sita.”
“Itu tanaman lidah mertua.”
“Sita juga. Jangan-jangan akarnya dari uang rakyat.”
Besoknya berita nasional berubah total. “Badan Meteorologi memprediksi hujan deras berupa sertifikat tanah hasil sitaan.” Bank Indonesia tidak lagi sibuk menghitung uang baru. Yang dihitung justru jumlah vila, hotel, tambang, kapal pesiar, dan koleksi tas mewah yang mengalir ke kas negara. Kementerian Keuangan mendadak bingung.
“Pak, uang negara sudah kepenuhan.”
“Lho, APBN surplus?”
“Surplus? Ini sudah tumpah ke halaman.”
Semua orang mendadak berkhayal. Utang negara dipangkas sambil ngopi. Jalan berlubang ditambal sebelum ayam sempat bertelur. Sekolah direnovasi tanpa menunggu lima kali pergantian anggaran. Honorer tersenyum karena gajinya tidak lagi datang seperti gerhana matahari yang muncul sesekali. Rumah sakit tidak lagi kekurangan alat. Jembatan selesai tepat waktu, bukan tepat alasan.
Tentu saja ini merampot, kata budak Pontianak. Dunia nyata tidak sesederhana itu. Hasil penyitaan aset juga harus melalui proses hukum, penilaian, pengelolaan, hingga benar-benar masuk ke kas negara. Tidak semua aset bisa langsung berubah menjadi uang tunai dalam semalam. Tetapi satu pesan netizen tadi tetap menusuk logika.
Mungkin memang sudah saatnya pemberantasan korupsi diperlakukan seperti olahraga nasional. Semakin banyak peluit berbunyi, semakin sedikit uang rakyat yang berlari ke kantong pribadi. Sebab setiap rupiah kembali ke negara bukan sekadar angka di laporan keuangan. Itu adalah jalan selesai dibangun, sekolah berdiri, rumah sakit berfungsi, dan harapan rakyat tidak lagi terasa seperti menunggu hujan turun di musim kemarau.
Kalau memang mau mengejar uang, mungkin paling pantas dikejar bukan dompet rakyat kecil, melainkan gunung harta yang lahir dari korupsi. Siapa tahu, APBN bukan cuma sehat, tetapi sampai minta diet karena kebanyakan pemasukan.
“Saat Presiden laporan keuangan negara, APBN kita kali ini surplus. Pemasukan utama dari penyitaan seluruh aset koruptor. Bukan begitu, bang?”
“Wah, kalau gitu, genjot terus penyitaan aset koruptor, dijamin negeri ini kaya raya. Bisa-bisa MBG untuk seluruh rakyat Indonesia.”
Rosadi Jamani
