Jakarta, PBSN – Di Indonesia, ternyata ada pekerjaan yang lebih berat dari ngangkat semen 50 kilogram sambil naik tangga lantai tujuh. Lebih berat dari nyari Silpester di warkop. Lebih berat dari membela koruptor pakai logika. Pekerjaan itu adalah menjadi tukang cuci ucapan Presiden.
Semua bermula pada Kamis, 23 Juli 2026, saat Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center. Presiden Prabowo Subianto melontarkan istilah “Londo Ireng” yang disebutnya kini ada yang memakai baju wartawan, pengamat, hingga LSM.
Seketika dunia jurnalistik seperti tersambar petir ukuran gardu PLN.
Wartawan yang biasanya sibuk mengejar narasumber mendadak menjadi narasumber. Grup WA wartawan mendidih seperti kuah bakso setan.
Di Makassar, Selasa (28/7/2026), puluhan jurnalis dari AJI, PFI, LBH Pers, Walhi Sulsel, dan KPA Sulsel turun ke Fly Over membawa spanduk bertuliskan “Makassar Bersuara, Kami Muak Prabowo” dan “Jurnalis No Londo Ireng”.
Di Malang, sehari sebelumnya, Senin (27/7/2026), PWI Malang Raya, IJTI Korda Malang, PFI Malang, dan AJI Malang menggelar aksi “Kami Bukan Londo Ireng”.
Yang bikin suasana makin epik, mereka membawa poster para pahlawan yang juga wartawan. Ada WR Supratman, Tirto Adhi Suryo, Adam Malik, Roehana Koeddoes, sampai HOS Cokroaminoto.
Pesannya jelas. Wartawan itu ikut melahirkan republik, bukan ikut menjual republik kiloan di marketplace.
Ketua AJI Malang, Benni Indo mengingatkan sesuatu yang membuat ironi ini makin renyah. “Indonesia Raya yang selalu dinyanyikan itu ciptaan seorang jurnalis.”
Sementara Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, meminta Presiden mencabut ucapan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada insan pers.
Lalu apa yang terjadi Maafnya datang? Tidak.
Yang datang justru klarifikasi. Lalu klarifikasi atas klarifikasi. Kemudian penjelasan atas klarifikasi yang menjelaskan klarifikasi. Kalau ditumpuk, mungkin sudah setinggi Monas.
Di Solo Raya, Selasa (28/7/2026), ratusan insan pers berkumpul di Monumen Pers Nasional. Ketua PWI Surakarta, Sri Hartanto, menilai pernyataan itu menimbulkan stigma terhadap profesi wartawan.
PWI se-Madura ikut mengecam. PWI Jaya ikut menyayangkan.
Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo, menilai istilah itu berkonotasi negatif dan berpotensi mencederai kehormatan profesi serta kemerdekaan pers.
Bahkan Direktur Anti Kekerasan PWI, Edison Siahaan, sempat membuka kemungkinan pelaporan.
Menariknya, ketika daerah-daerah ramai bersuara, PWI pusat justru mempraktikkan jurus legendaris Nusantara, Ilmu Menghilang Dalam Keramaian.
Diamnya begitu sempurna sampai suara nyamuk insomnia terdengar seperti konser stadion.
Padahal saat Hotman Paris dianggap melecehkan wartawan, gerakannya terkenal secepat diskon tanggal kembar. Belum sempat es teh mencair, laporan polisi sudah meluncur.
Kini kecepatannya berubah seperti kura-kura pegal yang sedang menarik kontainer batu bara.
Sementara itu, pemerintah menurunkan pasukan pembersih ucapan.
Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menjelaskan bahwa istilah tersebut hanyalah metafora politik dan tidak ditujukan kepada profesi wartawan.
Hasan Nasbi juga menjelaskan, Presiden tidak menyamaratakan semua wartawan, pengamat, dan LSM. Menurutnya, yang dimaksud hanyalah oknum yang bekerja untuk kepentingan asing.
o
Qodari pun meminta publik fokus pada substansi pidato.
Masalahnya, publik sedang fokus pada sesuatu yang lebih langka dari antrean kosong di SPBU.
Namanya, permintaan maaf.
Akhirnya yang terlihat paling lelah bukan Presiden, melainkan para tukang cuci ucapannya. Mereka menggosok, membilas, memoles, mengelap, menyetrika, bahkan mungkin mengasapi kalimat itu agar tampak wangi.
Kasihan juga. Sebab semakin dicuci, noda yang dilihat publik justru makin kelihatan.
Rakyat pun bertanya-tanya, apakah kata “maaf” sekarang termasuk barang mewah yang harus impor dulu dari luar negeri Prancis?
“Bang, wartawan Kalbar mana ni, kok sepi?”
“Mereka sedang asyik ngopi, wak.”
Rosadi Jamani
