Jakarta, PBSN – Isu pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo kembali memunculkan spekulasi di kalangan elite politik dan keamanan. Pemerhati politik Iwan “Terpal” Setiawan menilai dinamika tersebut bukan sekadar soal pergantian pejabat Polri, melainkan mencerminkan tarik-menarik pengaruh di sekitar Prabowo Subianto.
Menurut Iwan, hingga kini kubu yang menginginkan Listyo Sigit tetap menjabat dinilai masih lebih dominan dibanding kelompok yang menghendaki pergantian Kapolri.
“Dari pembacaan saya, orang-orang kepercayaan Presiden Prabowo saat ini belum satu suara. Ada kelompok yang masih menganggap Kapolri Listyo Sigit perlu dipertahankan demi menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi ada pula kelompok yang menginginkan penyegaran di tubuh Polri,” ujar Iwan dalam pernyataan kepada awak media, Jumat (7/8/2026).
Ia menilai pertarungan tersebut berlangsung di balik layar dan belum terlihat secara terbuka di ruang publik.
Prabowo saat ini kata dia, berada dalam posisi yang harus menyeimbangkan berbagai kepentingan politik, keamanan, serta konsolidasi kekuasaan pada tahun-tahun awal pemerintahannya.
Iwan menyebut konfigurasi pendukung Prabowo secara umum dapat dibaca dalam dua kelompok besar, yakni kelompok yang berlatar belakang militer dan kelompok sipil yang memiliki jaringan politik maupun pemerintahan.
“Ini bukan berarti mereka saling bermusuhan, tetapi memiliki cara pandang berbeda mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan, termasuk dalam menentukan figur yang memimpin institusi strategis seperti Polri,” katanya.
Menurut Iwan, kelompok berlatar belakang militer cenderung melihat pentingnya sinkronisasi antarlembaga keamanan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.
Sementara itu, kelompok sipil disebut lebih mempertimbangkan aspek stabilitas politik, hubungan dengan partai-partai pendukung pemerintah, serta kesinambungan program pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, posisi Listyo menjadi sangat strategis karena polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung berbagai agenda nasional.
Karena itu, isu pergantian Kapolri dinilai tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik yang lebih luas.
Iwan menilai selama belum ada keputusan resmi dari Presiden, berbagai spekulasi mengenai calon pengganti maupun isu pencopotan akan terus bermunculan.
Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan Kapolri sepenuhnya berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kalau hari ini belum ada keputusan, berarti Presiden masih melakukan kalkulasi. Siapa pun yang nantinya dipilih harus mampu menjaga soliditas Polri sekaligus mendukung agenda pemerintahan,” ujarnya.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Prabowo maupun Istana yang menyatakan akan melakukan pergantian Kapolri.
