Oleh : Asyari Usman
Jurnalis Senior Freedom News
Mahkamah Konstitusi (MK) telah membukakan pintu lebar bagi Jokowi untuk memperkuat pembangunan dinasti politik. Tidak ada hambatan lagi kecuali satu yakni bagaimana cara supaya Gibran Rakabuming bisa secepatnya naik ke kursi presiden.
Hanya itu kendala dinasti Jokowi. Begitu Gibran berada di kursi presiden, maka sempurnalah infrastruktur untuk menuntaskan cita-cita mulia Jokowi mewujudkan dinasti demi bangsat dan negarat.
Dinasti Jokowi sangat diperlukan untuk menghadang sistem demokrasi yang terus mengancam keleluasaan yang diinginkan penguasa. Ini tidak boleh terjadi. Jokowi harus terus berusaha mematikan demokrasi dengan memperkuat dinasti. Tidak perlu ragu. Sebab, “approval rating” beliau sangat tinggi. Lebih 80% rakyat mencinTai Jokowi. Ini berarti dinasti beliau otomatis akan disukai.
Penguasa yang berjasa besar, khususnya Jokowi, wajar mendapatkan keistimewaan untuk melakukan apa saja. Sistem demokrasi akan membahayakan keistimewaan itu. Karenanya, tidak ada jalan lain. Jokowi harus segera memperkuat dinasti. Alhamdulilah, sejauh ini pengacak-acakan demokrasi sudah berhasil.
Setelah nanti Gibran naik ke kursi presiden, semua menjadi mudah. Presiden Gibran bisa mengangkat siapa saja menjadi apa saja. Sudah pasti Presiden Gibran memerlukan masukan dan bimbingan dari Jokowi yang tak lama lagi menjadi mantan presiden.
Setelah Gibran dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober, esoknya (21 Oktober) Jokowi harus dilantik menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sekaligus diberi jabatan menteri senior. Jokowi bisa berkantor di Istana Wapres.
Dengan sisa pengaruh yang masih kuat, Jokowi perlu memastikan agar Kaesang Pangarep menduduki kursi gubernur Jakarta lewat pilgub November tahun ini. Enam bulan kemudian Kaesang dinaikkan menjadi menteri pertahanan (Menhan).
Jokowi juga wajib mengatur agar Bobby Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara lewat pilgub. Enam bulan berikutnya Bobby dijadikan menteri dalam negeri (Mendagri). Posisi yang sangat penting untuk kekuatan dinasti.
Jadi, Presiden Gibran kelak akan punya Kaesang sebagai Menhan dan Bobby sebagai Mendagri. Kedua posisi ini sangat strategis untuk penguatan dinasti.
Namun, formasi ini belum mantap untuk menopang dinasti Jokowi. Portofolio keuangan perlu dipegang oleh anggota keluarga dekat. Jokowi bisa mengatur agar Selvi Ananda (istri Gibran) ditempatkan sebagai menteri keuangan (Menkeu).
Kalau ini bisa terwujud, lumayan kuat. Akan lebih kuat lagi kalau posisi jaksa agung ada di tangan keluarga Jokowi juga. Untuk itu, Jokowi tentu bisa dengan mudah menaikkan Erina Gudono (istri Kaesang) sebagai Jaksa Agung.
Formasi ini sudah sangat memadai. Cuma, akan lebih aman jika kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) juga dipegang keluarga. Mungkin sangat pas kalau Kahiyang Ayu, istri Bobby, menjadi menteri ESDM. Ini sangat penting untuk mendukung proses penancapan dinasti. ESDM itu adalah sumber dari segala sumber kehidupan.
Jadi, di barisan dinasti ada Gibran, Selvi, Kaesang, Erina, Kahiyang, Bobby dan Jokowi sendiri. Tujuh figur kuat dinasti.
Untuk memastikan agar kekuasaan dinasti Jokowi tidak terhambat di Parlemen (DPR), perlu dikuasai parpol-parpol kunci. Sebagai permulaan, Jokowi akan menjadi ketua umum Partai Golkar. Ini sangat gampang. Naikkan kembali kasus Airlangga Hartarto. Setelah berstatus tersangka, laksnakan Munaslub Golkar. Atur semua, Jokowi pun resmi menjadi ketua umum.
Kaesang sudah menguasai PSI. Tinggal pengadaan kursi mereka di DPR untuk periode 2024-2029. Ini gampang sekali walaupun di pileg 2024 tidak mendapat kursi DPRRI. Sekarang masih bisa diusahakan agar PSI masuk ke Senayan. Jokowi bisa mengubah semua UU dan peraturan tentang kepemiluan untuk berlaku surut. Ya, berlaku surut. Supaya PSI bisa menggugat hasil penghitungan suara pemilu 2024. Gugatan ini khusus untuk PSI saja, tidak untuk parpol-parpol lain.
Ketua MK Suhartoyo bisa memenangkan gugatan PSI agar mendapat 40 kursi melalui revisi hasil pileg 2024. Pada pemilu 2029 PSI bisa dinaikkan menjadi 110 kursi dengan pejam mata. Jokowi bisa usahakan ini sebagai ketua Wantimpres periode 2024-2029.
Berikutnya PDIP bisa diambil alih oleh Presiden Gibran. Jokowi tahu caranya. Setelah itu usahakan agar PAN dipimpin oleh Bobby. Ini pun tidak sulit. Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak mungkin melawan.
Beberapa parpol lain didorong agar dipimpin orang-orang dalam yang pro-dinasti Jokowi. PKB, misalnya, serahkan ke Yaqut Qoumas. Beliau ini biarkan tetap menjadi menteri agama. Tapi beri dia kekuasaan yang lebih besar. Karena itu, nomenklatur Kementerian Agama diubah menjadi Kementerian Agama dan Pengacak-acakan Umat. Perubahan nama ini perlu dilakukan agar Yaqut leluasa mengacak-acak umat.
Jadi, sudah ada Golkar, PSI, PDIP, PAN, dan PKB. Ini lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas di DPR. Presiden Gibran aman, dinasti pun tak tergoyahkan.
Tinggal sekarang bagaimana cara agar Gibran bisa sesegera mungkin duduk di kursi presiden. Jangan sampai menunggu lama. Kami percaya Jokowi sangat piawai untuk merealisasikan ini. Sebab, Jokowi belum pernah gagal mengatur apa saja yang beliau inginkan.
Untuk urusan ubah-mengubah UU dan peraturan, banyak yang bisa membantu. Ada Yusril Ihza yang ideloginya suluf tulen, ada Dr Hotman Paris, Dr Otto Hasibuan, Dr O.C. Kaligis. Di MK ada Suhartoyo, ada Arsul Sani, ada Daniel Yusmic, Ridwan Mansyur, dan Guntur Hamzah. Intinya, semua langkah Jokowi akan selalu aman dan legal. Soal legitimasi, tidak usah dihiraukan. Yang penting sikat semua.
Di alinea ini saya panggil “Pak Jokowi”. Pak Jokowi jangan ragu sedikit pun. Jangan terpengaruh oleh ocehan publik bahwa Gibran itu ‘anak ingusan’, ‘bocil’, ‘tak tamat sekolah’, dan lain sebagainya. Jangan pula terganggu oleh foto-foto ‘mata redup’ Gibran yang disebarkan di medsos.
Mereka hanya ingin mengesankan bahwa Gibran itu goblok, tidak tahu apa-apa, bersorot pemakai, dan sebagainya. Pak Jokowi jangan terpengaruh. Gibran itu anak hebat. Beri dia kesempatan. Kalau nanti negara hancur, beri kesempatan kedua. Hancur lagi, coba lagi. Masih hancur juga, coba lagi.
Jika misalnya apa yang dikatakan publik tentang Gibran itu terbukti benar, biarkan saja. Tak usah digubris. Pak Jokowi jalan terus.
Sekarang, Pak Jokowi fokus saja mempercepat Gibran menjadi presiden.