Medan, PBSN – Dana memang bukan segalanya, tapi ia adalah alat penting. Tanpa dana, ruang gerak terbatas. Dengan dana, potensi ide bisa diwujudkan lebih luas. Namun, ide, jaringan sosial, dan komitmen tetap bisa menggerakkan sesuatu bahkan sebelum dana hadir. “Dana bukan segalanya, tapi coba bikin seminar tanpa konsumsi, lihat berapa lama peserta bertahan.”
“Abang ngomong apaan sih, kok nyerempet ke dana segala. Atau, atau emang dapat dana besar ni.”
“Maaf, wak. Ini soal anggaran atau dana bencana di Sumut yang dipotong sampai empat kali oleh Gubernurnya.
Sumatera Utara itu tanah legenda. Ada Danau Toba yang megah. Gunung Sinabung yang suka batuk tiba-tiba. Samosir yang tenang seperti puisi, dan masyarakat Batak yang kalau marah pun terdengar seperti sedang menyemangati. Tapi semua keindahan itu mendadak berubah jadi set panggung opera tragikomedi ketika APBD 2025 menuliskan kalimat suci, 0,8 persen untuk penanggulangan bencana. Iya, 0,8 persen, angka yang bahkan kalau ditulis di ujung ulos pun bakal disangka kesalahan bordir.
Sumut ini provinsi rawan banjir dan longsor. Tapi, alokasinya cuma Rp 98,3 miliar. Ai ampun ma inang, itu jumlah yang kalau dikasih ke Danau Toba mungkin cuma cukup beli pelampung satu biji. Fitra Sumut langsung teriak, “Alai… 1,5 sampai 5 persen do angka na ideal!” Tapi Sumut tetap pilih angka keramat yang bahkan tukang sate pun bisa menertawakannya.
Benar saja, bencana pun turun seperti tamu tak diundang. Hingga 7 Desember 2025, ada 330 orang meninggal, 82 hilang, ribuan luka-luka, seakan-akan Gunung Sinabung menghela napas panjang dan seluruh Sumut ikut goyang. Batang Toru di Tapanuli Selatan seperti masuk mode hapus data, Tapanuli Utara dan Langkat jadi kolam renang darurat, Deli Serdang tak kalah pedih. “Mahon ma ho Tuhan…” gumam warga yang pacinggi-pacinggi sambil menyelamatkan barang seadanya.
Secara regional, Aceh–Sumut–Sumbar mencatat 940 meninggal dan 276 hilang. Dari angka itu, Sumut menyumbang 330 jiwa, prestasi memilukan yang bahkan tak sanggup dirayakan dengan pantun Melayu Deli.
Alang kepalang banjir datang,
Tak sangka pula setinggi dada.
Angka anggaran entah ke mana terbang,
Warga tinggal menunggu takdir saja.
Kerusakan infrastrukturnya pun luar biasa. Ada 23 ruas jalan nasional dan 25 jalan provinsi remuk, seperti dimakan sileang lapar. Ada 3 jembatan nasional dan 5 jembatan provinsi putus seperti kisah cinta tak direstui orang tua. Ribuan rumah hanyut, sekolah rubuh, ladang pertanian hilang diseret arus.
Elfenda Ananda dari Fitra pun menyatakan fakta yang lebih pedih dari dikibaskan serbet di kedai kopi. Katanya, pemangkasan anggaran kebencanaan dilakukan empat kali oleh Bobby Nasution. Dari Rp 843 miliar pada era Agus Fatoni, angka yang naik dari Rp 123,5 miliar, jadi Rp 187 miliar, terus Rp 180 miliar, lalu Rp 106 miliar, sampai akhirnya mendarat di Rp 98 miliar. Itu penurunan yang lebih cepat dari kereta Medan–Binjai saat supirnya galak.
Seperti naskah komedi gelap yang terlalu realistis, tak lama kemudian bencana melanda. BNPB menyebut penyebab utama, hujan ekstrem, kerusakan lingkungan, dan lemahnya mitigasi. Kalau saya sih tetap penyebabnya, tanda tangan. Maaf BNPB, kita beda pemikiran. Tapi di tengah daftar akademis itu, ada satu angka yang tetap berdiri di pojok ruangan, tersenyum getir, 0,8 persen.
Kerugian pun mencapai Rp 9,98 triliun. Sebuah ironi yang manis. Kerugian 9,98 triliun, dana tak terduga 98 miliar. Persis dua nol hilang. Seperti Danau Toba diberi ember kecil dan disuruh menguras diri sendiri.
Bobby sudah menanggapi, tentu. Ada surat instruksi September 2025, ada rapat daring dengan Presiden Prabowo, ada daftar jembatan hancur, jalan ambruk, rumah rusak. Semuanya tertulis rapi. Sangat administratif. Sangat… ndang pola jujur menjawab soal kenapa dipotong anggaran on. Dalam bahasa Batak halus, dok ma ho mulak tu angka alasan na, hita dang jumpang.
Dari gedung DPRD, Mangapul Purba berdiri seperti panglima kerajaan lama sambil berkata, perubahan anggaran itu bisa dilakukan kalau ada “kemauan politik”. Kemauan politik ini memang bagai begu ganjang, katanya ada, tapi tak jelas di mana tinggalnya. Ia bahkan memperingatkan, rakyat berada di ambang bencana kemanusiaan, risiko lapar, sakit, depresi. Dalam bahasa Melayu Deli, itu artinya, “Kalau begini terus, habislah kite, bang… tak tau lagi nak macam mane.”
Akhirnya rakyat menatap langit yang makin hitam, menatap Danau Toba yang mengambang sunyi, menatap ulos yang basah, menatap ladang yang hilang, dan menatap angka 0,8 persen itu seperti melihat pisang goreng yang tinggal remah.
Provinsi seluas ini. Bencana sebesar ini. Korban ratusan jiwa. Kerugian triliunan. Hanya 0,8 persen yang diharapkan menjadi pahlawan.
Foto Ai hanya ilustrasi
