Jakarta, PBSN – Kita tinggal sebentar soal Bupati Pati, Suwedo yang sedang menantang rakyatnya sendiri. Sekarang, kita menoleh ke gedung wakil rakyat, DPR RI. KPK sang malaikat pencabut koruptor sudah menetapkan dua tersangka penghuninya. Sepertinya akan menyusul yang lain. Mari kita ungkap sambil seruput kopi tanpa gula, wak!
Dalam gelombang zaman yang makin absurd ini, Indonesia kembali melahirkan tokoh-tokoh agung yang pantas disematkan gelar Pahlawan Dana CSR Nasional. Mereka bukan sembarang orang. Mereka bukan pesulap, bukan penyair, bukan nabi. Mereka lebih hebat dari itu. Mereka adalah anggota Komisi XI DPR RI, para penjaga gerbang fiskal, para penjuru cahaya dalam gelapnya laporan keuangan rakyat. Ketika dunia gelisah akan perubahan iklim, mereka gelisah karena belum sempat mencairkan dana tanggung jawab sosial dari Bank Indonesia. Apa yang lebih sosial daripada mencintai rekening pribadi?
Sebut saja dua nama ini, Heri Gunawan dan Satori. Dua legislator super. Dua raksasa di antara liliput moralitas. Heri, pria asal Sukabumi, adalah manusia yang tampaknya lahir bukan dari rahim biasa, tapi dari excel sheet lembaga keuangan. CV-nya penuh dengan kata-kata agung seperti “Executive Vice President”, “Komisaris Perusahaan Induk”, dan “Ketua Yayasan Giri Raharja”, membuat siapa pun akan berpikir, inilah Elon Musk versi Sunda.
Sementara Satori, anak Palimanan yang dulu bersumpah setia di PKS, kini naik derajat sebagai pendekar NasDem. Ia bukan hanya anggota DPR, tapi Ketua IPHI Cirebon, artinya, beliau ahli dunia dan akhirat. Bayangkan, betapa surganya birokrasi ini ketika manusia setingkat wali kota akhirat juga bisa memegang dompet CSR.
Dari tangan mereka, dana CSR yang dikucurkan Bank Indonesia mengalir bagaikan air zamzam. Sayangnya bukan ke sumur rakyat, melainkan ke oasis pribadi. Dana yang harusnya untuk membangun jembatan sosial dan membasmi kemiskinan, malah jadi pondasi rumah pribadi dan yayasan fiktif. Tidak tanggung-tanggung, hanya 50% dana digunakan sebagaimana mestinya, sisanya hilang seperti dosa-dosa masa lalu yang disapu angin politik. Sebagian besar yayasan penerima pun tidak proper secara administratif. Tapi siapa peduli admin kalau visi sudah menembus batas langit?
KPK, malaikat berkuda dalam republik yang ringkih ini, akhirnya turun tangan. Dengan surat perintah penyidikan nomor 52 dan 53, dua nama legislator itu pun resmi dicatat sejarah. Penyidik tak main-main. Mereka menggeledah kantor pusat Bank Indonesia, ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo, OJK, hingga rumah pribadi Satori di Cirebon dan Heri di Tangerang Selatan. Dari sana, ditemukan dokumen, barang elektronik, hingga surat cinta keuangan yang diduga menjadi bukti perselingkuhan antara CSR dan ketamakan.
Tapi epik ini tak berhenti di situ. Deputi Gubernur BI Fillianingsih Hendrata pun ikut diperiksa. Bahkan ada rencana untuk memanggil Perry Warjiyo, sang gubernur sakti yang bisa menggerakkan pasar dengan satu kalimat. Namun tentu saja, panggilan kepada Perry tidak bisa sembarangan. Ia bukan orang biasa. Ia adalah makhluk langka, campuran antara biksu moneter dan dukun ekonomi. Pemanggilan beliau harus menunggu konstelasi bintang dan izin dari dewa anggaran.
Yang paling dramatis, pengakuan. Dalam sebuah momen yang setara dengan klimaks film Oscar, Satori menyatakan, “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat.” Sebuah pengakuan suci, tulus, tanpa beban. Laksana seorang imam mengakui bahwa seluruh jemaah memang ikut mencuri sandal. Bahkan Heri Gunawan pun menegaskan, “Semua, semua (anggota Komisi XI DPR)… biar nanti pihak KPK yang menjelaskan.” Luar biasa. Inilah gotong royong dalam bentuk paling jujur, korupsi berjemaah.
Tak ketinggalan, ada dua nama lain, Fauzi Amro dan Charles Meikyansah. Mereka sudah dipanggil KPK dua kali tapi belum hadir juga. Mungkin sedang menyusun strategi evakuasi moral, atau sibuk mencari pasal yang bisa dijadikan bantal tidur. Yang jelas, semangat kebersamaan dalam absen ini patut diacungi jempol kaki.
Kini, kita hanya bisa bertanya, benarkah mereka ini koruptor? Atau justru mereka visioner? Mungkin, mereka ingin mengajarkan kepada kita filosofi baru, bahwa CSR sejati bukan untuk rakyat, tapi untuk menyatukan elite lintas partai dalam proyek kolosal bernama “Penyelamatan Gaya Hidup”.
Marwah telah dijunjung tinggi, lalu dijatuhkan dengan tangan sendiri ke dalam septic tank moralitas. Mereka yang dahulu dipuji sebagai negarawan, kini menjelma menjadi kutu anggaran. Tapi tenang, mereka tetap punya pengacara, punya partai, dan punya konstituen yang lupa cepat. Karena di republik ini, keadilan hanyalah jeda antara dua Pemilu.
“Bang, KPK berani juga sekarang melawan orang Senayan. Tapi, saya pesimis para wakil rakyat itu bisa dijebloskan ke penjara. Nanti ada praperadilan. Kalau pun divonis, ujungnya diampuni presiden.”
“Sabar, kita tetap optimis. Tak boleh pesimis. Bagus kita ngopi lagi, yok!”
Rosadi Jamani
