Jakarta – Para Menteri Luar Negeri negara di Asia Tenggara (Asean) memberikan pernyataan bersama yang berisi keprihatinan terkait ketegangan di Laut Cina Selatan, pada Sabtu (30/12/23).
Para Menlu Asean menyatakan ketegangan di Laut Cina Selatan dapat mengancam perdamaian regional dan mendesak dilakukannya dialog damai antar pihak.
“Kami prihatin dengan perkembangan terkini di Laut Cina Selatan yang dapat merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan,” kata para Menlu Asean, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip kabar24, Ahad (31/12/23).
Pernyataan bersama itu muncul ketika China dan Filipina saling tuding dalam beberapa bulan terakhir atas serangkaian pertikaian maritim dan saat Manila menyebutkan perlunya mengubah pendekatannya karena upaya diplomatik telah gagal.
China menggambarkan tuduhan tersebut sebagai kebohongan dan mengatakan pihaknya tidak akan menutup mata terhadap provokasi yang berulang kali dilakukan oleh Filipina. Para Menteri Luar Negeri Asean juga menegaskan kembali perlunya menahan diri dalam melakukan aktivitas yang dapat memperumit atau meningkatkan perselisihan.
“Kami menegaskan kembali pentingnya dialog damai yang memberikan kontribusi konstruktif terhadap peningkatan stabilitas regional dan kerja sama di bidang maritim,” lanjutnya.
Asean dan China telah berupaya untuk menciptakan kode etik di Laut Cina Selatan, sebuah rencana yang sudah ada sejak 2002. Namun kemajuannya berjalan lambat meskipun ada komitmen dari semua pihak untuk memajukan dan mempercepat proses tersebut. Pembicaraan mengenai komponen dari kode etik ini belum dimulai di tengah kekhawatiran atas kesediaan China untuk berkomitmen terhadap serangkaian aturan yang mengikat dan konsisten dengan hukum internasional.
Selama ini, China mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan melalui sembilan garis putus-putus yang berputar sejauh 1.500 km di selatan daratan utama, memotong zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
China juga telah menunjuk mantan kepala angkatan laut Dong Jun sebagai Menteri Pertahanan baru, pada Jumat (29/12/23). Adapun Dong Jun sebelumnya menjabat sebagai wakil komandan di sebuah komando yang beroperasi di Laut Cina Selatan.
(Red/Sumber)