GAUNGKAN TRITOLAK RAKYAT, BADAN PEKERJA PETISI 100 SEBUT PRABOWO-GIBRAN PASANGAN CACAT KONSTITUSI

Politik1452 Views

Jakarta – Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Badan Pekerja Petisi 100 mulai menggaungkan penolakan atas segala bentuk kecurangan pemilu 2024.

Dalam siaran persnya, Sabtu (17/2/24), Badan Pekerja Petisi 100 yang beranggotakan Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Dr. Marwan Batubara, Dr. Anthony Budiawan, HM Rizal Fadillah, SH dan Ir. syafril Sjofyan, Bc teks MM itu menyoroti adanya mobilisasi birokrasi, pengerahan aparat dan penunggangan hukum untuk kepentingan politik.

“Kemudian terjadi surat suara yang tercoblos, otak-atik angka dalam sistem IT KPU, dan dilanjutkan dengan penggirngan opini melalui quick count oleh lembaga-lembaga surepay berbayar,” ujar pernyataan tersebut.

Badan Pekerja Petisi 100 menilai bahwa Presiden Joko Widodo bertanggungjawab atas kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilpres 2024.

“Sebagaimana diprediksi bahwa Pilpres 2024 berlangsung curang selama Joko Widodo masih berkuasa. Maka, pemakzulan dalam waktu sesingkat-singkatnya, merupakan keniscayaan,” tegas pernyataan itu.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka Petisi 100 yang terus berjuang untuk memulihkan kedaulatan rakyat menyatakan menolak Quick Count karena mengganggu dan menggiring hasil penghitungan nyata.

Selanjutnya Petisi 100 menolak hasil pemilu curang yang merusak asas Pemilu yang jujur dan adil dengan memberdayakan anggota KPU pusat hingga daerah, anggota Bawaslu, seluruh jajaran ASN di seluruh daerah untuk melakukan kecurangan, didukung dengan menggunakan sistem IT yang cacat, tidak layak pakai dan sarat rekayasa manipulatif.

“Serta tolak Prabowo Gibran sebagai pasangan curang dan cacat konstitusi,” jelas pernyataan itu.

Selain itu Badan Pekerja Petisi 100 juga mendesak agar pemakzulan Joko Widodo segera dilakukan, sebab Pemilu, khususnya Pilpres, ternyata tidak berlangsung sehat, jujur, transparan dan adil.

Badan Pekerja Petisi 100 menilai pemihakan berbasis kepentingan politik dinasti menempatkan Joko Widodo sebagai perusak dan penjahat demokrasi.

Badan Pekerja Petisi 100 juga mengajak dan mendesak seluruh lapisan masyarakat yang masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi, moral/agama, Pancasila, dan UUD 1945 serta seluruh UU yang berlaku, untuk melakukan aksi pengawalan dan cegah tangkal kecurangan, baik kepada KPU, Bawaslu, KPUD maupun Panwaslu di seluruh Indonesia.

“Rakyat juga dihimbau untuk mempersiapkan diri guna melawan pemilu curang dan pemaksaan hasil pemilu sarat kecurangan,” pungkas pernyataan itu.

(Red)

#prabowo
#gibran
#presiden
#jokowidodo
#pemakzulan
#tritolak
#kecurangan
#kpu
#pilpres
#2024
#petisi100
#bawaslu
#pemilu
#birokrasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *