Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya melakukan optimalisasi produksi minyak dan gas (migas) nasional.
Salah satunya dengan meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan Bagian wilayah kerja migas potensial yang tidak diusahakan (idle) atau mengembalikannya ke negara.
Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto menjelaskan terdapat beberapa kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang idle tersebut.
Antara lain seperti lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.
Selain itu, apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.
“Terhadap bagian Wilayah Kerja (WK) Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan,” ujar Ariana dalam keterangan tertulis, seperti dilansir CNBCIndonesia, Ahad (7/2/24).
Lebih lanjut, Ari mengungkapkan setidaknya ada empat upaya optimalisasi yang nantinya akan dilakukan pemerintah. Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan Bagian WK potensial yang idle tersebut.
“Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA),” tambah Ariana.
Kedua, KKKS mengerjakan Bagian WK potensial yang idle tersebut melalui kerja sama dengan Badan Usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis.
Ketiga, KKKS mengusulkan Bagian WK potensial yang idle tersebut untuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Keempat, KKKS melakukan pengembalian Bagian WK potensial yang idle tersebut kepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban pasca operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
“Adapun keempat upaya-upaya tersebut sesuai evaluasi, rencana dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA),” kata dia.
Sebagaimana diketahui, produksi migas siap jual atau lifting RI dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Khususnya pada komoditas minyak bumi.
Berdasarkan data SKK Migas, lifting minyak 2023 “hanya” mencapai 605.723 ribu barel per hari (bph) atau 91,78% dari target 660.000 bph. Jumlah produksi terangkut ini juga menurun dibandingkan 2022 yang mencapai 612.300 ribu bph.
Adapun, untuk 2024 ini target lifting minyak ditetapkan sebesar 635.000 bph, sesuai dengan target dalam APBN 2024.
Meskipun SCO sendiri tidak memiliki peran langsung dalam mediasi konflik ini, dukungan dari negara-negara anggotanya diharapkan dapat membantu dalam proses diplomasi yang lebih luas dan mendorong kedua belah pihak untuk menemukan solusi damai.
(Red/Sumber)
