Garut, PBSN – Ada apa dengan negeri kita, wak? Intoleransi terjadi lagi, dan lagi. Belum cukupkah Pancasila diajarkan? Sekarang, siapa mau disalahkan? Apakah kita terus menyalahkan jambu monyet kenapa bijinya di luar? Kali ini kopi tanpa gula semakin terasa pahit.
Tahun 2025, negeri ini kembali membuktikan dirinya sebagai laboratorium sosial paling aneh di dunia. Tempat eksperimen kebhinekaan dijalankan dengan metode trial-and-error. Di mana error adalah hasil yang paling sering keluar. Delapan kasus intoleransi telah tercatat, lalu, seperti bonus horor akhir pekan, datang lagi satu kisah dari Caringin, Garut, Jawa Barat. Ini yang kesembilan yang memahat wajah bangsa dengan parut yang sulit dihapus.
Di Caringin, sebuah rumah doa yang berdiri sejak 2010, tempat orang-orang berkumpul sebulan sekali untuk menguatkan iman di tengah jarak gereja yang lebih jauh dari jarak hati pemerintah pada rakyatnya, ditutup. Bukan karena bangunannya roboh, bukan pula karena atapnya bocor, tapi karena kertas izin yang belum sempurna. Ah, betapa suci kertas itu, sampai-sampai nilai kemanusiaan bisa ditukar dengan selembar surat bertanda tangan.
Pendeta Yahya bercerita, sang rohaniawan Dani Natanael dan anaknya yang masih SD diusir dari wilayah Caringin. Konon, ini demi “menghindari penyerangan.” Ironisnya, pengusiran ini mirip pengobatan alternatif yang mengusir pasien dari rumah sakit demi mencegah sakit. Mereka dibawa malam-malam ke hotel pantai, lalu dipaksa menandatangani surat yang indah di mata birokrasi tapi getir di hati kemanusiaan, pernyataan bahwa mereka pergi dengan “sukarela.” Ah, sukarela yang lahir dari tekanan, ibarat tersenyum sambil menahan pisau di tenggorokan.
Rumah doa itu ditutup permanen. Aktivitas ibadah dilarang. Bahkan pembagian sembako pun masuk daftar larangan. Luar biasa, wak! Di negeri yang katanya gemar gotong royong, membantu tetangga bisa dianggap ancaman. Semua ini dilakukan demi alasan mulia, menjaga ketertiban. Seakan-akan suara doa lebih bising dari deru knalpot brong, dan pembacaan Alkitab lebih mengganggu dari konser musik sampai subuh.
Pemerintah daerah mengatakan, ini “hasil kesepakatan.” Oh, betapa manisnya kata itu, kesepakatan, yang dalam praktiknya sering berarti satu pihak bicara, pihak lain mengangguk sambil menahan air mata. “Kalau mengikuti aturan, tidak akan ada persoalan,” kata pejabat. Tapi entah kenapa, aturan itu selalu terasa lentur ketika untuk mayoritas, namun menjadi beton tak tertembus ketika untuk minoritas.
Seperti resep abadi negeri ini, selalu ada bumbu kecurigaan. Warga sekitar diduga pindah agama hanya karena menerima sembako. Hebat sekali daya magis beras lima kilo dan minyak goreng satu liter itu. Seakan-akan iman bisa dibeli di minimarket promo. Setelah dicek, ternyata tuduhan itu tak terbukti. Tapi toh, stigma sudah terlanjur menyebar, seperti asap pembakaran sampah yang masuk ke setiap lubang ventilasi rumah.
Pejabat Kementerian Agama lalu bicara soal mediasi, moderasi, kerukunan. Kata-kata yang sudah sering dipakai hingga maknanya menguap entah ke mana. Seperti mantra yang dibaca tanpa keyakinan, ia terdengar hampa. Mereka mengimbau agar semua pihak menahan diri, padahal yang menahan diri itu, sejak awal, adalah mereka yang rumah doanya dirampas.
Lalu kita bertanya, dengan nada lelah sekaligus getir, ada apa dengan negeri ini? Apakah toleransi sekarang hanya dijual dalam brosur pariwisata dan spanduk hari besar nasional? Apakah kita sudah nyaman hidup di dunia di mana hak beribadah, hak paling dasar manusia, bisa dihapus hanya dengan rapat kecil di kantor desa?
Filsafatnya sederhana. Toleransi bukan tentang setuju dengan keyakinan orang lain, tapi mengakui hak mereka untuk menjalankannya. Tapi filsafat itu kini seperti buku tua yang tersimpan di perpustakaan berdebu, indah dibaca, tapi tak lagi dipraktikkan. Kita hidup di zaman ketika semua orang bicara kerukunan, tapi sedikit yang mau berkorban untuk merawatnya.
Mungkin, di masa depan, anak-anak akan belajar sejarah tentang tahun-tahun ketika rumah doa ditutup, ibadah dibubarkan, sembako dicurigai, dan semua dibungkus kata “demi ketertiban.” Di ujian sekolah, jawabannya akan dianggap benar. Tapi hati nurani kita tahu, ini adalah bab paling kelam dari negeri yang katanya merdeka, katanya ber-Bhinneka Tunggal Ika.
Pada akhirnya, mungkin benar kata seorang bijak yang sudah lama meninggalkan dunia, “Bangsa yang melupakan kemanusiaan, akan kehilangan kemanusiaannya sendiri.” Kita, sepertinya, sedang membuktikan itu, sambil tersenyum pahit di tengah reruntuhan toleransi yang pernah kita banggakan.
Rosadi Jamani
