Foto Ai Ilustrasi Pejabat Indonesia
Jakarta, PBSN – Tidak sedikit elit politik dan pejabat tinggi pemerintahan di luar negeri mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Beragam penyebabnya, dari dugaan kasus korupsi hingga yang terkait dengan masalah moral dan etika. Pengunduran diri dilakukan dengan kesadaran penuh karena merasa sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat atau sudah tidak amanah lagi. Di negara-negara tertentu bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena merasa malu ditersangkakan telah melakukan korupsi.
Hal yang sama terjadi di negeri ini, baik elit politik maupun pejabat tinggi pemerintahan. Bukan hanya tuduhan tindak pidana korupsi, beberapa bahkan mempertontonkan gaya hidup _flexing_ dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang jauh dari nilai-nilai moral dan etika. Tentu perilaku ini sangat menyakitkan di tengah-tengah masyarakat sedang menghadapi himpitan dan kesulitan ekonomi. Kondisi itu barangkali yang memicu berbagai aksi unjuk rasa dengan beberapa tuntutan diantaranya adalah pengunduran diri dari beberapa elit karena berperilaku tidak mencerminkan sebagaimana seharusnya seorang pejabat publik. Aksi unjuk rasa tidak hanya berlangsung di berbagai kota di dalam negeri, akan tetapi juga dilakukan oleh elemen diaspora di masing-masing negara. Merespon berbagai aksi unjuk rasa, dengan sigap mereka-mereka yang didemo langsung “dimundurkan” dari jabatan pubik oleh otoritas terkait.
Meskipun demikian, ada yang patut diapresiasi dari segelintir elit politik yang dengan kesadaran diri menyatakan mengundurkan diri dari jabatan publik karena pernyataannya dimasa lalu dirasakan kurang tepat atau melukai hati rakyat. Perilaku terhormat ini yang perlu ditiru oleh siapapun yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Memegang adab (moral dan etika) dalam bersikap dan berperilaku adalah hal yang utama, selain menguasai kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan publik. Oleh karena itu, sudah sangat sesuai jika soal moral dan etika ditempatkan di atas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, terlebih yang diberikan kesempatan mengelola kekuasaan/kewenangan untuk kepentingan masyarakat. Intinya, sehebat apapun kemampuan seseorang, tidak akan bermakna sama sekali kalau tidak mengedepankan moral dan etika.
Asikin Chalifah
Ketua DPW PERHIPTANI DIY
