Oleh : Musni Umar
Sosiaolog
Pada Kamis, 2 November 2023, Relawan Amin Indonesia (RAI) akan menggelar Diskusi Kebangsaan bertema “Netralitas Presiden Jokowi dan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilu 2024″.
Dalam Diskusi tersebut saya di dapuk menjadi salah satu narasumber, kemudian Mustofa Nahrawardaya, Ulla Nuchrawaty dan Sitti Amina Amahoru (Ichi) dengan pemandu acara Abbas Thaha.
Netralitas Presiden Jokowi mutlak dilakukan. Setidaknya ada 5 alasannya.
Pertama, untuk mewujudkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang demokratis, jujur dan adil.
Kedua, untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu serentak 14 Februari 2024.
Ketiga, untuk mencegah para menteri, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan intelejen memanfaatkan posisi mereka melakukan kampanye untuk mendukung pasangan calon tertentu dan melakukan kecurangan dalam pemilu 2024.
Keempat, supaya TNI dan Polri tetap netral, maka presiden, wakil presiden, para menteri dan para pejabat wajib netral.
Kelima, untuk mewjudkan pemilu yang damai, aman dan tenang, sehingga tidak terjadi protes sosial sebagai dampak dari pemilu yang tidak demokratis, tidak jujur dan tidak adil.
Pemilu Tidak Netral
Metro TV dalam polling di X yang saya baca 1 November 2023, dengan pertanyaan: Menurut anda, apakah pernyataan Presiden Jokowi terkait komitmen pemerintah untuk bersikap netral pada pemilu 2024 bisa terwujud?
1) Ya, bisa terwujud
2) Tidak, hanya manis di bibir
Yang menyatakan Ya 8%, tidak 92%.
Dari hasil polling tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir semua tidak percaya bahwa pemilu 2024 akan berlangsung netral. Oleh karena, jumlah yang memberi penilaian bahwa komitmen presiden Jokowi untuk bersikap netral tidak akan diwujudkan sebesar 92%. Suatu jumlah yang sangat besar karena hampir 100% tidak percaya pemerintah akan bersikap netral.
Bahkan Komarudin Watubun, anggota DPR RI dari PDIP yang juga ketua bidang kehormatan DPP PDIP menegaskan bahwa komitmen untuk tidak berpihak melalui sejumlah pernyataan dianggap tak bisa jadi jaminan karena dalam beberapa waktu terakhir pernyataan Presiden dinilai kerap bertolak belakang.
Komarudin mengatakan, selama ini pernyataan yang dilontarkan Jokowi kerap berkebalikan dengan apa yang dilakukan.
“Pak Jokowi selama sembilan tahun ini biasa buat statement dia bilang menolak berarti dia terima, dia bilang terima berarti dia tolak,” kata Komarudin (katadata.id., 1/11/2023, 10.09 WIB).
Solusinya Apa?
Berdasarkan pengalaman seperti dikemukakan oleh Komarudin Watubun, maka yang bakal terjadi adalah sebaliknya yaitu pemilu tidak netral.
Pertanyaannya apa yang harus dilakukan agar presiden dan seluruh jajaran pemerintah bersikap netral. Setidaknya harus dilakukan 5 hal.
Pertama, selalu mengingatkan presiden Jokowi dengan keras
agar menepati komitmen untuk bersikap netral dalam pemilihan legislatif dan presiden 2024.
Kedua, masyarakat madani, dan berbagai organisasi massa serta cerdik pandai dan mahasiswa agar selalu bersuara keras pentingnya pemilu berlangsung umum bebas rahasia jujur adil serta demokratis.
Ketiga, presiden Jokowi akan berakhir masa baktinya Oktober 2024, sebaiknya mengakhiri masa baktinya dengan akhir yang baik (husnul khatimah) sebaiknya buat relam jejak yang baik, pemilu berlangsung demokratis – tidak ada kecurangan.
Keempat, diharapkan ASN, TNI, Polri dan semua kekuatan sosial menjaga suasana damai dan tenang serta kebersamaan agar pemilu berlangsung demokratis dan tidak ada kecurangan.
Kelima, rakyat Indonesia harus bersatu. Kalau bersatu, maka siapapun yang ingin membangun politik dinasti yang berarti merusak demokrasi, akan dikalahkan oleh kekuatan rakyat.
