Jakarta, PBSN – Kuasa hukum Andrie Yunus dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi, Alghiffari Aqsa mendorong pembentukan tim independen oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Tim tersebut kata dia harus terdiri dari aparat penegak hukum dan unsur masyarakat sipil serta langsung berkedudukan di bawah Presiden.
Pasalnya dia melihat adanya potensi kompetisi penegakan hukum antara TNI dan Polri.
“Karena jangan sampai proses penegakan hukum yang saat ini terjadi, kompetisi antara TNI dengan kepolisian itu menjadi sarana atau celah untuk bisa melindungi pihak-pihak tertentu yang sebetulnya menjadi aktor intelektual dari terjadinya penyerangan terhadap Andrie Yunus,” jelas Alghiffari di Kantor YLBHI dikutip PBSN, Sabtu (21/3/2026).
Sementara itu, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menilai, perkembangan penegakan hukum yang tampak berkompetisi ini mengkhawatirkan korban dan masyarakat sipil.
Menurut dia, Polri yang bekerja untuk mengungkap kasus ini secepatnya, Komisi III yang membentuk Panitia Kerja pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus.
Selanjutnya, Komnas HAM membentuk Tim Khusus untuk mengawal kinerja kepolisian, dan masyarakat sipil yang memiliki tim independent tersendiri perlu diorkestrasi dalam satu tim gabungan.
Tujuannya untuk memastikan pengungkapan kasus ini benar-benar objektif dan faktual dengan menegakkan hukum yang memberikan efek jera bagi para pelaku dan mewujudkan keadilan bagi korban secara langsung.
“Kami mendesak Presiden Prabowo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap dan menghasilkan fakta yang objektif dan menyeluruh mengenai aktor lapangan dan aktor intelektual dalam kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus,” kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya.
Prabowo Berjanji Mengusut Tuntas
Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan pembentukan tim independen guna mengusut aktor intelektualnya.
“Kita bisa pertimbangkan (pembentukan tim pencari fakta independen), asal independen ya, jangan semua LSM-LSM yang sudah apriori benci dengan pemerintah yang dapet uang dari luar negeri,” kata Prabowo di hadapan sejumlah wartawan senior dan pakar, pada Kamis (19/3/2026) malam. Beb
