Jakarta – H. Muhammad Mardiono secara resmi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Pengangkatan Mardiono sebagai Nakhoda Partai berlambang Ka’bah itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025 yang diteken langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
“Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2020-2025 dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 6 Jakarta 10310, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 05 tanggal 6 September 2022, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, yang dibuat di hadapan Marta Sapti Riana SH, Notaris berkedudukan di Kota Depok,” tulis poin pertama Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 seperti dikutip BeritaSatu, Jum’at (9/9/22).
Dalam poin kedua keputusan itu, Yasonna menetapkan susunan kepengurusan DPP PPP masa bakti 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam SK Menkumham Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX PPP tentang Susunan Personalia DPP PPP sepanjang tidak menyangkut ketua umum.
Dengan poin tersebut, susunan pengurus PPP masih tetap sama, kecuali jabatan ketua umum yang kini diemban sementara oleh Mardiono.
“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” tulis keputusan menkumham tertanggal 9 September 2022 tersebut.
Diberitakan, Mukernas PPP yang digelar pada 5 September 2022, memutuskan untuk memberhentikan Suharso dari kursi ketum PPP dan memilih Mardiono sebagai plt ketum. Keputusan ini dilakukan setelah adanya surat dari tiga majelis di lingkungan DPP PPP yang meminta Suharso mundur.
Tiga majelis tersebut adalah Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.
Mereka yang sudah tiga kali menulis surat tanpa pernah ditanggapi oleh Suharso.
(Red/Sumber)
