“Tidak mustahil kalau tidak ada perbaikan maka bencana di wilayah lain yang ada sawit dan tambang, seperti batubara, nikel dan lain akan terjadi juga seperti di Sumatera. Siap-siap saja kita akan menunggu bencana serupa terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua.”
Jakarta, PBSN – Tahun 2025 tinggal beberapa hari atau kurang tiga pekan lagi, maka banyak yang meyampaikan Refleksi Akhir Tahun tentang bagaimana kehidupan yang sudah berlalu dan apa yang akan dihadapi di masa mendatang, terutama setahun ke depan. Seorang cendikiawan dan intelektual yang juga ekonom senior dari IPB Bogor, Didin S Damanhuri memberikan Refleksinya yang sarat nilai berdasarkan pertimbangan etis dan teologis.
“Refleksi Akhir Tahun ini pernah saya sampai di Forum Paramadina Institute of Ethics dan Civilization (PIEC), Rabu dua hari yang lalu. Karena bidang yang saya kuasai adalah ekonomi maka saya memberikan Refleksi tentang Ekonomi bagaimana mendesain kemajuan dan pertumbuhan ekonomi kita ke depan dalam pertimbangan etik dan teologis,” katanya kepada PBSN, Jumat, (12/12/2025).
Dikatakannya, bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto maupun masyarakat bangsa pada umumnya harus mengkaji ulang tentang industri Ekstratif di mana pembangunan bertumpu pada semata-mata tebang, jual dan tidak ada olahan. Tidak ada perspektif pembangunan untuk melestarikan ekologi sumber daya alam. Padahal pelestarian itu penting sekali karena alam ini merupakan titipan generasi penerus yang datang setelah kita.
Ke depan, menurut Didin S Damanhuri yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Asprindo, hilirisasi dan reindustrialisasi harus di-set up agar pertumbuhan dan industrilisasi itu harus memperhatikan bagaimana pembangunan dirancang menjadi sebuah kegiatan bangsa yang menjamin tentang kelestarian lingkungan, peran serta masyarakat, pemanfaatan untuk daerah atas hasil pembangunan itu dan keterlibatan UMKM, pelaku lokal dan daerah yang terintegratif.
“Dengan demikian pembangunan nasional itu menjadi sebuah karya monumental seperti layaknya sebuah orkestra terjalin harmoni, utuh dan terpadu di mana tidak saja mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesinambungan tetapi juga merata, adil, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat dan pada saat yang sama melestarikan lingkungan,” kata Didin yang juga adalah Gububesar Ekonomi Universitas Paramadina tersebut.
Oleh karena itu, tegasnya, sebaiknya pemerintahan Prabowo ke depan membuat kebijakan ekonomi yang berorientasi masa depan. Sudah dicanangkan bahwa kita akan mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, yaitu 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, Policy atau Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang harus dirancang adalah dengan industrialisasi yang memacu pertumbuhan tinggi pada saat yang sama mengupayakan pemerataan, keadilan, kemakmuran yang mensejahterakan masyarakat serta melestarikan lingkungan.
Secara etis, dia mengingatkan, kita seluruh bangsa dan pemerintahan terikat untuk melaksanakan perintah UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara yaitu mengupayakan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyat, adil dan menciptakan manusia yang taat kepada Tuhan, yaitu mereka yang selalu memikirkan tentang bagaimana pembangunan ini bukan hanya berdampak kepada segelintir orang, memperkaya orang-orang yang sudah superkaya dan pada saat yang sama memiskinkan rakyat banyak.
Kutukan sumber daya alam
Jika itu diabaikan, bisa menjadi kutukan sumber daya alam (resource curse). Adalah tugas kita, terutama pemerintah untuk mengubah kutukan itu menjadi sebuah pembangunan yang bermaslahat dan diredoi Tuhan. Dengan demikian akan terwujud peradaban yang dirancang lewat pembangunan nasional yang maju, adil dan beradab. Itulah Indonesia yang harus kita capai pada Indonesia Emas tahun 2045 dan berabad-abad ke depan. Sehingga Indonesia menjadi negara yang maju, beradab dan dihomati oleh dunia dan masyarakat.
“Dalam Acara Refleksi Akhir Tahun itu, saya juga menyampaikan bahwa seluruh bangsa dan rakyat Indonesia berduka atas bencana Sumatera. Yang menjadi catatan bencana itu adalah hilir dari persoalan yang harus dipecahkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk para pemimpin daerah di Sumatera khususnya di Aceh, Sumut dan Sumbar,” peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Perancis itu.
Bahwa, tambahnya, bencana banjir besar yang dahsyat meluluhlantakkan sekian puluh pedesaan, kecamatan hingga infrastruktur di tiga provinsi itu dengan korban yang dinyatakan wafat lebih dari seribu orang, yang hilang lebih dari 400, Barangkali akan jauh berlipat catatan itu nanti di fase terakhir. Sementara hingga hari ini Pemerintahan Pusat belum menetapkan musibah itu sebagai Bencana Nasional.
Sehingga yang menjadi kerugian bagi rakyat di daerah bencana adalah bantuan internasional yang tidak bisa masuk. Bukan hanya finansial tetapi juga keahlian dan teknologi serta alat-alat yang bisa membantu meringankan bencana tersebut. Ini tidak sama dengan yang dicapai oleh pemerintahan SBY sewaktu menghadapi bencana Tsunami dahsyat di Aceh tahun 2004. Penanganan dalam negeri mendapat dukungan yang sangat besar dari oleh luar.
Lalu, menjadi pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa terjadi bencana yang dahsyat itu? Yang jelas, walaupun ada siklon tropis di Selat Malaka yang menyebabkan curah hujan sangat tinggi tetapi bencana itu terjadi disebabkan oleh adanya jutaan hektar lahan sawit, tambang batubara dan tambang lainnya. Ini makin diperparah oleh pembabatan hutan baik yang legal maupun yang ilegal.
Itulah yang menyebabkan hutan di tiga provinsi tersebut rusak parah, gundul dan tanah tidak bisa menyerap air sementara pohon sawit membutuhkan suplai air dalam jumlah yang sangat besar. Jadi secara ekologis, hutan menjadi rusak parah. Itu adalah akibat dari ulah dan perbuatan serakah manusia yang juga disebutkan dalam Al-Qur’an bahwa bencana alam terjadi karena ulah manusia yang serakah.
“Ini sangat meresahkan, tidak mustahil kalau tidak ada perbaikan maka bencana di wilayah lain yang ada sawit dan tambang, seperti batubara, nikel dan lain akan terjadi juga seperti di Sumatera. Siap-siap saja kita akan menunggu bencana serupa terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua,” demikian Didin S Damanhuri.
