Jakarta, PBSN – Di negeri di mana kursi DPR lebih sering jadi kursi pijat daripada kursi debat, muncul seorang anak muda bernama Salsa Erwina Hutagalung. Lulusan UGM, juara debat internasional, kerja di perusahaan energi terbarukan Denmark, dan masih sempat bikin podcast untuk mengajari generasi muda cara bertahan hidup. Singkatnya: ia punya otak, punya rekam jejak, dan… sayangnya, tidak punya kursi di Senayan.
Dan itulah tragedi komedi kita: di republik ini, untuk bisa berbicara lantang soal rakyat, Anda lebih baik punya garasi penuh mobil mewah daripada segudang prestasi akademik.
Cerita ini dimulai ketika Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, menyebut orang-orang yang ingin DPR dibubarkan sebagai “orang tolol sedunia.” Sebuah pernyataan yang—kalau dicetak di kaos distro—mungkin laris di kalangan mahasiswa satire politik. Masalahnya, yang melontarkan bukan komika, melainkan pejabat negara.
Salsa menanggapinya dengan cara yang lebih “beradab”: ia menantang debat terbuka dengan juri profesional internasional. Bayangkan betapa indahnya—untuk sekali saja, rakyat bisa menonton adu argumen yang lebih bernutrisi daripada adu gimmick di infotainment politik. Tapi sayang, Sahroni malah menolak dengan alasan yang lebih cocok untuk sinetron komedi: “Saya masih bego, perlu bertapa dulu biar pinter.”
Kalau begitu, pertanyaan seriusnya: apakah semua anggota DPR boleh ikut retret self-improvement camp sebelum sidang paripurna berikutnya?
Ironisnya, “influencer” sering dianggap remeh di Indonesia—sekadar tukang endorse skincare dan kopi dalgona. Tapi di tangan Salsa, kata itu berubah makna: ia menginfluensi lewat argumen, bukan lewat filter. Ia bicara dengan data, bukan dengan sepatu Gucci.
Bandingkan dengan legislator kita. Apa “influence” terbesar mereka? Membuat rakyat percaya bahwa setiap kenaikan tunjangan adalah bentuk pengabdian. Sebuah logika yang kalau masuk ke soal pilihan ganda, jawabannya pasti “tidak ada yang benar.”
Sebenarnya, rakyat tidak terlalu peduli siapa yang menang debat. Yang lebih penting adalah kesediaan pejabat diuji secara intelektual di depan publik. Tapi itu permintaan yang tampaknya terlalu muluk. Di Indonesia, debat politik lebih sering terjadi di talkshow infotainment ketimbang di forum resmi.
Sahroni menolak debat Salsa, dan dengan itu ia membuktikan satu hal: politik kita lebih takut pada argumen logis daripada pada KPK.
Salsa menunjukkan bahwa seorang anak muda bisa menghadirkan standar baru dalam diskursus politik—standar di mana intelektualitas dan transparansi jadi syarat, bukan dekorasi. Tapi standar ini justru tampak asing di panggung DPR.
Jadi, kalau ada yang bertanya siapa “tolol sedunia,” jawabannya mungkin bukan rakyat, bukan Salsa, dan bukan juga Sahroni secara pribadi. Jawabannya adalah: sistem politik yang menganggap debat publik sebagai ancaman, dan menganggap kata-kata sembrono lebih aman daripada kejujuran.
Dan sementara Salsa terus berkarier di Denmark, mungkin satu-satunya harapan kita adalah menunggu saat ketika rakyat Indonesia tak lagi jadi penonton sinetron politik, melainkan juri profesional di panggung demokrasi.
-MG-
