Jakarta, PBSN – Pemerintah RI berencana mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka dalam perang yang berkecamuk sejak Oktober 2023 lalu.
Presiden Prabowo Subianto membeberkan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza yang menjadi korban luka akibat serangan di wilayah tersebut. Korban akan dibawa ke Indonesia guna mendapatkan perawatan medis, termasuk anak-anak yatim piatu dan warga yang mengalami trauma berat.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (9/4/2025). Selanjutnya, presiden menjelaskan bahwa evakuasi akan berfokus kepada warga Gaza yang mengalami luka serius serta kelompok rentan lainnya.
Gelombang pertama yang akan diterbangkan ke Indonesia mencapai 1000 orang guna mendapatkan pengobatan dan pemulihan sementara. Pemerintah akan mengirim pesawat-pesawat untuk mengangkut warga Gaza yang terdampak. Prabowo menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara. Setelah kondisi warga membaik dan situasi di Gaza memungkinkan, mereka diharapkan kembali ke tempat asalnya.
Seiring konflik yang terjadi di Gaza, Aliansi Masyarakat Peduli Palestina, menyatakan keprihatinan dan sikap terkait rencana Pemerintahan Prabowo Subianto yang bakal memboyong masyarakat Palestina ke Indonesia dalam rangka penanganan konflik dan kemanusiaan.
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, Aliansi Masyarakat Peduli Palestina menegaskan mendukung penuh segala bentuk bantuan kepada rakyat Palestina yang tengah mengalami penderitaan akibat penjajahan dan agresi.
Melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Kamis (24/4/2025), Aliansi Masyarakat Peduli Palestina menyampaikan beberapa pertimbangan penting, yakni ;
1. Prioritas utama perjuangan rakyat Palestina adalah kemerdekaan di tanah airnya sendiri.
2. Rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup merdeka, berdaulat dan bermartabat di tanah airnya sendiri sebagaimana rakyat di negara-negara merdeka lainnya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
3. Pemindahan warga Palestina ke luar wilayahnya berpotensi mengaburkan perjuangan kemerdekaan dan memperlemah posisi politik Palestina di kancah internasional.
4. Resiko pemindahan secara massal warga Palestina sebagai bentuk pemutihan penjajahan.
5. Resiko mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia adalah bentuk pelibatan Indonesia dalam konflik Israel-Palestina
6. Tindakan memindahkan warga Palestina secara besar-besaran dapat dimanfaatkan oleh pihak penjajah sebagai dalih bahwa wilayah Palestina telah kosong dan tidak lagi dihuni oleh rakyatnya.
7. Fokus bantuan harus ditempatkan di dalam wilayah Palestina dan negara-negara sekitar.
8. Bantuan kemanusiaan, medis, pendidikan dan pembangunan harus difokuskan di Gaza, Tepi Barat, atau negara-negara penampung pengungsi Palestina seperti Yordania, Mesir, dan Lebanon, bukan dengan memindahkan mereka ke Indonesia.
9. Menjaga stabilitas sosial dan politik nasional.
10. Indonesia sebagai negara dengan tantangan domestik yang kompleks perlu mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari rencana pemindahan ini.
Berdasar pada hal tersebut, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Palestina, Drs Taufik CH.SH.MH, menyatakan ;
1. Menolak rencana pemindahan masyarakat Palestina ke Indonesia sebagai solusi konflik;
2. Jika pun ada yang perlu diselamatkan adalah anak-anak Gaza yang jadi korban, bisa dievakuasi ke Indonesia untuk dibesarkan dan dididik dalam lingkungan yang damai, misal di pesantren, tetapi tetap atas seizin UNHCR (Pasukan PerdamaianPBB).
3. Mendorong recovery (pemulihan) Palestina mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan; politik, ekonomi, sosial, dan infrastruktur dalam koordinasi PBB. Dengan tujuan membangun kembali kehidupan rakyat Palestina setelah puluhan tahun konflik, pendudukan, dan krisis kemanusiaan.
4. Mendesak pemerintah untuk memperkuat diplomasi menghentikan agresi dan mendorong kemerdekaan Palestina.
5. Mengajak masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan moral, material, dan doa bagi rakyat Palestina di tanah air mereka sendiri.
“Demikian petisi ini kami sampaikan dengan harapan didengar dan dijadikan pertimbangan serius oleh pemerintah RI,” pungkas Aliansi Masyarakat Peduli Palestina yang terdiri dari :
Drs Taufik, CH. SH. MH. Sekjen HIMANU (Koordinator), KH. Imam Baehaqi Ponpes MIS Raudlotul Jannah Sarang (Koordinator), KH. Marzuki Mustamar Ponpes Gasek Malang, KH. Abdul Muhaimin Ponpes Nurul Ummahat Yogyakarta, Jamaludin Yayasan Birahmatika, Teradaya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, KH. Abdus Salam Shohib Ponpes Denanyar Jombang, KH. A. Rosikh Roghibi Ponpes MIS Sarang, DR Rasyid Tumenggung Mayang, M.Si, PWNU Papua, KH. Zaenal Arifin MZ PWNU DKI Jakarta, KH. Drs. Abdul Hady Mag Pendiri persaudaraan jamaah masjid NTT, Fahmi Basya Ponpes Alfalahiyah Mlangi, Najmi Fuady Sekjen Rabithah Melayu Banjar, Syarbani Haira Bumi Mas, Pekapuran Raya, Banjarmasin, Ahmad Nur Kholid Kananga – Manes – Pandeglang, M.Sholahuddin Azmy Bubutan Surabaya, KH. Saefur Rijal Ajib Ponpes Hajroh Basyir Salafiyah, Kajen-Pati, KH. Moh. Lutfi Rahman Ponpes Bumi Kartini Jepara, DR. Kharis Fadlan Ranting NU Ds Logede Pejagoan Kebumen, DR. Drs H. Misbahul Huda, SH. MH Ketum DPP HIMANU, Fathul Ilmi Ponpes Darul Ulum, HSU, Kalsel, KH. Amwary Rachmad Ponpes As-Su’ada, Syekh Abdul Kadir Hasan, Abdul Quddus Salam Kawatan-Bubutan-Surabaya, M Faqih Ali Bantul DIY, Ahmad Samsul Rijal Yayasan Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment/ICDHRE Jombang, Sabar Al Imron Direktur Lembaga Kajian Strategis Indonesia, KH. Nuruddin Amin Ponpes Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara, Muhamad Sholihin Ketua Umum Aliansi Santri Nusantara, DR. Masnunah M.PD.I Ponpes Darul Dzikri Pekalongan, KH. Moh. Afifi Ponpes Sumber Payung, Sumenep, Jatim, Mukhotib MD Yayasan Studi dan Pengembangan Sosial-Keagamaan (YSPSK) Magelang.
