Jakarta, PBSN – KPK harus berani menangkap Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Pasalnya, indikasi pelanggaran di kasus Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau: Suhardiman Amby sangat terang benderang. Demikian ditegaskan aktivis anti-korupsi Indonesia, Beng Aryanto, melalui keterangan tertulisnya, seperti dikutip PBSN, Rabu (8/7/2026)
Beng Aryanto mengatakan, perbuatan tercela Raja Juli terjadi bukan kali ini saja. “Raja Juli Antoni ini punya banyak masalah. Sebelumnya, tertangkap kamera di kasus bermain domino bersama para pelaku pembalak hutan liar,” ulasnya.
Borok-borok Raja Juli Antoni Dibongkar
Beng pun terpaksa membongkar borok-borok politisi PSI tersebut. Kata Beng, selain polemik pengembalian amplop yang diduga gratifikasi kepada bupati Kuansing dan foto bermain domino bersama pelaku kejahatan pembalak hutan liar itu, kinerja Raja Juli juga disorot terkait beberapa isu lingkungan dan kelembagaan.
“Pertama, masalah mitigasi bencana lingkungan. Menhut Raja Juli sempat mengakui secara terbuka di hadapan Komisi IV DPR bahwa serangkaian bencana banjir dan longsor di Sumatera merupakan bagian dari kesalahan kementeriannya. Hal ini memicu evaluasi terkait lambatnya mitigasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lemahnya pengawasan alih fungsi lahan,” ulas Beng.
Kedua, lemahnya pengawasan sektor kehutanan di daerah. kelemahan struktural akibat UU, No. 23, Tahun 2014, yang membuat urusan kehutanan sering kali dianggap sebagai urusan pilihan (sektor sunah) oleh pemerintah daerah.
Kebijakan ini dinilai membuat perlindungan kawasan hutan menjadi terbengkalai karena lepas dari pengawasan ketat pemerintah pusat.
Ketiga, tuntutan transparansi kasus pelepasan lahan kelompok masyarakat sipil dan lembaga antikorupsi seperti PUKAT UGM yang mendesak kementerian agar membuka data secara transparan terkait proses rekomendasi pelepasan kawasan hutan.
“Muncul desakan agar Kemenhut memperketat regulasi alih fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) agar tidak menjadi celah praktik rente,” demikian Beng. BHS
