Jakarta – Politisi Partai Demokrat Benny K Harman menilai Perlu Ciptakerja yang diteken Presiden Joko Widodo dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Berbahaya utk kehidupan negara jika Perpu dipake utk mengubah konstitusi,” ujar Benny melalui akun Twitternya, Sabtu (31/12/22).
Kata dia meskipun Presiden memiliki kewenangan menerbitkan Perpu namun bukan peraturan untuk mengganti konstitusi yang seharusnya dia taati sebagaimana yang termaktub dalam sumpah jabatannya.
“Presiden memang berwenang buat Perpu namun bukan peraturan utk mengganti konstitusi yg demi sumpahnya harus dia taati,” ujarnya lagi.
Anggota Komisi III DPR RI itu pun menyebut langkah Presiden RI tersebut merupakan konstitusional Hazard.
“Langkah Presiden terbitkan Perpu Ciptaker merupakan constitutional hazard,” tegasnya.
Senada dengan itu Ekonom UI juga menyesalkan terbitnya Perpu tersebut.
Pasalnya menurut dia, Perpu tersebut menyiratkan pemerintah tidak peka dengan kondisi rakyatnya.
“Kalau parang Ukraina-Rusia yang belum juga usai benar-benar amat membahayakan perekonomian Indonesia sehingga diterbitkan Perpu, mengapa pembangunan ibu kota baru terus dilanjutkan? Mana sense of crisis atau sense of urgency-nya?” tegas Faisal Basri.
(Red/Sumber
