Jakarta, PBSN – Idulfitri tinggal hitungan hari. Umat Islam sibuk menyiapkan hati untuk kembali suci. Sementara sebagian warga Nusantara sibuk menyiapkan daftar target THR. Inilah musim yang oleh para filsuf ekonomi lokal disebut sebagai “musim berburu amplop”. Jika di Discovery Channel kita melihat singa berburu rusa, di Indonesia kita melihat proposal berburu pejabat.
Ramadan baru separuh jalan. Tetapi, atmosfernya sudah seperti film petualangan. Proposal beterbangan. Telepon berdering. WhatsApp bergetar seperti alarm gempa. Di beberapa kantor pemerintah bahkan terjadi fenomena aneh, para pejabat mendadak menghilang seperti ninja birokrasi.
Drama terbaru datang dari Jakarta. Beredar surat yang mengatasnamakan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok. Nomornya gagah sekali: B/01/III/2026 Satlantas tertanggal 4 Maret 2026. Surat tersebut dikirim kepada perusahaan pengiriman barang di Jakarta dengan satu tujuan spiritual: meminta partisipasi THR 2026.
Suratnya tidak main-main. Ada kop Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Ada tanda tangan. Ada stempel bertuliskan “Staf Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok.” Pokoknya secara estetika administrasi, surat ini sudah seperti karya seni.
Namun ada satu plot twist yang membuat cerita ini semakin absurd. Polisi bilang surat itu bukan dari mereka. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, dengan tenang mengatakan kalimat sakral, “Polres Tanjung Priok tidak pernah mengirim dokumen tersebut,” ujarnya pada Rabu malam, 4 Maret 2026.
Artinya apa? Artinya surat itu seperti makhluk mitologi. Ia ada, beredar, bahkan memiliki nomor resmi, tetapi asal-usulnya misterius seperti Atlantis.
Polisi sekarang sedang menyelidiki sumber surat tersebut. Ini wajar. Di Indonesia, kadang sesuatu yang sangat jelas tetap harus diselidiki dengan ketelitian seperti detektif Sherlock Holmes yang tersesat di grup WhatsApp. Surat itu sendiri sudah menyebar luas di komunitas percakapan WhatsApp. Platform ini memang ekosistem sempurna bagi tiga hal: doa berantai, kabar kiamat, dan proposal THR.
Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jakarta, Dharmawan Witanto, akhirnya turun tangan. Ia mengimbau seluruh perusahaan angkutan barang agar mengabaikan segala bentuk permintaan tunjangan yang mengatasnamakan kepolisian. Baik melalui surat, komunikasi langsung, maupun bentuk lain yang tidak dapat dipastikan keabsahannya.
Namun persoalan THR ini tidak berhenti di dunia perusahaan saja. Di level lain, ada ekosistem yang lebih dramatis, perburuan pejabat daerah.
Sasaran utama oknum wartawan, LSM, dan ormas sekarang bukan lagi hanya perusahaan. Target mereka jauh lebih strategis, yakni kepala dinas, kepala kantor, kepala sekolah, kepala desa, anggota dewan, dan pejabat lainnya. Pokoknya siapa pun yang punya kursi empuk dan kemungkinan punya anggaran silaturahmi.
Metodenya juga beragam. Ada yang datang membawa proposal kegiatan sosial, ada yang membawa kamera, ada juga yang datang dengan wajah penuh idealisme seperti tokoh utama film dokumenter.
Begitu Ramadan memasuki pekan terakhir, fenomena unik mulai terjadi di kantor pemerintahan. Para pejabat tiba-tiba menonaktifkan gawainya. Telepon tidak aktif. WhatsApp hanya centang satu. Kantor terlihat sepi seperti lokasi syuting film horor.
Sebagian pejabat bahkan mulai menghindari rumah dan kantor. Mereka menghilang sementara waktu, seperti tokoh kartun yang masuk ke lubang rahasia. Semua ini terjadi karena satu hal sederhana, bunyi telepon.
Ketika ponsel berdering, seorang kepala dinas biasanya langsung membeku. Ia menatap layar dengan penuh kecurigaan. Jika nomor yang muncul tidak dikenal, jantungnya berdetak seperti drum konser rock. Dalam hati ia bergumam dengan nada tragis, “Ini pasti minta THR.”
Lalu terjadi dilema filosofis. Jika telepon diangkat, kemungkinan besar akan muncul kalimat sakti seperti, “Pak, kami mau silaturahmi sedikit menjelang Lebaran.”
Kalimat itu terdengar hangat. Namun dalam kamus realitas Indonesia, silaturahmi sering kali memiliki arti tambahan, amplop.
Jika telepon tidak diangkat, masalah juga tidak selesai. Beberapa hari kemudian bisa muncul pesan baru. Proposal kegiatan, undangan liputan, atau bahkan ancaman halus berupa kalimat legendaris, “Kalau tidak bisa dibantu, kami cari pihak lain saja.”
Akhirnya banyak pejabat memilih strategi survival paling klasik dalam sejarah birokrasi Nusantara, menghilang sementara waktu. Telepon dimatikan. Rumah jarang ditempati. Kantor hanya didatangi sebentar seperti ninja yang sedang patroli.
Maka setiap Ramadan, Indonesia berubah menjadi panggung komedi raksasa. Di satu sisi ceramah tentang keikhlasan bergema dari masjid-masjid. Di sisi lain, proposal THR berkelana dari kantor ke kantor seperti petualang mencari harta karun.
Di tengah semua itu, para pejabat menatap ponsel mereka dengan satu pikiran yang sama, semoga yang menelepon bukan pemburu THR.
Rosadi Jamani
