Jakarta – Selama 20 hari ke depan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menahan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.
“Untuk penyidikan, tersangka dibawa ke Jakarta dan hari ini penahanan selama 20 hari pertama terhitung 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2023 di Rutan Gedung KPK Merah Putih,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri pada konferensi pers di Gedung KPK, seperti dikutip Kabar24, Senin (20/2/23).
Kini, Ricky akan menjalani proses penyidikan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek di Mamberamo Tengah selama dua periode kepemimpinanya.
Dia juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Politikus Partai Demokrat itu diduga menentukan sendiri pihak yang akan mengerjakan proyek-proyek di Mamberamo Tengah, yakni kepada tersangka swasta SP, JPP, dan MT.
“RHP (Ricky Ham Pagawak) juga diduga menerima sejumlah uang sebagai gratifikasi dari berbagai pihak,” kata Firli lagi.
“Sejauh ini dengan dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang yang dinikmati sejumlah sekitar Rp200 miliar, dan akan terus dilakukan pendalaman dan dikembangkan KPK,” sambungnya.
Atas perbuatannya, Ricky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Republik Indonesia no.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ricky juga dikenakan Pasal 3 dan 4 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sebagaimana diketahui Ricky ditangkap pada akhir pekan lalu setelah buron sejak 14 Juli 2022.
Hari ini, kepala daerah dua periode itu akhirnya dibawa ke KPK untuk dilakukan proses penyidikan.
(Red/Sumber)
