Jakarta, PBSN – Pembentukan Universitas Republik Indonesia oleh Prabowo Subianto menuai sorotan. Komisi X DPR mengaku belum pernah membahas dan belum tahu detailnya.
Universitas Republik Indonesia atau URI diumumkan saat pelantikan Gubernur URI sesaat lalu.
DPR Minta Kejelasan Fungsi dan Anggaran
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengaku kaget dengan kemunculan URI.
“Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya,” kata Lalu dikutip PBSN, Jumat (24/7/2026).
Politikus PKB itu menilai pemerintah wajib menjelaskan nilai tambah URI dibanding PTN dan sekolah kedinasan yang sudah ada.
“Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran,” ujarnya.
Komisi X berencana menanyakan hal ini dalam Raker dengan Kemendiktisaintek usai reses Agustus mendatang.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan URI disiapkan untuk mencetak calon pemimpin dengan mengadopsi model lembaga kepemimpinan di negara lain.
Ia mencontohkan École nationale d’administration di Perancis yang kini menjadi INSP.
“Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah Untuk kepentingan kebangsaan dan negara,” kata Prasetyo.
Prabowo juga telah melantik Donny Ermawan sebagai Gubernur URI.
Hingga kini publik masih menunggu penjelasan resmi pemerintah soal dasar hukum, kurikulum, dan anggaran URI agar tidak menimbulkan polemik.
