Jakarta, PBSN – Untuk kali ini saya dukung Prabowo. Bukan karena berharap dapat kursi komisaris, apalagi tiba-tiba dikirimi mobil dinas. Aura jenderalnya terasa. BUMN nakal yang suka lapor untung, padahal rugi, disikatnya. Jangan kasih ampun, Pak!.
Di Sidang Tahunan MPR, Prabowo mengaku dulu naif. Ia mengira BUMN hanya sekitar 300–400 perusahaan. Setelah Danantara dibentuk dan data dibongkar, ternyata jumlahnya mencapai 1.074 entitas. Seribu tujuh puluh empat!
Itu sudah bukan sekadar jumlah perusahaan. Itu seperti satu kampung semua warganya punya anak perusahaan. Ada perusahaan, anak perusahaan, cucu perusahaan. Kalau dibiarkan, sebentar lagi muncul BUMN cicit, buyut, sampai BUMN kantornya cuma meja, tetapi komisarisnya satu RT.
Yang membuat rakyat melongo adalah pengakuan Prabowo, sebagian BUMN selama ini melaporkan laba ternyata sebenarnya merugi. Presiden menggunakan kata sangat sederhana, “ngarang.” Kalau bahasa Dayak, pangalok.
Nah, ini baru bahasa yang mudah dipahami rakyat. Katanya laba, ternyata lubang. Katanya sehat, ternyata masuk ICU. Katanya perusahaan negara, tetapi uang negara pula yang terus disuntik.
Prabowo kemudian mengungkap pemerintah telah menutup 290 perusahaan tidak produktif. Target akhirnya lebih brutal. Sampai akhir tahun, jumlah BUMN akan dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan.
Dari 1.074 tinggal 300. Sisanya akan digabung, dirampingkan, atau ditutup. Ini bukan lagi diet korporasi. Ini sudah operasi sedot lemak nasional.
Lebih fantastis lagi, perampingan tersebut disebut telah menghemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun per tahun. Lima puluh triliun! Angka sebesar itu kalau ditumpuk dalam pecahan Rp 100.000 mungkin bisa membuat gedung pencakar langit malu melihatnya.
Lalu muncul ancaman membuat para penghuni kursi empuk BUMN mungkin mendadak rajin berdoa. Prabowo membuka gagasan pengadilan ad hoc untuk mengusut dugaan korupsi direksi BUMN selama 30 tahun ke belakang. Tiga puluh tahun!
Arsipnya mungkin sudah berdebu, pelakunya mungkin sudah ubanan, tetapi kalau uang negara masih hilang, kenapa harus kedaluwarsa secara moral?
Prabowo juga membuka opsi amnesti khusus bagi mereka mengakui kesalahan dan mengembalikan uang negara. Keputusan akhirnya diserahkan kepada DPR.
Saya cuma punya satu pertanyaan nakal. BUMN itu bukankah selama ini sering dianggap tempat menampung orang-orang titipan, termasuk tim sukses setelah musim pemilu selesai?
Kalau perusahaan negara dirampingkan habis-habisan, lalu kursinya berkurang drastis, tim sukses mau ditampung di mana? Apakah nanti ada program baru, Timses Masuk Hutan? Atau mereka disuruh antre di depan kantor BUMN sambil membawa map bertuliskan, “Saya pernah berjuang, Pak?”
Tentu itu sindiran. Tidak semua orang masuk BUMN adalah titipan. Banyak profesional bekerja mati-matian dan tidak pantas diseret ke dalam stigma politik. Tetapi kalau ancaman Prabowo benar-benar dijalankan tanpa pandang bulu, jempol untuk Prabowo. Top deh!
Sebab BUMN bukan gudang balas jasa politik. BUMN adalah milik negara. Negara milik rakyat.
Kalau untung, tunjukkan keuntungannya. Kalau rugi, katakan rugi. Jangan laporan keuangan dibuat seperti pesulap. Dari topi keluar laba. Sementara di belakang panggung uang negara sedang ngos-ngosan.
Lebih baik Indonesia punya 300 BUMN sehat, produktif, transparan, dan kuat, dari pada 1.074 perusahaan sebagian hanya menjadi gedung, jabatan, rapat, tunjangan, dan foto bersama.
Kali ini saya dukung Prabowo. Bukan karena semua kebijakannya pasti benar, tetapi karena keberanian membongkar sarang penyamun berdasi. Bagi siapa pun selama ini menikmati kursi empuk BUMN, mungkin sekarang waktunya mengencangkan ikat pinggang.
Sebab pertanyaan jenderal itu sederhana, “Kalau katanya untung, uangnya di mana?” Nah, kalau pertanyaan itu benar-benar dijawab sampai tuntas, saya berdiri paling depan sambil angkat jempol. Bravo, Jenderal!
“Bang, beliau kan baru pidato. Gimana kalau di lapangan masih banyak BUMN model gitu?”
“Ya, kita tungguh saja, wak. Presiden yang ngomong, siapa berani, ngeri!”
Rosadi Jamani
