Jakarta, PBSN – Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ yang diketahui adalah Psikiater, menyoroti maraknya aksi demontrasi, yang dengan keras menolak Revisi UU TNI dan tidak hanya dilakukan di depan gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta sejak kemarin, Kamis 20 Maret 2025 tapi juga ke berbagai daerah di Indonesia.
“Bayangkan ini (demonstrasi menolak revisi UU TNI) tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Jum’at 21 Maret 2025.
Menurut Mintarsih yang juga tidak hanya dikenal dokter jiwa, namun juga penulis buku, menerangkan semestinya pemerintah pusat melihat kembali, apa yang keliru sehingga dampak penolakan di masyarakat terutama di kalangan akademisi pada dasarnya menolak.
“Tentu penolakan (masyarakat) sangat berdasar, menilai imbas yang akan terjadi ke depan jika memang revisi Undang-Undang TNI tetap dilaksanakan,” ungkapnya.
Ketika ditanyakan maksud soal imbas atau efek kedepan? Mintarsih mengatakan posisi-posisi yang seharusnya diisi sipil yang telah berkarier dengan baik, yang telah susah payah berproses itu kedepannya mereka tentu tidak bisa berharap banyak.
“Masyarakat, para mahasiswa telah mengenal dengan sangat lekat bahwa peran TNI adalah bertempur, berlatih profesio menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Baik itu di darat, laut dan udara, bukan mengisi posisi yang seharusnya jabatan-jabatan itu untuk masyarakat sipil,” ulas Mintarsih.
Ditambahkannya lagi, bahwa sesungguhnya jauh sebelum peristiwa demonstrasi penolakan revisi UU TNI, jabatan-jabatan sipil sebenarnya juga sudah diisi dari pihak kepolisian atau Polri.
“Jadi jangan banyak-banyaklah posisi, jabatan sipil malah diambil, diisi oleh yang bukan sipil. Bagaimana nanti kedepan struktur di suatu lembaga negara, instansi, apabila diisi oleh orang-orang yang tidak berproses sejak awal, kurang pengetahuan dan tidak berpengalaman. Juga bagaimana jenjang di sipil yang telah meniti pendidikan hingga bergelar profesor misalnya,” ungkap Mintarsih.
Lanjutnya, “Perlu dipikirkan agar tidak sampai terjadi penurunan amino tenaga profesional, karena (posisi/jabatan sipil) diganti TNI. Masalahnya juga peraturan dan hukum harus diutamakan dulu untuk diperbaiki,” ujarnya menekankan.
Kemudian saat disinggung soal banyaknya koruptor yang telah terjadi di berbagai instansi dan tentunya melibatkan rata-rata sipil? Hingga mencapai ratusan triliun bahkan komplotan koruptor merampok hingga ribuan triliun?
“Itu masalah lain, persoalan personal atau suatu kelompok yang memang ada juga yang terjebak sistem dia harus jadi koruptor, harus setor dan lain sebagainya. Tapi ada juga kan pribadi-pribadi tertentu yang memilih mundur lalu kemudian jadi wirausaha dari pada harus ikut jadi koruptor merampok uang rakyat dan uang negara,” ulas dia.
Diketahui massa aksi mahasiswa dari berbagai kampus, seperti diantaranya dari UI dan Trisakti mengepung gedung DPR MPR guna melakukan demonstrasi menolak revisi UU TNI.
Dari informasi terkini, beberapa orang mahasiswa terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan yang serius, dimana saat aksi tersebut aparat kepolisian dan TNI mengerahkan lebih dari 5000 personil guna menjaga keamanan agar tidak bertambah kacau serta makin merugikan masyarakat secara umum.
