Jakarta, PBSN – Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 diwarnai perbedaan sikap di kalangan organisasi buruh. Saat sejumlah konfederasi merayakan May Day di kawasan Monumen Nasional (Monas) bersama Presiden Prabowo, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) justru memilih menggelar aksi di Gedung DPR RI, Senayan.
Ketua Umum KASBI, Sunarno, menegaskan keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan sikap kritis terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional.
“Kami memang diundang ke Monas, tapi memilih aksi di DPR. Bukan karena membenci pemerintah,” ujarnya dikutip PBSN, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, perayaan May Day yang berlangsung seremonial berisiko menjauh dari substansi persoalan buruh yang hingga kini belum terselesaikan. KASBI memilih menyuarakan aspirasi buruh akar rumput yang dinilai kerap tidak terakomodasi dalam forum resmi.
Salah satu tuntutan utama adalah percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, KASBI menekankan pentingnya pelibatan serikat buruh dalam proses tersebut.
“Tanpa partisipasi buruh, regulasi berpotensi kembali tidak menyentuh realitas di lapangan,” kata Sunarno.
Selain itu, KASBI juga menyoroti sejumlah isu mendasar, mulai dari disparitas upah, praktik outsourcing, hingga status kerja kontrak dan harian lepas yang dinilai masih menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja.
Isu lain yang disorot adalah belum diratifikasinya sejumlah konvensi internasional, seperti International Labour Organization (ILO) Konvensi 188 tentang pekerja perikanan dan Konvensi 190 terkait kekerasan serta pelecehan di tempat kerja.
“Seharusnya pemerintah bisa segera meratifikasi itu,” tegasnya.
Di sisi lain, perayaan May Day di Monas tetap berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah konfederasi besar seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Partai Buruh yang dipimpin Said Iqbal, serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
Perbedaan sikap ini mencerminkan dinamika gerakan buruh di Indonesia. Sebagian memilih membangun komunikasi dengan pemerintah melalui forum resmi, sementara yang lain tetap menjaga jarak kritis dengan aksi langsung di parlemen.
Di tengah perayaan tahunan tersebut, muncul pertanyaan yang terus relevan: apakah suara buruh benar-benar didengar, atau hanya menjadi bagian dari seremoni?
