Jakarta, PBSN – Suatu siang di sudut kota kecil Garut, saya menyusuri deretan pedagang kuliner tradisional di antara riuhnya suara kereta yang berlalu lalang. Saya duduk bersandar, menikmati segelas es doger—jajanan sederhana yang kian sulit ditemui di sudut-sudut kota besar. Di sela kesegaran es kelapa yang bercampur tape ketan, langkah kecil seorang anak mendekat, mengulurkan tangan lirih meminta sedikit rezeki. Saya menyambut uluran itu, memberikan sedekah sekaligus membelikan segelas es untuk si kecil yang pakaiannya kusam dan wajahnya berdebu.
Tak berselang lama, beberapa anak lain turut mendekat. Wajah-wajah muda yang mestinya tengah duduk di bangku sekolah justru berkeliaran di jalan, menunggu belas kasih orang asing. Harganya memang tak seberapa—hanya es doger seharga lima ribuan—namun saya memilih membagikan jajanan sederhana yang mungkin jarang mereka cicipi.
Sembari duduk bersama mereka, saya bertanya, “Kenapa kalian tidak sekolah?” Salah satu dari mereka menjawab polos, “Buat makan saja kadang nggak ada, apalagi buat sekolah, Kak.” Ada yang mengaku yatim piatu, ada pula yang hidup bersama ayah sakit keras atau saudara jauh yang juga serba pas-pasan. Anak-anak usia tujuh atau delapan tahun, yang seharusnya sibuk belajar membaca dan menulis, justru terpaksa mengasah ketahanan hidup di jalanan.
Momen sederhana itu menampar kesadaran saya. Di negeri yang katanya kaya akan sumber daya alam, di negara yang menurut data statistik angka kemiskinannya menurun, pemandangan seperti ini masih menjadi kenyataan. Negeri yang sibuk bicara soal pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi, tapi sering kali lupa menengok sisi jalan tempat rakyatnya masih bergulat sekadar untuk makan hari ini.
Yang membuat hati semakin mengerut, begitu banyak program pengentasan kemiskinan digelontorkan, namun di sudut-sudut lapisan bawah, rakyat tetap berjibaku hanya untuk bertahan hidup. Sarjana yang pernah membayangkan masa depan cerah kini banting setir menjadi pekerja serabutan. Awal tahun 2025 dibuka dengan gelombang pemutusan hubungan kerja, angka PHK meningkat, jutaan kehilangan pekerjaan, dan makin jauh dari kata sejahtera.
Saya tidak paham bagaimana para pejabat mengukur kesejahteraan. Saya tidak mengerti bagaimana angka-angka statistik bisa membungkam realita. Tapi saya tahu, di bawah langit yang sama, ada anak-anak yang bahkan untuk makan harus bergantung pada belas kasih orang asing. Kita bisa saja berkilah, penduduk Indonesia terlalu banyak untuk disejahterakan. Namun di antara gemerlap tumpukan rupiah yang dipamerkan di layar kaca, bisakah uang itu tidak hanya jadi berita korupsi? Bisakah, untuk sekali saja, rakyat kecil benar-benar merasakan kesejahteraan tanpa dibebani syarat yang melelahkan?
Semua pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Inilah negeri tempat angka-angka dipoles demi panggung politik, sementara yang kaya makin sejahtera yang miskin makin menderita. Negeri tempat kita belajar menerima: bukan karena keadilan hadir, melainkan karena kenyataan terlalu pahit untuk dilawan.
Oleh : Ririe Aiko
