Jakarta, PBSN – Harap ente tidak marah ya, sing sabar. Untuk membaca ini, siapkan Koptagul, bila perlu ditemani dengan pisang goreng. Sekali pun nuan tak pernah naik whoosh, utangnya yang berjibun itu, akan dibayar gunakan APBN. Ya, dari pajak yang akang bayar tiap tahun itu. Simak narasinya.
Mulai sekarang, harap sabar. Pajak yang ente bayar tidak hanya untuk sekolah, rumah sakit, atau tambal jalan berlubang, tapi juga untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung alias Whoosh. Proyek yang sejak lahir bersumpah tidak akan menyentuh APBN, akhirnya menepati satu hal saja, menyentuhnya juga.
Istana Kepresidenan sudah memastikan, tanpa basa-basi dan tanpa nada bersalah, utang Whoosh akan dibayar menggunakan APBN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengiyakan langsung, kas negara dipakai untuk melunasi pinjaman ke kreditor. Prabowo bahkan menyebut angka spesifik, sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Angka yang terdengar sopan, sampai diingat bahwa APBN sendiri ditutup dengan utang. Jadi skemanya indah. Utang dibayar pakai pajak, pajak dikumpulkan untuk menutup utang, lalu ditambah utang baru.
Katanya ini masih urusan teknis. Negosiasi dipimpin CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono ikut merapat bersama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka bicara soal restrukturisasi, keamanan fiskal, dan hubungan dengan Tiongkok. Bahasa resmi, ruangan ber-AC, ujungnya tetap sama, negara akan mengambil tanggung jawab. “Mohon bersabar,” kata AHY. Kalimat yang rasanya sudah dicetak massal.
Mari mundur sebentar ke masa lalu, ke tahun 2016, saat Whoosh dijual sebagai proyek business to business. Tidak pakai APBN, tidak membebani negara, murni bisnis. Total biaya pembangunan mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp120 triliun dengan kurs Rp16.707 per dolar AS. Investasi awal US$6,02 miliar membengkak US$1,21 miliar karena cost overrun. Dari total itu, 75 persen dibiayai pinjaman China Development Bank dan 25 persen dari ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China. Saham KCIC dikuasai 60 persen konsorsium BUMN Indonesia dan 40 persen konsorsium Cina, Beijing Yawan HSR.
Secara teori, ini proyek bisnis. Bahkan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menegaskan, utang Whoosh bukan tanggung jawab APBN, melainkan KCIC dan Danantara. Istana juga pernah bilang negara tidak akan membayar utangnya. Pernyataan itu kini terdengar seperti pengumuman lama yang lupa diturunkan dari papan.
Data utangnya tidak main-main. Total utang berada di kisaran Rp116–120 triliun. Jika cicilan Rp1,2 triliun per tahun, maka secara matematis dibutuhkan hampir 100 tahun untuk melunasinya. Itu pun jika bunga ikut pensiun. Faktanya, beban bunga tahunan diperkirakan sekitar Rp2 triliun. Artinya, cicilan lebih kecil dari bunga. Ini bukan pelunasan, ini perawatan hidup utang.
Pendukung proyek ini cepat mengingatkan, Whoosh ramai penumpang. Memang benar. Mei 2025 mencatat rekor 25.316 penumpang per hari. Libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 diperkirakan tembus 26.000 penumpang harian. Rata-rata harian stabil di kisaran 23–24 ribu orang. Total kumulatif penumpang sejak Oktober 2023 sudah melampaui 9,3 juta orang. Keretanya penuh, bangganya ada, fotonya banyak.
Sayangnya, keramaian tidak otomatis membayar utang. Pendapatan tiket belum cukup untuk menutup bunga tahunan, apalagi pokok. Semester I 2025, konsorsium melalui KAI mencatat kerugian hampir Rp 1 triliun. Jadi Whoosh berlari kencang, tapi secara keuangan masih terseret.
Maka kita kembali ke judul. Harap sabar. Mulai sekarang, pajak yang ente bayar juga untuk bayar utang Whoosh. Ini bukan sekadar soal kereta cepat, tapi soal janji yang pelan-pelan berubah makna. Dari “tidak pakai APBN” menjadi “negara bertanggung jawab.” Dari proyek bisnis menjadi beban publik. Kita boleh bangga punya kereta cepat, tapi jangan lupa, kecepatannya jauh mengalahkan kecepatan kejujuran.
Rosadi Jamani
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
