Dhaka – Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin membubarkan parlemen, mengakhiri masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina karena protes selama berminggu-minggu yang memaksanya melarikan diri ke India.
Mengutip Anadolu Agency, Kamis (8/8/24), parlemen tersebut terbentuk setelah pemilu nasional kontroversial pada 7 Januari, yang diboikot oleh partai-partai oposisi utama, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh dan sekutunya Jamaat-e-Islami.
Partai Liga Awami Hasina menang karena partai-partai oposisi memboikot pemilu.
Dari total 300 kursi parlemen, Liga Awami memenangkan 222 kursi, sekutunya Partai Jatiya 11 kursi, kandidat independen memenangkan 62 kursi dan sisanya dikantongi oleh partai lain. Menurut komisi pemilihan, jumlah pemilih hanya 41,8 persen dari 120 juta pemilih terdaftar.
Namun, partai-partai oposisi mengklaim jumlah pemilih jauh lebih rendah daripada yang diklaim oleh komisi pemilihan.
Sebagian besar kandidat independen yang ikut serta dalam pemilu juga merupakan pendukung partai Liga Awami.
Liga Awami tetap berkuasa setelah pemilihan umum nasional Desember 2008 dengan empat periode berturut-turut yang masing-masing berlangsung selama lima tahun.
Ketiga pemilihan nasional di bawah Sheikh Hasina diduga dirusak oleh kecurangan suara massal dan manipulasi hasil.
Pihak kepresidenan dalam keterangannya mengatakan, keputusan itu diambil setelah berembuk dengan pimpinan militer, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat sipil, dan pimpinan gerakan unjuk rasa mahasiswa.
Para mahasiswa memberikan batas waktu 24 jam untuk membubarkan parlemen dan mengumumkan pemerintahan sementara.
Pernyataan itu mengatakan Khaleda Zia, pemimpin oposisi utama dan kepala BNP, juga dibebaskan.
Pria berusia 78 tahun dan dua kali menjabat sebagai perdana menteri Bangladesh itu dijatuhi hukuman 17 tahun penjara karena korupsi pada 2018.
Ketua Mahkamah Agung Bangladesh Mahbub Uddin Khokon pada Selasa mendesak India untuk menangkap Sheikh Hasina dan menyerahkannya ke Bangladesh.
Hasina saat ini berada di negara tetangga dan New Delhi mengatakan dia telah meminta “persetujuan untuk datang ke India saat ini.”
Sementara itu, otoritas Bangladesh pada Selasa memutuskan untuk membuka kembali kampus Universitas Dhaka, dan asrama mahasiswa, serta melanjutkan kegiatan akademis.
(Red)
