Kabinet harus disesuaikan agar lebih ramping supaya efisien dan efektif. Sudah lebih dari setahun Pemerintahan ini berjalan tetapi kabinet tambun yang terlalu banyak orang itu tetap dipertahankan. Sehingga timbul pertanyaan apa yang akan dilakukan dengan postur kabinet yang gemuk itu, selain berjalan lamban dan berat.
Jakarta, PBSN – Kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo dinilai telah menimbulkan keruwetan, kebingungan dan tanda tanya bagi para pemerhati dan pengamat baik politik, ekonomi maupun kebijakan publik. Cukup banyak kebijakan selama lebih dari satu tahun ini yang menimbulkan tanya dan keheranan secara intelektual dan akal sehat.
Pengamat ekonomi senior yang juga Ketua Dewan Pakar Asprindo, Didin S Damnahuri menyatakan kerisauannya itu kepada PBSN, Jumat (26/12/2025) menyoroti kinerja Prabowo.
“Saya tidak ingin menambah keruwetan negeri ini tapi mudah-mudahan apa yang saya katakan dan simpulkan ini akan memberikan pemikiran untuk solusi atas keruwetan yang terjadi sekarang ini.” ulas Didin.
Selama sekitar 14 bulan berkuasa, Prabowo terlalu banyak berbicara tanpa benar-benar memperbaiki kondisi ekonomi dan politik di negeri ini. Banyak orang yang kesulitan mengikuti konsistensi apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Narasi yang dibangunnya penuh dengan retorika yang menimbulkan tanya atas apa yang dilakukannya setelah mengucapkan hal itu.
Didin mengambil contoh yang baru saja terjadi yaitu bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa masyarakat di tiga Provinsi di Sumatera yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sampai saat ini, Sejak bencana itu terjadi pada 25 November sudah pekan keempat berlalu tetapi masih banyak para korban yang belum tertangani secara tuntas dan manusiawi.
Bencana itu sangat dahsyat karena telah menelan korban sekitar 1.300 orang, membuat orang yang mengungsi hampir 1.000 orang, ratusan ribu orang terdampak kehilangan tempat tinggal dan tempat kerja yang luluh-lantah diterjang banjir dengan puluhan desa di beberapa kecamatan yang hilang. Juga terjadi kerusakan yang masif seperti jalan, jembatan dan infrastruktur yang tidak bisa lagi digunakan kecuali harus direhabiltasi dan rekonstruksi lebih dahulu.
Pemerintah memang sudah melakukan penghitungan untuk memperbaiki semua kerusakan itu. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah dianggarkan dana yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp60 Triiun. Tetapi, semua itu membutuhkan waktu baik dalam perencanaan dan pelaksanaan. Sementara rakyat yang menderita membutuhkan kecepatan pertolongan untuk bertahan hidup. Di sanalah terjadi kesenjangan.
Alangkah baiknya, tambah Didin, untuk menanggulangi keadaan darurat itu pemerintah menetapkan musibah itu sebagai Bencana Nasional. Dasar pikirannya adalah penanganan dan pertolongan bisa lebih cepat dan efektif. Ini soal kemanusiaan, tidak ada masalah kalau Indonesia juga terima bantuan Asing, bukan hanya uang dan beras, tapi juga expertise, teknologi, peralatan dan lainnya. “Sayang pemerintah menolaknya dengan alasan yang dibuat-buat tentang dignity,” kata peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Perancis itu.
Jadikan pelajaran berguna
Yang menimbulkan pertanyaan, katanya, kenapa Prabowo tidak menjadikan bencana yang dahsyat dan mengerikan di Sumatera itu sebagai pelajaran agar lebih baik di masa depan. Semua orang tahu bencana itu terjadi karena proses deforestasi yang disebabkan penggundulan hutan untuk tambang dan lahan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) gila-gilaan yang mengancam kelestarian hutan.
“Kok malahan Prabowo mengumumkan di depan pejabat Papua yang diundang ke Istana bahwa Papua akan dijadikan perluasan kebun sawit? Kan salah satu penyebab bencana Sumatera karena penggundulan hutan sebagai dampak jutaan hektar lahan dijadikan perkebunan sawit, HTI dan tambang batubara, emas, tembaga dan lain-lain,” tanya sang Profesor yang merasa heran dengan jalan pikiran sang Presiden.
Seharusnya, kata Didin, untuk mengantisipasi bencana yang bakal terjadi, kebijakan industri Ekstratif dikurangi secara signifikan. Yang seharusnya secara lebih serius dijalankan adalah program hilirisasi besar-besaran: sawit, HTI dan tambang-tambang tersebut yang dilakukan lewat intensifikasi dan hilirisasi sekitar 20 komoditas lainnya serta moratorium kebun dan tambang baru.
Ditambahkannya, dengan shifting paradigm (Perubahan paradigma) dari GDP oriented ke pertumbuhan lewat pemerataan ekonomi untuk rakyat, Pemerintahan Prabowo harusnya kemudian fokus ke penciptaan ekosistem yang telah berubah tersebut. Hal itu supaya tercipta pertumbuhan yang tinggi tapi berkualitas.
“Semua itu ditandai dengan tercipta peluang dan kesempatan kerja yang jauh lebih luas dan banyak yang berakibat pada menurunkan kemiskinan rakyat dan ketimpangan berkurang secara signifikan serta teknologi berkembang pesat yang dikuasai anak bangsa. Jika itu terjadi bolehlah kita berharap akan tercapainya Indonesia Emas pada 2045,” katanya.
Semua itu, tambahnya, membawa konsekwensinya lebih lanjut bahwa kabinet harus disesuaikan agar lebih ramping supaya efisien dan efektif. Sudah lebih dari setahun Pemerintahan ini berjalan tetapi kabinet tambun yang terlalu banyak orang itu tetap dipertahankan. Sehingga timbul pertanyaan apa yang akan dilakukan dengan postur kabinet yang gemuk itu, selain berjalan lamban dan berat.
